- Vigilantisme digital tengah marak di seluruh dunia. Semua orang bisa menjadi penyidik maupun jurnalis hanya dengan mempelajari teknik investigasi di internet, salah satunya forensik digital. Tapi praktik ini dapat menimbulkan masalah serius karena para penyidik amatir itu tidak taat pada disiplin verifikasi dan etika profesi.
- Pemeriksa fakta dari seluruh dunia berkumpul pada awal Desember 2019 di Singapura. Berbagai diskusi seputar pemeriksaan fakta digelar dalam forum itu, terutama soal kian meningkatnya hoaks serta ancaman terhadap para pemeriksa fakta. Forum tersebut menyepakati kolaborasi sebagai kunci bagi pemeriksa fakta untuk bertahan dari serbuan informasi palsu.
Halo pembaca Nawala CekFakta Tempo! Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah membaca atau paling tidak tahu isi utas yang ditulis akun Twitter @digeeembok. Utas ini muncul seiring dengan mencuatnya kasus kargo gelap pesawat teranyar Garuda Indonesia, berupa motor Harley Davidson. Ibarat detektif yang hendak menegakkan keadilan, menyusul penemuan tersebut akun @digeeembok melontarkan sejumlah tudingan terhadap para petinggi Garuda. Para peneliti mengkategorikan aksi akun @digeeembok sebagai vigilantisme digital alias digilantisme. Aksi digilantisme bagaikan pedang bermata dua: keadilan bagi seseorang, bisa menjadi ketidakadilan bagi orang lain.
Apakah Anda menerima nawala edisi 13 Desember 2019 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.
Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.
VIGILANTISME DIGITAL DAN SKANDAL ARI ASKHARA
Terungkapnya penyelundupan motor Harley Davidson menggunakan pesawat anyar milik Garuda Indonesia seolah membuka kotak pandora berisi skandal eks-direktur utama, Ari Askhara. Selang beberapa hari setelah kasus itu mencuat, tepatnya pada 4 Desember 2019 lalu, jagat Twitter ramai dengan utas di akun @digeeembok tentang berbagai skandal lain yang diduga dilakukan Ari. Hingga hari ini, akun dengan lebih dari 260 ribu pengikut ini terus melanjutkan utasnya.
Dalam utas tersebut, akun @digeeembok mengungkapkan bahwa sejumlah petinggi Garuda kerap memanfaatkan para pramugari. “Gerombolan Ari Akshara, Heri Akhyar dan Roni Eka Mirsa adalah TRIO LENDIR. Roni Eka Mirsa aka “PROVIDER” paham banget manfaatin celah pramugari untuk jadi santapan direktur atau setoran ke pejabat,” tulis akun tersebut. Ari disebut-sebut memiliki wanita simpanan, seorang pramugari.
Akun @digeeembok juga menyinggung berbagai kebijakan Ari yang merugikan karyawan. Beberapa di antaranya: melakukan grounded atau melarang awak kabin terbang; memecat sejumlah awak kabin tanpa alasan yang jelas; serta mengharuskan pramugari melakoni penerbangan jarak jauh pergi-pulang nonstop. Sejumlah awak kabin Garuda telah membenarkan tudingan tersebut dalam program Indonesia Lawyers Club di tvOne pada 11 Desember lalu.
Sejak diunggah, utas tersebut mendapatkan ribuan komentar dari warganet, kebanyakan berisi makian terhadap nama-nama yang disebut. Tak sedikit yang terpacu untuk ikut mengorek informasi lain mengenai Ari Askhara. Mencuatnya skandal ini mendorong warganet untuk menjadi seperti detektif yang siap menegakkan keadilan. Peneliti komunikasi Daniel Trottier, menyebut fenomena ini vigilantisme digital atau digilantisme.
Asisten profesor Utrecht University School of Governance, Rianne Dekker, mengibaratkan digilantisme sebagai aksi superhero. Seorang pahlawan super ingin menyelamatkan dunia, tapi tidak bisa mengandalkan polisi untuk menangkap penjahat. Dia pun mencari keadilannya sendiri. Di berbagai belahan dunia aksi semacam ini sedang meningkat. Sebabnya, internet menyediakan banyak sekali ilmu pengetahuan, termasuk forensik digital atau intelijen crowdsourcing.
