CekFakta #42 Teror Hantui Moderator Konten Media Sosial

Reporter:
Editor:

Angelina Anjar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi youtube (pixabay.com)

    ilustrasi youtube (pixabay.com)

    • The Verge menerbitkan laporan investigasi mengenai nasib para moderator konten Google dan YouTube. Kisah ini menggenapi cerita sebelumnya tentang pengalaman buruk para moderator konten Facebook. Dalam laporan itu terungkap bahwa moderator konten rentan mengalami stres pasca-trauma, masalah mental yang biasanya menyerang para veteran perang.
    • Sebuah organisasi nonprofit baru saja merilis laporan mengenai tren pemenjaraan jurnalis di seluruh dunia. Cina, Turki, Arab Saudi, dan Mesir paling sering memenjarakan wartawannya. Bagaimana dengan Indonesia?

    Halo pembaca Nawala CekFakta Tempo! Apa yang Anda rasakan ketika melihat konten di media sosial yang memuat kekerasan? Lalu, bagaimana jika konten itu terus-menerus muncul di linimasa Anda? Dalam edisi kali ini, saya akan menceritakan ulang kisah para moderator konten media sosial yang setiap hari mesti melihat konten-konten ekstrem, seperti bunuh diri, kekerasan seksual, pembunuhan, hingga terorisme. Tak sedikit dari mereka yang kesehatan mentalnya terganggu, ada pula yang sampai menuntut perusahaannya.

    Apakah Anda menerima nawala edisi 20 Desember 2019 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    TEROR MENGHANTUI MODERATOR KONTEN  

    Membahas moderator konten di media sosial, saya teringat film dokumenter “The Cleaners” yang diputar pada 2018 lalu. Film yang dalam bahasa aslinya berjudul Im Schatten der Netzwelt ini memotret keseharian para mantan moderator konten di Manila, Filipina, yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan media sosial lewat perusahaan outsourcing.

    Pengakuan para mantan moderator konten dalam film itu mengejutkan. Bayangkan, dalam sehari mereka bisa mengecek lebih dari 20 ribu konten di media sosial. Sebagian besar berisi ujaran kebencian, persekusi, bunuh diri, pornografi, kekerasan seksual, pembunuhan, hingga terorisme. Jika Anda berada di posisi mereka, seperti apa rasanya?

    Cerita kelam para moderator konten kembali terungkap pada 16 Desember 2019 lalu. Jurnalis senior The Verge, Casey Newton, menulis kisah belasan moderator konten, baik yang sudah berhenti maupun masih bekerja, di Google dan anak usahanya YouTube. Sama seperti perusahaan dalam film The Cleaners, Google menggunakan perusahaan lain, yakni Accenture, untuk mempekerjakan para moderator konten itu.

    Salah satu mantan moderator Google yang bersedia menceritakan kisahnya kepada Newton adalah Daisy Soderberg-Rivkin. Dia bertugas meninjau permintaan pengguna untuk menghapus konten yang berasal dari Prancis karena fasih berbahasa Prancis.

    Awalnya, antrian permintaan penghapusan konten terbilang wajar. Namun, pada 13 November 2015 antrian membludak. Pasalnya, saat itu, terjadi teror bom di sejumlah lokasi di Paris oleh aktivis Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Teror antrian permintaan juga terjadi pada 15 Juli 2016. Kala itu, sebuah truk yang dikendarai oleh seorang warga Nice kelahiran Tunisia melindas ratusan orang di Promenade des Anglais. “Sepanjang hari, saya harus melihat mayat-mayat tergeletak di jalanan,” kata Daisy.

    Tugas lain yang dikerjakan Daisy adalah meninjau konten yang berisi pelecehan seksual terhadap anak. Hampir setiap minggu dia melakukan pekerjaan itu. Setahun berlalu, tingkah laku Daisy mulai berubah. Ia kerap gelisah, mengigau saat tidur, dan bermimpi buruk. Pernah seorang kawan menyelinap di belakangnya dan mencoleknya. Seketika Daisy berbalik dan memukul kawannya itu. “Hal yang kurasakan adalah ‘orang ini ingin menyakitiku’. Aku hanya mengasosiasikan semuanya dengan hal-hal yang telah kulihat.”

    Semakin lama, kesehatan mental Daisy kian menurun. Psikiater mendiagnosa dia mengalami gangguan stres pasca-trauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD) dan kecemasan kronis. Hal itu terjadi akibat paparan gambar-gambar yang mengganggu, termasuk konten yang berisi terorisme maupun kekerasan seksual terhadap anak.

    Biasanya, PTSD muncul setelah seseorang mengalami trauma berat dalam hidupnya. Gangguan ini bisa terjadi pada orang yang selamat dari bencana, yang kembali dari perang, yang mengalami tindak kriminal maupun insiden yang mengancam nyawa, serta orang yang memiliki trauma masa kecil.

    Moderator Konten di Facebook

    Kisah muram moderator konten tidak hanya terjadi di Google dan YouTube. Pada Februari 2019 lalu, Casey Newton juga menulis cerita para moderator konten di Facebook yang dipekerjakan melalui perusahaan lain, yakni Cognizant. Menurut beberapa mantan moderator konten itu, mereka harus menandatangani perjanjian untuk tidak menceritakan konten ekstrem yang telah dilihat kepada siapa pun.

    Ketika bekerja, para moderator konten tersebut terus diawasi, bahkan hingga ke toilet. Selain itu, mereka hanya mendapatkan waktu istirahat selama 45 menit yang terbagi dalam dua tahap, 15 menit untuk istirahat dan 30 menit untuk makan siang. Mereka akhirnya mengalami gangguan mental.

    Beberapa moderator konten yang tidak menerima kondisi tersebut mencoba menuntut Facebook. Mereka adalah Selena Scola, Erin Elder, dan Gabriel Ramos. Ketiganya bekerja untuk Pro Unlimited, perusahaan serupa Cognizant yang bermitra dengan Facebook. Mereka menganggap perusahaan milik Mark Zuckerberg itu telah gagal menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang layak bagi pegawai.

    Apa kata Facebook? Tentu saja membantah. Bahkan, Facebook meminta kasus tersebut dihentikan. Juru bicara Facebook menyatakan bahwa semua karyawan memiliki akses tanpa batas ke fasilitas kesehatan mental. Mereka juga bisa berkonsultasi dengan para ahli sesuai dengan tingkat stres yang diderita.

    Selama April-Juni 2019, Google telah menghapus lebih dari 100 ribu video dan lebih dari 17 ribu kanal di YouTube karena melanggar kebijakan platform. Facebook di sisi lain, sepanjang April-September 2019, menghapus 18,5 juta konten berisi pelecehan seksual terhadap anak dan 11,4 miliar konten berisi ujaran kebencian.

    Dengan semakin banyaknya konten ekstrem yang tersebar di media sosial, bisakan Anda bayangkan betapa beratnya pekerjaan para moderator konten? Karena itu saya ingin mengajak Anda untuk setop menyebarkan konten ekstrem atau pun ujaran kebencian di dunia maya. Bukan hanya moderator konten yang berpotensi mengalami gangguan mental karena paparan konten ekstrem, tapi juga kita semua.

    RATUSAN JURNALIS DIPENJARA, APA SALAH MEREKA? 

    Selama empat tahun terakhir, angka pemenjaraan jurnalis cukup tinggi. Menurut laporan organisasi non-profit yang fokus pada kebebasan pers, The Committee to Protect Journalists (CPJ), jumlah wartawan yang dipenjara selama 2019 mencapai 250 orang. Cina, Turki, Arab Saudi, dan Mesir merupakan negara yang paling sering memenjarakan jurnalis.

    - Laporan CPJ mencatat, sejak 2016, jurnalis yang dipenjara selalu berjumlah di atas 250 orang: sebanyak 273 pada 2016, lalu 272 orang pada 2017, dan  255 orang pada tahun lalu. Setelah Cina, Turki, Arab Saudi, dan Mesir, negara yang paling sering memenjarakan wartawan adalah Eritrea, Vietnam, serta Iran.

    - Menurut laporan CPJ, mayoritas jurnalis dipenjara karena dituding melakukan aksi anti-pemerintah. Sementara itu, jurnalis yang dituduh menulis “berita palsu” naik menjadi 30 orang dari 28 orang pada tahun lalu. Temuan lainnya, lebih dari setengah jumlah wartawan yang dipenjara adalah mereka yang bekerja untuk media online.

    - Sophia Huang Xueqin, seorang pekerja lepas yang sebelumnya berprofesi sebagai reporter investigasi di beberapa media Cina, ditangkap pada Oktober 2019 lalu karena menulis di blog tentang bagaimana rasanya berbaris bersama para demonstran Hong Kong. Xueqin dituduh “memicu perselisihan dan memprovokasi masalah” lewat tulisannya itu.

    - Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2019 yang diterbitkan oleh Reporters without Borders (RSF), organisasi nonprofit yang fokus pada advokasi pers, Indonesia menempati peringkat ke-124 dari 180 negara. Posisi ini tidak berubah sejak 2017 karena RSF berpandangan pelanggaran serius terhadap kebebasan masih terus terjadi pers Indonesia. Mereka terutama menyoroti pembatasan akses media ke Papua Barat.

    - Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, menuturkan ekosistem pers perlu dibenahi agar indeks kebebasan pers Indonesia naik secara signifikan. Ekosistem pers terdiri dari jaminan keberlangsungan hidup media, kualitas redaksi dan jurnalis, kemampuan wartawan dalam memahami persoalan, dan jaminan keamanan jurnalis saat bertugas. “Kalau jurnalis berada dalam tekanan, bagaimana mereka mau menulis?” kata Nuh.

    - Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan, ada tiga penyebab rendahnya indeks kebebasan pers Indonesia: regulasi yang menjadi momok, situasi politik, serta kepemilikan media yang terkonsentrasi pada segelintir orang. Angka kekerasan terhadap wartawan juga masih tinggi. Sepanjang 2019, setidaknya ada 40 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Indonesia.

    Peristiwa yang menambah tinggi angka kekerasan terhadap wartawan adalah aksi 21-22 Mei, oleh para pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang kecewa terhadap hasil Pemilihan Presiden 2019. Kala itu, terjadi lebih dari 15 kekerasan pada jurnalis, mulai dari pemaksaan untuk menghapus foto dan video, pemukulan, hingga pembakaran motor. Beberapa pemukulan dilakukan oleh polisi. Kejadian ini terulang saat aksi mahasiswa dan pelajar pada September 2019. Jurnalisme saat ini tengah menghadapi situasi sulit di banyak tempat.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut beberapa kabar tentang disinformasi dan upaya menangkalnya pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Pemblokiran internet di Kashmir telah memasuki hari ke-134. Pemerintah India memblokir internet di sana sejak 5 Agustus 2019. Menurut lembaga advokasi internasional Access Now, pemblokiran ini merupakan yang terlama dilakukan oleh sebuah negara demokrasi. Menurut catatan Access Now, hanya negara otoriter seperti Cina dan Myanmar yang melakukan pemblokiran internet lebih lama dibandingkan India.

    - Video yang diduga menampilkan adegan seksual antara aktor Malaysia, Zul Ariffin, dan seorang laki-laki viral di media sosial. Saat dikonfirmasi, Zul menyatakan bahwa video itu deepfake, konten manipulasi yang diciptakan dengan teknologi kecerdasan buatan. Menurut dia, wajahnya ditempelkan ke wajah orang lain yang ada dalam video itu. “Sangat mudah menemukan foto diriku untuk kemudian dipakai dalam video deepfake,” katanya.

    - Facebook menangguhkan sejumlah grup di platformnya yang membahas serta mempromosikan salep hitam. Salep itu diklaim dapat mengobati kanker kulit. Namun, klaim tersebut tidak terbukti. Sebaliknya menurut dokter, salep itu sangat berbahaya bagi kulit. Menurut Facebook, grup-grup itu ditangguhkan bukan karena larangan terhadap klaim kesehatan yang sensasional, melainkan larangan terhadap tindak kekerasan dan pidana.

    - Pada 16 Desember 2019, Facebook mulai mengimplementasikan program cek faktanya di Instagram secara global. Sebelumnya, Facebook bekerja sama dengan organisasi pemeriksa fakta pihak ketiga untuk membantu memverifikasi informasi palsu di platform utamanya. Sejak Mei 2019 lalu program cek fakta itu mulai diterapkan di Instagram, di Amerika Serikat. Saat ini, program tersebut sudah diimplementasikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    - Instagram juga mulai menerapkan sistem yang secara otomatis memberi peringatan kepada pengguna ketika mengunggah caption yang “berpotensi menyerang”. Peringatan yang berbunyi “terlihat mirip dengan caption lain yang telah dilaporkan” ini diharapkan dapat mendorong pengguna untuk mengubah caption-nya. Meski demikian, Instagram membebaskan pengguna untuk tetap memakai caption yang “berpotensi menyerang” itu.

    - Google Maps mengklaim bahwa mereka telah mendokumentasikan citra jalan atau street view sepanjang lebih dari 16 juta kilometer di seluruh bumi. Selain itu, Google Earth telah memiliki lebih dari 93 juta kilometer persegi citra satelit permukaan bumi beresolusi tinggi. Artinya, Google telah memetakan hingga 98 persen area bumi. Pemetaan serta citra satelit Google ini, menurut sebagian pihak, dapat mengganggu privasi masyarakat.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

    Kisah tentang seorang narapidana yang menulis surat kepada ibunya menjelang dihukum mati dengan disetrum viral dalam sepekan terakhir. Surat itu berisi tentang kekecewaan si narapidana atas pola asuh keluarganya, terutama ibunya, sehingga dia terlibat perampokan dan pembunuhan yang berujung pada hukuman mati. Surat disebarkan bersama foto seorang pria dalam baju tahanan berwarna oranye.

    Berdasarkan penelusuran Tempo, pria dalam foto yang menyertai surat itu adalah Jeremy Meeks, mantan narapidana dari Washington DC, Amerika Serikat, yang kini menjalani kariernya sebagai model. Menurut pemberitaan, Meeks tidak dijatuhi hukuman mati dengan disetrum. Dia dipenjara selama 27 bulan atau 2 tahun 3 bulan sejak 2014 atas kasus pencurian berat dan kepemilikan senjata api.

    Sementara soal surat wasiat, organisasi cek fakta Snopes telah memverifikasinya. Dalam surat itu, tidak terdapat informasi tentang identitas penulis, lokasi ketika ditulis, atau pun kejahatan yang dituduhkan kepada penulis. Snopes tidak menemukan bukti bahwa surat itu benar-benar ditulis oleh seorang terpidana mati atau Meeks yang memang tidak dihukum mati.

    Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta atas beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.