CekFakta #61 Di Balik Viralnya Plandemic di YouTube dan Facebook

Reporter:
Editor:

Philipus Parera

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pekerja medis dalam pakaian pelindung mendisinfeksi lorong di rumah sakit Jinyintan di Wuhan, pusat wabah Virus Corona di provinsi Hubei, Cina 13 Februari 2020. China Daily via REUTERS

    Seorang pekerja medis dalam pakaian pelindung mendisinfeksi lorong di rumah sakit Jinyintan di Wuhan, pusat wabah Virus Corona di provinsi Hubei, Cina 13 Februari 2020. China Daily via REUTERS

    • Video dokumenter “Plandemic” viral di YouTube dan Facebook dalam beberapa hari terakhir. Kedua raksasa teknologi ini mengklaim telah menghapus video yang berisi teori konspirasi soal Covid-19 itu. Masalahnya, bukan kali ini saja video di YouTube populer berkat “bantuan” Facebook. Upaya para raksasa teknologi untuk menangkal penyebaran hoaks terkait Covid-19 dinilai terlambat.
    • Facebook memang merupakan salah satu platform media sosial yang penuh dengan hoaks seputar kesehatan, termasuk Covid-19. Di tengah pandemi ini, Facebook mengandalkan sistem kecerdasan buatan ciptaannya dalam mengawasi konten. Sistem ini dikombinasikan dengan upaya pengecekan fakta oleh para pemeriksa fakta independen. Seberapa efektif upaya ini mengerem penyebaran hoaks?

    Halo pembaca Nawala CekFakta Tempo! Akhir pekan lalu, beredar video dokumenter yang berisi klaim-klaim bombastis mengenai Covid-19 yang berjudul “Plandemic”. Saya yakin Anda telah menontonnya, atau setidaknya melihat unggahan di media sosial yang meminta Anda menonton video tersebut. Menurut hasil cek fakta kami, video itu memaparkan sejumlah informasi yang keliru dan menyesatkan. Tapi mengapa informasi tersebut dipercaya publik, viral, dan menarik perhatian kita semua?

    Apakah Anda menerima nawala edisi 15 Mei 2020 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    DI BALIK VIRALNYA VIDEO “PLANDEMIC”  

    Munculnya video dokumenter berjudul “Plandemic: The Hidden Agenda Behind Covid-19” menghebohkan jagat maya beberapa hari terakhir. Video ini berisi pernyataan Judy Mikovits—diklaim sebagai “ilmuwan tersukses di generasinya”—bahwa virus Corona penyebab Covid-19, SARS-CoV-2, tidak muncul secara alamiah, melainkan berasal dari laboratorium. Video ini pun seolah mengamini teori konspirasi yang ramai dibicarakan 3-4 bulan lalu bahwa pandemi Covid-19 merupakan krisis yang sengaja diciptakan oleh “elite global” untuk mencari keuntungan dan mempertahankan kekuasaannya.

    Bagaimana video berdurasi sekitar 26 menit ini akhirnya viral? Erin Gallagher, peneliti media sosial independen, menganalisis sekitar 37 ribu unggahan yang berisi kata “Plandemic” dan 24 ribu unggahan yang menyebut nama “Judy Mikovits”mantan peneliti di Institut Kanker Nasional Amerika Serikat (NCI) yang salah satu makalahnya di jurnal Science ditarik pada 2011 karena kredibilitasnya diragukan—selama periode 8 April-8 Mei 2020.

    Lewat analisis unggahan yang berisi kata “Plandemic”, Gallagher menemukan bahwa video tersebut viral karena diedarkan dari YouTube ke grup-grup Facebook yang berisi puluhan ribu anggota dengan nama-nama seperti “Chemtrails Global Skywatch”, “Drain the Swamp”, dan “Official Q/Qanon”. Nama terakhir merujuk pada QAnon, sebuah teori konspirasi sayap kanan yang mengklaim terdapat rencana rahasia yang dibuat oleh “negara rahasia” terhadap Presiden Amerika Donald Trump dan para pendukungnya.

    Menurut Gallagher, tautan YouTube dengan kata “Plandemic” menjadi titik akses yang paling sering dibagikan, terlepas seberapa cepat YouTube menghapusnya. Selain itu, tautan YouTube dengan kata “Plandemic” umumnya mendapatkan hampir 200 ribu likes dan lebih dari 150 ribu shares dan comments. “Dalam kasus ini, YouTube adalah tuan rumah video tersebut,” kata Gallagher.

    Alex Kaplan, peneliti senior dari Media Matters for America, mengatakan bahwa pembuat video “Plandemic” mendorong penonton untuk mengunduh video tersebut dari sebuah situs dan mengunggahnya di berbagai platform video. “Dan Anda bisa melihat dampaknya, puluhan unggahan video di YouTub, bahkan setelah mereka menghapus yang asli,” ujarnya.

    Pernyataan Kaplan sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Mikki Willis, pembuat video “Plandemic”, kepada CNET. Willis menyatakan tidak berencana mengajukan banding atas penghapusan video itu, dan menambahkan bahwa dirinya bekerja dengan strategi yang mem-bypass pengawasan platform. Salah satu caranya adalah memakai situs film untuk mendorong penonton mengunduh video itu dan mengunggahnya di akun media sosial mereka masing-masing.

    Lalu, apa yang dilakukan platform untuk mengerem penyebaran video itu? Menurut seorang juru bicaranya, Facebook mengambil cara menghapus video tersebut dari platformnya. Pertimbangan Facebook, video itu berisi klaim yang berbahaya bahwa pemakaian masker dapat menyebabkan seseorang tertular penyakit. YouTube mengikuti langkah Facebook. Pada video “Plandemic” yang diunggah di platformnya, YouTube mencantumkan peringatan “Video ini telah dihapus karena melanggar Pedoman Komunitas YouTube”.

    Masalahnya, menurut Kaplan, bukan kali ini saja video teori konspirasi di YouTube viral karena “bantuan” Facebook. Dia menemukan bahwa sejumlah video yang paling banyak ditonton di YouTubeyang menggembar-gemborkan klaim yang sudah dibantah oleh organisasi pemeriksa fakta, bahwa Bill Gates membuat vaksin Covid-19 yang dipasang microchipmendapat ribuan engagements di Facebook. Ada pula video terkait Covid-19 yang telah dilabeli “salah” ditonton hingga 6 juta kali di YouTube dan mendapat 1 juta engagements di Facebook.

    Bahkan, menurut sebuah studi para peneliti dari Universitas Ottawa yang dipublikasikan di jurnal BMJ Global Health pada 13 Mei 2020, satu dari empat video berbahasa Inggris terkait Covid-19 yang terpopuler di YouTube berisi misinformasi. Studi itu menyatakan misinformasi dalam video-video itu beraneka ragam, mulai dari gejala, cara penularan, bentuk perawatan, strategi pencegahan, hingga epidemiologi SARS-CoV-2.

    Menurut laporan The Guardian, para raksasa teknologi memang telah merespons “infodemi” Covid-19 lewat berbagai cara. Salah satunya adalah dengan merangkul otoritas resmi dan media kredibel. Misalnya, ketika kita melakukan pencarian dengan kata kunci “virus Corona”, Google bakal menyuguhkan hasil yang didominasi oleh sumber-sumber terpercaya, termasuk sejumlah artikel cek fakta yang berisi bantahan atas hoaks soal Covid-19.

    Tapi Carl Bergstorm, profesor biologi dari Universitas Washington yang juga mempelajari dan menulis buku tentang misinformasi, menuturkan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan-perusahaan itu “too little, too late. Seluruh budaya pemikiran konspiratif telah terlanjur berkembang lewat sistem yang mereka buat. Keengganan di masa lalu untuk menegakkan pedoman mereka sendiri telah mendorong publik masuk ke sebuah lingkungan yang berbahaya.

    “Mereka membangun ekosistem yang semuanya hanya tentang keterlibatan, memungkinkan penyebaran yang viral, dan tidak pernah menempatkan akurasi sebagai suatu hal yang memiliki nilai,” kata Bergstorm. Ia menambahkan, “Saat ini, kita tiba-tiba mengalami krisis global yang serius, dan mereka ingin menempelkan semacam plester luka di atasnya. Memuji mereka karena telah melakukan upaya itu seperti memuji Philip Morris yang memasang filter pada rokok.”

    AI FACEBOOK EFEKTIF PERANGI HOAKS?  

    Di tengah pandemi Covid-19 ini, Facebook menjadi salah satu platform media sosial yang dibanjiri dengan berbagai informasi kesehatan yang menyesatkan, bahkan membahayakan. Tapi karena perusahaan menerapkan work from home, dan moderator tidak diperbolehkan mengakses data sensitif dari rumah, Facebook akhirnya mengandalkan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ciptaannya dalam mengawasi konten. Sistem ini dikombinasikan dengan upaya pengecekan fakta oleh para pemeriksa fakta pihak ketiga Facebook.

    - Pada Januari-Maret 2020, sistem AI menghapus hampir 89 persen dari semua konten yang disingkirkan dari Facebook. Angka ini meningkat dari 80 persen pada Oktober-Desember 2019. Selain itu, Facebook telah menindak 9,6 juta unggahan berisi ujaran kebencian di platformnya dan 805,9 ribu unggahan berisi ujaran kebencian di Instagram. Sejak 1 Maret 2020, Facebook juga telah menghapus lebih dari 2,5 juta unggahan yang menjual masker, hand sanitizer, tisu disinfektan, dan alat tes Covid-19.

    - Selama April 2020, Facebook telah memberikan label peringatan terhadap sekitar 50 juta unggahan terkait Covid-19. Label itu diberikan berdasarkan 7.500 artikel cek fakta yang dibuat oleh pemeriksa fakta independen Facebook. Ketika sebuah unggahan dilabeli palsu oleh pemeriksa fakta, Facebook juga bakal mengurangi distribusinya. Facebook menyatakan, ketika pengguna melihat label peringatan bahwa sebuah unggahan itu hoaks, 95 persen dari mereka akan mengabaikan unggahan tersebut.

    - SimSearchNet, sistem AI yang dibikin Facebook untuk mendeteksi unggahan foto yang mirip, diklaim membuat pekerjaan cek fakta lebih efektif. Pasalnya, unggahan hoaks yang sama tak jarang dibagikan ribuan bahkan jutaan kali. Setelah pemeriksa fakta independen Facebook menyatakan bahwa sebuah unggahan foto mengandung klaim yang keliru atau menyesatkan, SimSearchNet bakal menelusuri unggahan yang sama, kemudian diberi label peringatan secara otomatis.

    - Sistem AI ini diterapkan pada seluruh foto yang diunggah di Facebook, termasuk Instagram untuk mendeteksi konten berbahaya. Meskipun begitu, sistem AI ini mesti bekerja lebih keras dalam menangkal misinformasi dan ujaran kebencian dalam bentuk meme serta video, mengingat kompleksitasnya. Untuk mengatasinya, sistem AI tersebut dilatih lebih keras, terutama dalam hal permainan kata, perbedaan bahasa, hingga modifikasi yang sebenarnya minor. 

    - Pada November 2019, Facebook menciptakan teknologi bernama XLM-R untuk membantu sistem moderasi otomatis lebih memahami teks dalam berbagai bahasa. Namun, Facebook menyatakan bahwa meme tetap menjadi media ujaran kebencian yang paling tangguh dan sulit dideteksi. Karena itu, Facebook membangun data set khusus “meme kebencian” yang berisi 10 ribu contoh. Data set tersebut tersedia bagi para peneliti untuk meningkatkan teknik dalam mendeteksi ujaran kebencian berupa meme.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Twitter mengumumkan cara baru untuk memberantas cuitan menyesatkan seputar Covid-19, yakni dengan fitur Labels. Biasanya, fitur ini dipakai untuk menandai tweet dengan narasi yang dibuat-buat atau manipulatif sehingga menimbulkan misinformasi. Kicauan yang berisi informasi menyesatkan soal Covid-19 bakal ditandai dengan label khusus, berisi tautan ke laman kurasi Twitter atau sumber terpercaya lainnya yang memiliki informasi mengenai isi tweet tersebut. Terdapat tiga kategori dalam label ini, yakni misleading information, disputed claims, dan unverified claims.

    - Pasca adanya kebocoran data yang dialami Tokopedia, bos platform belanja daring itu, William Tanuwijaya, menulis surat bagi seluruh pengguna Tokopedia. Terdapat tiga hal utama yang disampaikan oleh William. Pertama, Tokopedia langsung melakukan investigasi dan mengambil langkah untuk memastikan akun tetap terjaga. Kedua, Tokopedia bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan  investigasi. Ketiga, Tokopedia menunjuk institusi independen kelas dunia di bidang keamanan siber untuk membantu investigasi.

    - Kelompok hacker yang mengaku meretas Tokopedia, ShinyHunters, kembali menyatakan telah mencuri 73,2 juta data pengguna dan menjualnya ke dark web. Puluhan juta data itu berasal dari 10 perusahaan, termasuk platform belanja daring Bhinneka. Seluruh data tersebut dijual dengan harga US$ 18 ribu atau sekitar Rp 267 juta. Adapun sembilan platform selain Bhinneka yang datanya telah dibobol oleh ShinyHunters adalah Zoosk, Chatbooks, SocialShare, Home Chef, Minted, Chronicle of Higher Education, GGuMim, dan StarTribune.

    - Belakangan ini, sejumlah pengguna WhatsApp mengaku disodori notifikasi yang menyatakan bahwa akun mereka tidak lagi terdaftar di ponsel yang mereka gunakan. “Your phone number is no longer registered with WhatsApp on this phone. This might be because you registered it on another phone,” demikian bunyi notifikasi itu. Menurut pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, notifikasi ini akan muncul ketika orang lain berhasil memasuki akun WhatsApp pengguna. Untuk itu, pengguna mesti mengklik “Verify”, bukan “OK”. Hal ini dimaksudkan agar akun bisa diambil alih kembali.

    - Akhir-akhir ini, banyak peretas mendaftarkan domain yang menyerupai domain Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Menurut temuan Check Point, domain tersebut dapat digunakan untuk menyamar dan berpotensi menjebak seseorang untuk mengunduh malware atau memberikan akses kepada peretas ke informasi pribadinya. Dalam sebuah percobaan phising misalnya, peretas mengirim email yang terlihat seperti email resmi dari Microsoft Teams yang berisi tautan sebuah rapat. Tautan ini sebenarnya adalah URL jahat yang mengunduh malware ke komputer korban.

    - Line mengumumkan bakal menambah jumlah peserta dalam fitur Group Call di platform mereka hingga 200 orang. Fitur ini akan tersedia baik di ponsel maupun komputer. Untuk menikmati fitur Group Voice Call atau panggilan suara, pengguna mesti memperbarui aplikasinya minimal ke versi 5.11.0 untuk iOS, 5.1.1.0 untuk Android, serta 4.5.0 untuk macOS dan Windows. Adapun untuk menggunakan fitur Group Video Call atau panggilan video, pengguna harus memperbarui aplikasinya minimal ke versi 6.9 untuk iOS, 6.9.2 untuk Android, serta 5.0.0 untuk Windows.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Dalam dua pekan terakhir, beredar klaim bahwa lambang Presiden RI diganti dari Garuda Pancasila menjadi bintang di era pemerintahan Jokowi. Menurut klaim itu, lambang kepresidenan yang baru ini mirip dengan logo Partai Komunis Cina. Terdapat pula narasi yang menyoal lambang tersebut pada kemasan bantuan Covid-19 pemerintah. Tulisan tersebut menyamakan lambang itu dengan simbol bintang merah pada topi yang pernah dipakai politikus PDIP Rieke Dyah Pitaloka dan Ribka Tjiptaning.

    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim itu keliru. Lambang kepresidenan berupa bintang yang dilingkari padi dan kapas sudah dikenal lewat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958. Penggunaannya sebagai kop dan cap surat jabatan presiden dan wakil presiden juga sudah diatur melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2010. Simbol bintang dalam kepresidenan pun tidak ada kaitannya dengan simbol bintang merah yang digunakan di Cina. Di Indonesia, simbol bintang telah dipakai untuk melambangkan butir pertama Pancasila.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta terhadap beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.