Pedang Bermata Dua
Di satu sisi, banyak warganet memuji bahkan memuja akun @digeeembok. Mereka terkagum-kagum terhadap kisah-kisah yang disuguhkan akun itu. Masalahnya, bagaimana kalau tidak semua hal yang dibeberkan oleh akun itu benar? Menurut lembaga studi dan pemantauan media, Remotivi, upaya mencari dan menegakkan keadilan di media sosial bak belati bermata dua: “Keadilan bagi satu pihak bisa merupakan ketidakadilan bagi orang lain.“
Masih ingat kasus persekusi yang dialami Fiera Lovita, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Solok, Sumatera Barat, pada 2017? Kasus itu bermula dari status yang ditulis Fiera di Facebook terkait percakapan di WhatsApp antara pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, dengan Firza Husein. “Saya hanya menanggapi berita kaburnya seorang tokoh yang akan diminta keterangannya oleh polisi,” ujar Fiera dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta.
Ternyata, ada yang keberatan dengan status Fiera. Pada 22 Mei 2017, beberapa orang mendatangi Fiera yang sedang berada di mobil bersama dua anaknya. Mereka berulang kali mengetuk kaca mobil Fiera. “Anggota FPI itu menyuruh saya meminta maaf. Mereka juga meminta saya membuat surat pernyataan maaf dengan tulisan tangan di atas kertas dan posting foto surat itu di akun Facebook saya,” ujar Fiera.
Intimidasi tak berhenti walaupun Fiera telah mengunggah foto surat pernyataan maaf itu. Foto-foto dirinya tersebar di media sosial dengan komentar provokatif dan tak senonoh. Pada 23 Mei 2017, Fiera sempat dipertemukan dengan kelompok yang marah itu oleh Polresta Solok. Ia kembali diminta membuat surat pernyataan maaf. Tapi setelah itu, foto-foto pertemuan tersebut viral dan Fiera dituduh sebagai penghina ulama dan agama Islam. Sejak itu, Fiera banyak menerima teror dan intimidasi. Rumahnya kerap didatangi orang tak dikenal.
Maraknya fenomena ini membuat Rianne Dekker mengajukan pertanyaan, “Pada otoritas apa dan dengan legitimasi apa para aktor digilantisme ini terlibat dalam penegakan hukum?” Menurut dia, cara kerja vigilantisme digital berpotensi merusak praktek kepolisian. Jurnalis senior Chalie Warzel menyebut fenomena ini sebagai jurnalisme warga yang “bermutasi menjadi tren pemolisian warga yang berbahaya.”
Apa maksudnya? Menurut Warzel, digilantisme memunculkan para “penyidik amatiran dan reporter investigatif gadungan” yang sering kali tidak bersandar pada disiplin verifikasi yang ketat dan etika profesi. Dalam situs resminya, Remotivi menulis, “Ketika budaya ‘polisi digital’ ini dikompori oleh pengultusan individu sebagaimana yang terjadi dalam unggahan seputar Rizieq Shihab, konsekuensinya tak main-main.”
ANCAMAN INTAI PEMERIKSA FAKTA
Para pemeriksa fakta dari seluruh dunia kembali berkumpul pada 7-8 Desember 2019. Dalam acara bertajuk APAC Trusted Media Summit 2019 yang digelar di kantor Google Singapura itu, saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk berdiskusi seputar pemeriksaan fakta, mulai dari hoaks yang kian membabi buta hingga ancaman terhadap pemeriksa fakta yang semakin meningkat. Kolaborasi pun menjadi kunci bagi para pemeriksa fakta untuk tetap bertahan dari serbuan kabar kibul.
- Menurut salah satu pemeriksa fakta senior, internet merupakan lingkungan yang tidak lagi bersahabat bagi jurnalis, termasuk pemeriksa fakta. Karena itu, kolaborasi penting agar ada upaya saling mengingatkan mengenai berbagai taktik yang menyerang pemeriksa fakta. Direktur First Draft, Claire Wardle, mengatakan jurnalis menjadi target para agen disinformasi. Penyebar hoaks akan merasa menang jika mereka berhasil mengelabui para jurnalis untuk memberitakan informasi palsu yang mereka buat.
- Sejumlah pemeriksa fakta, seperti Darko Brkan dari Bosnia dan Herzegovina serta Mehmet Atakan Foca dari Turki, pernah menjadi korban serangan yang mencoba mendiskreditkan pekerjaan serta kredibilitas mereka. “Pengecekan fakta adalah hal baru di dunia media. Karena itu, ada beberapa pihak yang merasa takut,” kata Brkan. Tapi mereka yakin ada lebih banyak pihak yang mendukung mereka. “Serangan semacam ini dilakukan oleh beberapa pihak dengan troll serta akun bayaran. Karena itu, akan segera dilupakan orang dalam beberapa bulan,” kata Foca.
- Kabar baiknya, menurut Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho, ekosistem pemeriksa fakta telah terbangun di Indonesia. Saat ini, telah terbentuk kolaborasi pemeriksaan fakta, yakni CekFakta.com, oleh 24 media online. Selain itu, terdapat inovasi dalam edukasi literasi digital, strategi untuk menembus polarisasi dengan gerakan silaturahmi, peningkatan kualitas jurnalisme, serta pembentukan Hoax Crisis Center regional untuk melawan kabar-kibul.
- Sebuah riset yang oleh tiga peneliti Amerika Serikat menemukan bahwa kebohongan beredar lebih cepat ketimbang kebenaran. Para peneliti itu menggunakan data Twitter pada 2006-2017, yang menjangkau sekitar 126 ribu rumor yang disebarkan oleh sebanyak 3 juta pengguna. Menurut penelitian tersebut, berita palsu berpotensi menyebar ke seribu hingga 100 ribu orang. Sementara itu, kebenaran jarang menyebar hingga ke seribu orang.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, sejak Agustus 2018 hingga November 2019, terdapat 3.901 hoaks menyebar di dunia maya. Dari jumlah itu, sebanyak 973 hoaks masuk kategori politik, 743 hoaks kategori pemerintahan, 401 hoaks kategori kesehatan, 307 hoaks kategori lain-lain, 271 hoaks kategori kejahatan, 242 hoaks kategori fitnah, 216 hoaks kategori internasional, dan sisanya terkait bencana alam, agama, penipuan, mitos, perdagangan, serta pendidikan.
Menurut ahli neurosains, Berry Juliandi, manusia memiliki amigdala yakni bagian otak paling primitif yang pertama memroses informasi. Saat amigdala menerima sinyal “ancaman”—sekalipun ancaman itu bukan fakta—manusia akan bereaksi, misalnya dengan penolakan. Masalahnya, pemrosesan fakta dilakukan oleh bagian otak yang lain, setelah amigdala. Bila penolakan terlebih dahulu muncul, pemrosesan informasi secara logis urung terjadi.
Itulah yang membuat perang melawan hoaks tidak bisa dilakukan dengan hanya menawarkan fakta tandingan. Lantaran informasi palsu belum tentu menjangkau bagian otak yang bisa memprosesnya secara logis, sia-sia saja memaksakan fakta terhadap mereka yang sudah terinfeksi hoaks. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menanamkan sikap kritis terhadap informasi kepada seseorang sejak dini. Amigdala bisa distimulasi agar tidak memicu ketakutan yang berlebihan.
WAKTUNYA TRIVIA!
Berikut beberapa kabar tentang disinformasi dan upaya menangkalnya pekan ini, yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.
- Awal pekan ini, pemberitaan mengenai Inggris ramai dengan kisah yang terjadi di rumah sakit di Leeds. Awalnya, pada 8 Desember 2019, koran lokal Inggris, Yorkshire Evening Post, melaporkan bahwa seorang anak yang diduga menderita pneumonia terpaksa tidur di lantai rumah sakit Leeds General Infirmary karena kurangnya tempat tidur. Kisah itu viral setelah muncul di media nasional Inggris. Belakangan, muncul klaim bahwa cerita itu palsu. Wartawan yang menulis kisah itu telah membantah, tapi klaim “berita palsu” terus menyebar. Padahal, berbagai bukti, termasuk permintaan maaf dari rumah sakit, telah dibeberkan.
- Penggunaan berbagai teknik disinformasi oleh para politikus di Inggris, khususnya partai konservatif pimpinan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, mencerminkan sebuah evolusi di mana internet dimanfaatkan untuk menarik perhatian, mengalihkan fokus publik dari pemberitaan media, memicu kemarahan, serta menggalang dukungan. Menurut peneliti Institute for Strategic Dialogue, Jacob Davey, kampanye palsu tidak hanya dibuat oleh para profesional, tapi juga oleh seluruh masyarakat. “Ini adalah demokratisasi informasi yang salah,” katanya.
- Seorang influencer, Rossi Lorathio Adams II, dihukum penjara selama 14 tahun oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena merencanakan upaya kekerasan terhadap seseorang agar mau menyerahkan nama domain situsnya. Kasus itu berawal dari obsesi Adams terhadap #DoItForState. Ia pun ingin memiliki situs bernama domain doitforstate.com, namun nama itu telah dimiliki oleh warga Iowa, Ethan Deyo. Deyo mulanya tidak berniat menjualnya. Deyo belakangan menawarkan akunnya seharga US$ 20 ribu. Adams merasa angka itu terlalu tinggi dan merencanakan tindak kekerasan terhadap Deyo.
- Induk perusahaan YouTube, Google, meminta Komisi Perdagangan Federal AS menghilangkan aturan yang menganggap seluruh penonton konten anak-anak berusia di bawah 13 tahun. Aturan tersebut mengakibatkan konten anak-anak di YouTube tidak boleh disisipi iklan. Padahal menurut Google, tidak semua penonton konten anak-anak berusia di bawah 13 tahun. “Ini tidak sesuai dengan apa yang kami temukan di YouTube. Banyak orang dewasa gemar menonton kartun favorit mereka di masa kecil. Para guru pun kerap mencari konten (anak-anak di You Tube) untuk dibagikan kepada siswa.”
- Sepanjang kuartal pertama 2019, Facebook telah menghapus 2,2 miliar akun palsu serta 26 juta konten terorisme yang tersebar di platformnya dalam dua tahun terakhir. Selain itu, Facebook mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan mesin pembelajaran (machine learning) yang mampu meninjau akun palsu serta konten terorisme secara otomatis dengan tingkat akurasi hingga 98 persen. Facebook berencana memperluas jangkauan pengawasan konten ujaran kebencian, bekerja sama dengan organisasi cek fakta di lebih dari 60 negara.
PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI
Awal pekan ini, tepatnya pada Senin, 9 Desember 2019, warganet dihebohkan oleh tertangkapnya oarfish di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Banyak isu berseliweran bahwa kemunculan ikan itu merupakan pertanda akan terjadinya gempa dan tsunami. Berdasarkan pemeriksaan fakta oleh Tempo, isu tersebut tidak didukung oleh fakta yang kuat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)—berdasarkan hasil kajian statistik terbaru—menyatakan munculnya ikan laut dalam di perairan dangkal tidak memiliki korelasi dengan gempa dan tsunami.
Ada legenda di tengah masyarakat Jepang bahwa oarfish merupakan pembawa pesan dari dasar laut. Mereka mengaitkan munculnya ikan itu ke permukaan laut dengan gempa. Tapi penelitian ilmiah membuktikan sebaliknya.
Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta atas beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:
- Sayap dan ceker ayam dapat menyebabkan kanker
- Ustad Yusuf Mansur menyindir perceraian Ustad Abdul Somad
- Lingkaran merah pada tabung gas elpiji adalah penanda kebocoran
- Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut mengalami masalah otak oleh dokter Taruna Ikrar
- Anies Baswedan pernah berfoto dengan pimpinan ISIS
- Sapi yang tersambar petir di Kupang dagingnya akan dijual ke pasar
- Istana meresmikan PKI dan memperbolehkannya beraktivitas di Indonesia
- Pembongkaran kotak suara oleh KPU terkait kecurangan Pilpres 2019
- Kerajaan Arab Saudi menetapkan Rizieq Shihab sebagai keturunan ke-38 Nabi Muhammad
Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.
Ikuti kami di media sosial:
