- Riset Oxford Institute yang dirilis akhir September 2019 lalu menemukan pola propaganda terkomputasi yang memanipulasi media sosial di 70 negara. Kampanye disinformasi macam itu rawan menurunkan tingkat keterpercayaan publik pada media dan lembaga demokrasi. Bagaimana cara kerja pasukan siber dan berapa penghasilan mereka? Apakah pasukan siber serupa dengan buzzer?
- Facebook masih menjadi platform yang paling banyak digunakan pasukan siber di berbagai negara untuk melakukan propaganda dan penyebaran disinformasi. Pada awal Oktober 2019, Facebook menghapus ratusan akun di platformnya karena diduga melakukan perilaku tak otentik yang terkoordinasi, termasuk yang berasal dari Indonesia.
Selamat hari Jumat, pembaca nawala CekFakta Tempo! Bagaimana reaksi Anda jika seseorang menawarkan Rp 50 juta untuk menyebarkan propaganda di media sosial? Semoga Anda menjawab tidak. Studi Oxford Institute tahun ini menemukan bahwa meski pasukan siber di Indonesia masih berkapasitas rendah, mereka dibayar rata-rata Rp 50 juta untuk mengkampanyekan disinformasi. Selain pasukan siber, lini masa media sosial di Indonesia juga dipenuhi dengan buzzer. Lho, memangnya pasukan siber dan buzzer berbeda? Untuk menemukan jawabannya, silahkan scroll ke bawah. Selamat membaca!
Apakah Anda menerima nawala edisi 11 Oktober 2019 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.
Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.
DUNIA DIKEPUNG PASUKAN SIBER
Ketika membaca berbagai konten media sosial, tak jarang kita terbius lalu dengan cepat membagikan unggahan itu pada jejaring kita. Padahal, bisa jadi konten itu hasil manipulasi pasukan siber untuk menggiring opini masyarakat.
Sebenarnya, apa itu pasukan siber? Menurut studi Oxford Institute yang berjudul “The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation” yang dirilis pada 26 September 2019 lalu, pasukan siber merupakan aktor di berbagai organisasi, baik pemerintah, swasta, atau pun individu, yang menggunakan media sosial untuk membentuk opini publik, mengarahkan agenda politik, atau menyebarkan ide.
Riset ini menemukan kampanye manipulasi media sosial yang terkomputasi dengan algoritma, otomatisasi dan data dalam jumlah besar (big data) terjadi di setidaknya 70 negara pada 2019, meningkat dibanding pada 2018 yang terjadi di 48 negara dan pada 2017 yang terjadi di 28 negara. Menurut riset ini, pemerintah di 25 dari 70 negara itu bekerja sama dengan perusahaan jasa propaganda komputasi. Bahkan, pemerintah di beberapa negara, yakni Azerbaijan, Israel, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan, mempekerjakan murid-murid sekolah dan kaum mudanya untuk melakukan propaganda terkomputasi.
Di Indonesia, menurut studi ini, pasukan siber banyak digunakan oleh politikus dan partai politik serta kontraktor swasta. Mereka melakukan propaganda terkomputasi dengan menciptakan akun-akun palsu yang dijalankan manusia atau bot, program komputer yang bisa menjalankan akun-akun itu secara otomatis. Di Indonesia, pasukan siber dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah atau partai politik, menyerang rival, serta memecah belah khalayak. Strateginya dengan membuat disinformasi atau konten manipulasi serta amplifikasi pesan.
Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kapasitas pasukan siber di Indonesia berada pada level rendah—level di atas minimal, di bawah medium dan tinggi—yang hanya melibatkan tim kecil dan hanya aktif ketika pemilihan umum berlangsung. Pasukan ini juga cenderung bereksperimen dengan beberapa strategi saja, seperti menggunakan bot untuk memperkuat penyebaran disinformasi, dan hanya beroperasi di dalam negeri. Di Indonesia, menurut riset ini, pasukan siber dipekerjakan secara kontrak dan mendapat bayaran Rp 1-50 juta.
Berkebalikan 180 derajat dengan yang berkapasitas rendah, pasukan siber dengan kapasitas tinggi melibatkan tim besar dengan anggaran yang besar pula. Operasi mereka pun bukan lagi dalam negeri, tapi sudah di tataran global, seperti perang informasi ataupun operasi psikologis. Negara-negara yang memiliki pasukan siber berkapasitas tinggi adalah Cina, Mesir, Iran, Israel, Myanmar, Rusia, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, Venezuela, Vietnam, dan Amerika Serikat.
Menurut studi ini, di Cina, pasukan sibernya terdiri dari 300 ribu-2 juta orang yang dipekerjakan secara permanen. Di Israel, pasukan sibernya mendapat bayaran hingga US$ 100 juta atau Rp 1,4 triliun. Sementara di Iran dan Rusia, semua strategi dijalankan, mulai dari membuat disinformasi atau konten manipulasi; melaporkan konten atau akun secara massal; menentukan strategi berdasarkan data; trolling, doxing, atau melecehkan; hingga melakukan amplifikasi pesan.
Studi ini juga mengungkapkan propaganda komputasi di Cina dilancarkan melalui platform-platform media sosial domestiknya, seperti Weibo, WeChat, dan QQ, termasuk dalam penanganan protes Hong Kong yang terjadi sejak 31 Maret 2019 hingga kini. Selain itu, Facebook masih menjadi platform utama yang dipakai oleh pasukan siber di berbagai negara untuk melakukan propaganda komputasi.
Pasukan Siber vs Buzzer
Banyak orang yang mengira bahwa pasukan siber sama dengan buzzer. Padahal, terdapat perbedaan di antara keduanya. Apa itu? Menurut studi Centre for Innovation Policy and Governance yang berjudul “Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia”, buzzer hanyalah salah satu aktor dalam industri buzzing—membuat suara-suara bising seperti dengung lebah.
Selain buzzer, dalam industri buzzing, ada agensi komunikasi serta klien—bisa korporasi, politikus, atau partai politik. Agen komunikasi memiliki peran sentral untuk mempertemukan permintaan dan penawaran. Agen komunikasi juga berperan sebagai penentu tarif, peternak (breeder), dan penyedia akun untuk para buzzer. Sementara itu, sumber dana dan permintaan berasal dari klien yang menggunakan jasa buzzer melalui perantaraan agen komunikasi.
Awalnya, buzzer lumrah digunakan oleh korporasi dalam promosi produk. Namun, sejak terlibat dalam peristiwa politik, buzzer mendapat cap negatif sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial. Menurut studi ini, buzzer merupakan individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan. Namun, buzzer tetap bergerak dengan motif tertentu, bisa komersial dan bisa sukarela.
Ada beberapa strategi yang digunakan oleh buzzer untuk melakukan amplifikasi pesan. Pertama, berkicau dengan tagar unik serta membangun percakapan, baik secara alami maupun rekayasa. Kedua, membuat atau memanfaatkan situs berita untuk meningkatkan kredibilitas konten. Ketiga, memanfaatkan jaringan yang dimiliki buzzer dan aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram untuk menyebarkan konten.
Sayangnya, semakin lama, tingkah buzzer semakin membahayakan demokrasi di negeri ini. Ambil contoh ketika unjuk rasa pelajar di depan gedung DPR yang berakhir rusuh pada 25 September 2019 lalu. Saat itu, para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo-lah yang pertama kali menyebarkan kabar bahwa ambulans berlogo pemerintah DKI Jakarta membawa batu bagi para demonstran. Cuitan mereka lebih cepat beberapa jam dibanding cuitan akun resmi TMC Polda Metro Jaya. Belakangan, polisi mengakui bahwa kabar itu tidak benar.
Dalam kasus seleksi calon pemimpin KPK dan revisi Undang-Undang KPK, para buzzer itu juga berdengung bahwa lembaga antirasuah itu dikuasai “kelompok Taliban”. Ketika seseorang menyatakan dukungannya terhadap KPK, mereka menyerang dan melabelinya sebagai pendukung khilafah. Padahal, menurut BNPT, tidak ada perkembangan Islam garis keras di KPK. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari sejumlah tokoh gerakan masyarakat Gusdurian dan peneliti LIPI. Mereka memastikan bahwa tidak ada kelompok Islam radikal di KPK.
Menurut peneliti LP3ES, Ismail Fahmi, isu Taliban menjadi pintu masuk untuk membangun rasa tidak percaya masyarakat terhadap KPK. Dari situ, kemudian tersebar opini bahwa revisi Undang-Undang KPK diperlukan dan calon pimpinan KPK yang baru bisa menyelesaikan isu Taliban tersebut. Agar semakin viral, dibuat sayembara berhadiah bagi warganet yang menggunakan tagar-tagar yang menyerang KPK itu.
Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, dalam iklim yang demokratis, pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir dengan kebenaran yang ada. Ketika orang yang mengkritik pemerintah dikriminalisasi dan buzzer diperintahkan untuk menutupi kenyataan itu, hal ini menandakan demokrasi di Indonesia sedang menurun. Asfinawati pun menyatakan, “Kalau kita mau mempertahankan iklim demokrasi, fakta harus diterima, bukan dimentahkan oleh buzzer bayaran.”
FACEBOOK, LADANG FAVORIT PENYEBAR HOAKS
Seperti yang telah disinggung dalam studi Oxford Institute di tulisan pertama newsletter ini, Facebook masih menjadi platform favorit yang dipakai pasukan siber di berbagai negara untuk melakukan propaganda komputasi. Jadi, jangan heran bila ada ribuan kabar bohong yang berseliweran di media sosial buatan Mark Zuckerberg itu. Sebenarnya, seberapa berbahaya konten di Facebook?
- Pada 3 Oktober 2019 kemarin, Facebook menghapus 211 akun, 107 halaman, dan 43 grup di platformnya serta 87 akun di Instagram karena terindikasi melakukan perilaku tak otentik yang terkoordinasi untuk mengkritik Iran, Turki, dan Qatar serta mempromosikan Uni Emirat Arab. Facebook pun menghapus 163 akun, 51 halaman, dan 33 grup di platformnya serta empat akun Instagram yang diduga melakukan perilaku tak otentik yang terkoordinasi dari Mesir karena menyamar sebagai media lokal independen untuk mendukung Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, dan gerakan separatis Yaman serta mengkritik Qatar, Iran, dan Turki.
- Pada hari yang sama, Facebook juga menghapus 69 akun dan 42 halaman di platformnya serta 34 akun Instagram yang terlibat dalam perilaku tak otentik yang terkoordinasi di Indonesia. Orang-orang di balik jaringan ini menggunakan akun palsu untuk menyebarkan konten terkait gerakan kemerdekaan di Papua Barat. Meskipun mereka menyembunyikan identitasnya, penyelidikan Facebook menemukan bahwa akun-akun itu terhubung dengan perusahaan konsultan media bernama InsightID.
- Menurut Head of Cybersecurity Policy Facebook, Nathaniel Gleicher, salah satu halaman Facebook terkait Papua Barat memiliki 410 ribu pengikut dan salah satu akun Instagram terkait hal yang sama memiliki 120 ribu pengikut. Akun-akun yang melakukan perilaku tak otentik yang terkoordinasi terhadap isu Papua Barat ini menghabiskan US$ 300 ribu atau Rp 4,2 miliar untuk beriklan di Facebook.
- Menurut investigasi gabungan kantor berita Inggris BBC dengan Australian Strategic Policy Institute, iklan di Facebook dari akun-akun yang melakukan perilaku tak otentik yang terkoordinasi terhadap Papua Barat menargetkan pembaca di luar Indonesia, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Belanda, dan Jerman. Salah satu peneliti, Elise Thomas, menyatakan kampanye ini kemungkinan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain dan forum internasional seperti PBB terkait kemerdekaan Papua.
- Sebelumnya, pada akhir Januari lalu, Facebook menghapus 800 akun, 207 halaman, dan 546 grup yang tertaut dengan kelompok Saracen karena terlibat dalam perilaku tak otentik yang terkoordinasi di Indonesia. Salah satu halaman Facebook itu memiliki 170 ribu pengikut dan salah satu akun Instagram itu memiliki 65 ribu pengikut. Jika dikalkulasi dengan skenario terburuk, disinformasi yang disebarkan akun-akun itu dapat menjangkau hingga 35 juta orang.
WAKTUNYA TRIVIA!
Berikut ini beberapa informasi soal disinformasi dan upaya menangkalnya pekan ini yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.
- Dua perusahaan Cina, Vivo dan Tencent, menangguhkan seluruh kerjasamanya dengan asosiasi basket Amerika Serikat, NBA, setelah manajer klub NBA Houston Rockets, Daryl Morey, mencuit tentang dukungannya terhadap pengunjuk rasa di Hong Kong. Cuitan itu berbunyi, “Berjuang untuk kebebasan. Berdiri bersama Hong Kong.” Penangguhan itu tetap dilakukan Vivo dan Tencent walaupun Morey telah menghapus cuitan itu dan meminta maaf secara terbuka.
- Penegak hukum Mesir menindak demonstran dengan serangan siber serta pencarian acak ponsel dan laptop yang dioperasikan di jalanan oleh para demonstran itu. Sejak ribuan rakyat Mesir turun ke jalan untuk menuntut Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mundur dari jabatannya pada akhir September 2019, lebih dari 3 ribu orang ditangkap oleh aparat hukum Mesir.
- Microsoft menyatakan para peretas yang didukung oleh pemerintah Iran melakukan lebih dari 2.700 upaya untuk mengidentifikasi e-mail pejabat AS maupun mantan pejabat AS serta orang-orang yang terkait dengan kampanye Presiden AS, khususnya Donald Trump. Tujuannya, untuk mempengaruhi Pemilihan Presiden AS 2020.
- Pemerintah Amerika Serikat mulai memasukkan ketentuan perlindungan hukum bagi perusahaan teknologi dalam perjanjian perdagangan. Ketentuan itu dibuat agar platform-platform online seperti Facebook, Twitter, dan YouTube terlindungi dari tuntutan hukum di luar negeri. Langkah ini dinilai akan mendorong lebih banyak negara yang mengikuti pedoman peraturan teknologi, terutama soal perlindungan data, yang ditetapkan AS yang tidak seketat peraturan perlindungan data Eropa.
- Perusahaan perangkat lunak Opera meluncurkan sebuah fitur baru yang bisa melindungi pengguna dari pengiklan. Fitur tracker blocker ini diklaim akan mempersulit pengiklan melacak aktivitas pengguna di browser Opera. Selain itu, dengan mengaktifkan fitur ini, pengguna Opera juga akan menikmati kecepatan membuka sebuah laman 23 persen lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI
Pasca demonstrasi yang berujung ricuh di Wamena, Papua, pada akhir September 2019, muncul informasi yang menyebut bahwa Front Pembela Islam atau FPI melakukan aksi jihad ke ibukota Kabupaten Jayawijaya tersebut untuk menurunkan bendera yang menjadi simbol Organisasi Papua Merdeka yakni bendera Bintang Kejora, mengibarkan bendera Merah Putih, dan melindungi warga pendatang yang dibantai dan diusir. Informasi itu dilengkapi dengan sebuah video pendek yang memperlihatkan unjuk rasa sebuah kelompok Muslim yang disertai dengan pembakaran bendera Bintang Kejora. Ada pula foto yang memperlihatkan sebuah posko bertuliskan “Posko Jihad Wamena (Bela Negara)”.
Berdasarkan penelusuran Tempo, video pendek itu merupakan video unjuk rasa FPI di Poso, Sulawesi Tengah, bukan di Wamena. Begitu pula dengan foto posko bertuliskan “Posko Jihad Wamena (Bela Negara)” di mana foto itu bukan diambil di Wamena, tapi di Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan demikian, pesan berantai yang menyatakan bahwa video pendek dan foto tersebut sebagai aksi jihad FPI untuk melindungi warga pendatang di Wamena adalah sesat.
Selain artikel di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fakta atas beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:
- Presiden Jokowi melecehkan bendera Merah Putih
- Presiden Jokowi, Wapres JK, dan elite PDIP merayakan penderitaan rakyat dengan berjoget Maumere
- Gas air mata yang dipakai Polri bisa membunuh demonstran
- TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 mengharuskan pemimpin mundur jika sudah tidak dipercaya rakyat seperti pernyataan Mahfud MD
- KPK menggerakkan demonstrasi mahasiswa agar anarkis
Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.
Ikuti kami di media sosial:
