CekFakta #21 Misinformasi-Disinformasi, Dua Hoaks yang Berbeda

Reporter:
Editor:

Angelina Anjar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peluncuran program literasi digital atau Think Before You Share Facebook dan YCAB Fondation menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, di Ruang Komunal Indonesia, One Pasific Place, Sudirman, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Oktober 2018. TEMPO/Khory

    Peluncuran program literasi digital atau Think Before You Share Facebook dan YCAB Fondation menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, di Ruang Komunal Indonesia, One Pasific Place, Sudirman, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Oktober 2018. TEMPO/Khory

    • Literasi digital, menurut banyak studi, adalah harapan terbesar dalam kesuksesan pemberantasan hoaks. Namun literasi digital juga proyek jangka panjang yang hasilnya tak bisa dilihat seketika. Apakah kampanye-kampanye yang diluncurkan pemerintah mampu menjawab tantangan ini?
    • Pekan lalu, aplikasi berbasis kecerdasan buatan, FaceApp, ramai-ramai dipakai, lalu ramai-ramai dihujat atas alasan keamanan data. Seberapa amannya aplikasi ini?

    Halo, pembaca Tempo! Selamat datang kembali di nawala edisi ke-21 pada 22 Juli 2019 ini. Terima kasih atas apresiasi dan tanggapan positif yang Anda kirimkan melalui surel atau DM! Senang mengetahui bahwa nawala ini membantu Anda memahami topik misinformasi.

    Apakah Anda menerima nawala ini dari teman, dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Edisi ini ditulis oleh Astudestra Ajengrastri dalam kerangka program TruthBuzz untuk Tempo.co. Ketahui lebih lanjut tentang program ini dan misi saya di bagian bawah surel.

    LITERASI DIGITAL 101: TAHU PERBEDAAN MISINFORMASI DENGAN DISINFORMASI

    Sepertinya kita sudah sepakat, jalan keluar terbaik dalam mengatasi masalah hoaks adalah dengan literasi digital. Presiden Joko Widodo sendiri sudah berulang kali menekankan ini. Bila ada yang belum disepakati, mungkin adalah bentuk literasi digital yang cocok bagi masyarakat Indonesia—yang memiliki tingkat literasi dasar rendah namun penetrasi internet cukup pesat.

    Hasil survei CIGI-Ipsos 2016 menunjukkan sebanyak 65 persen dari 132 juta pengguna internet di Indonesia percaya dengan kebenaran informasi yang ada di dunia maya tanpa pegecekan ulang. Ini angka yang sangat besar!

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika lantas merancang beberapa program literasi digital, salah satunya adalah Siberkreasi, sebuah proyek yang melibatkan pemerintah, korporasi, swasta, operator telekomunikasi, NGO, CSO, hingga artis. 

    Salah satu tujuan gerakan ini, seperti dilansir dari laman resminya, adalah untuk mendorong masyarakat aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet. 

    April 2019, Siberkreasi menggelar survei digital (fase pertama) di kalangan pelajar berusia 13-18 tahun di empat kota besar yaitu Bandung, Surabaya, Pontianak, dan Denpasar. Salah satu temuannya, sebagian besar responden di 4 kota Indonesia mengaku memperoleh pengetahuan digital dengan otodidak. Menanggapi poin temuan ini, Menkominfo Rudiantara mengaku akan meninjau ulang program literasi digital mereka, bila tak mau menyebut program literasi digital dari pemerintah sebelumnya telah gagal.

    Apa yang salah? Pendekatan literasi digital pemerintah agaknya masih berkutat pada konteks proteksi, yang memandang bahwa pengguna internet, terutama anak-anak dan remaja rentan terpapar konten negatif sehingga ruang daring harus diproteksi sedemikian rupa untuk mengontrol arus informasi, dan penggunaan internet tidak menyimpang dari aturan-aturan yang dibuat pemerintah.

    Akibatnya, melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP, penyebar hoaks atau kabar bohong diancam pidana. Padahal, menurut sebuah studi, nyaris 15 persen pengguna media sosial membagikan informasi-informasi keliru bukan karena mereka tidak tahu unggahan itu berisi hoaks. Dalam banyak kasus, warganet mem-forward, membagikan, atau me-repost unggahan yang salah sebagai bentuk penegasan atas identitas diri mereka, atau untuk menunjukkan mereka adalah bagian dari kelompok tertentu.

    Perdebatan soal jerat pidana untuk orang-orang yang “menyebarkan” kabar bohong pun terus berlanjut. Dalam sejumlah kasus, mereka yang didakwa dengan UU ITE mengaku tak tahu informasi yang mereka unggah di media sosial adalah kabar kibul, sehingga penyebaran ini masuk ke klasifikasi misinformasi.

    Tapi dalam kasus lain, tidak demikian, sehingga menjadikan kasus tertentu sebagai penyebaran disinformasi (di mana penyebar tahu betul informasi yang ia bagikan adalah salah dan sengaja melakukannya untuk kepentingan komersial atau politik), seperti perdebatan antara Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati dengan pengamat LIPI Hermawan Sulistyo dalam acara bincang-bincang Mata Najwa.

    Tentu, kesenjangan pendapat ini terjadi ketika orang menyamaratakan semua sebaran hoaks; menganggap misinformasi dan disinformasi adalah hal yang sama saja. 

    Maka, setidak-tidaknya, program literasi digital yang baik hendaknya mampu menjelaskan perbedaan ini kepada targetnya, kemudian memberdayakan pengguna internet Indonesia untuk secara mandiri menganalisa sebaran di internet.

    PELAJARAN YANG BISA KITA AMBIL DARI KONTROVERSI FACEAPP

    Pekan lalu, warganet seakan keranjingan FaceApp, aplikasi yang bisa mengubah wajah pemakainya menjadi lebih muda, lebih tua, dan berganti gender. Popularitas aplikasi ini kemudian dengan cepat dibuntuti kontroversi soal keamanan data dan privasi pengguna.

    - Adalah para senator dari Partai Demokrat di AS yang pertama kali mengemukakan kekhawatiran ini, menegaskan bahwa “developer aplikasi ini berasal dari Rusia”.

    - Kepada The Verge, CEO perusahaan pengegembang FaceApp, Yaroslav Goncharov, menepis kekhawatiran ini. Menurutnya, sebagian besar foto-foto yang diunggah ke FaceApp dihapus setelah 48 jam, dan meskipun tim pengembang berada di Rusia, “data pengguna tidak dikirimkan ke Rusia”, melainkan disimpang menggunakan sistem cloud dari Amazon (AWS) dan Google (Google Cloud), keduanya adalah perusahaan Amerika.

    - Lebih dari 100 juta orang mengunduh FaceApp dari Google Play, namun berapa persennya yang kira-kira membaca Syarat dan Ketentuan ketika hendak mengoperasikan aplikasi ini? Apakah Anda juga membaca ketentuan yang bila dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia, menjadi begini: Anda memberi FaceApp sub-lisensi dari lisensi abadi yang tidak dapat dibatalkan, tidak eksklusif, bebas royalti, bebas bayaran, dapat dipakai untuk menggunakan, mereproduksi, memodifikasi, mengadaptasi, menerbitkan, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, mempublikasikan, dan menampilkan konten dan nama akun Anda dalam semua format dan saluran media yang sekarang dikenal atau dikembangkan, tanpa kompensasi kepada Anda. 

    - Apakah ketakutan-ketakutan ini berdasar? Psst… Bila Anda membaca nawala CekFakta edisi dua pekan lalu, Google dan Facebook mengambil lebih banyak data diri penggunanya ketimbang FaceApp.

    - Meski belum tentu data foto pengguna FaceApp disalahgunakan untuk kepentingan Rusia seperti yang ditakutkan Partai Demokrat, besar kemungkinan database FaceApp (baca: foto Anda) dipakai untuk banyak hal lain, seperti yang dituliskan di MIT Technology Review ini. 

    - Apa yang bisa kita pelajari dari kontroversi ini? Satu hal yang berharga: pengguna internet dan aplikasi semakin peduli akan privasi dan keamanan data mereka. Seperti yang ditulis dalam kolom opini The New York Times, lima tahun lalu, warganet menganggap perusahaan teknologi raksasa hanya sebagai pembuat gawai dengan teknologi terkini, namun sekarang kita tahu bahwa mereka beroperasi dengan mengumpulkan remahan data diri kita, penggunanya. Sebuah proses menuju kesadaran privasi besar-besaran sedang dimulai, meski baru sejengkal.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Informasi-informasi sekilas yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Instagram melakukan uji coba menghilangkan jumlah orang yang menyukai konten Instagram Anda di Australia. Mumbrella Asia menulis, ini adalah bagian dari uji global yang dilakukan platform media sosial tersebut untuk “membuat Instagram tak lagi terasa seperti kompetisi”.

    - Teknologi 5G akan merusak jaringan otak Anda. Informasi salah ini dibuat seolah-olah meyakinkan dengan hasil penelitian dari satu orang peneliti saja, tulis The New York Times.

    - 50 tahun yang lalu, Apollo 11 diluncurkan ke luar angkasa untuk mendarat di bulan. Sejak itu, teori-teori konspirasi tentang pendaratan bulan yang dikatakan palsu merebak, seperti dirangkum oleh DW ini. Poynter mengumpulkan berbagai hoaks yang dihadapi oleh pemeriksa fakta dari berbagai negara yang berkaitan dengan pendaratan bulan. 

    - CNN memferivikasi tiga kesalahan faktual yang dibuat oleh Presiden Donald Trump dalam cuitan sepanjang 19 kata. 

    - Sesi tanya jawab dari Committee to Protect Journalists dengan Menteri Digital Taiwan, Audrey Tang, ini mengeksplorasi cara yang ditempuh Taiwan untuk meredam laju disinformasi tanpa sensor. Salah satunya aktif berkolaborasi dengan berbagai platform media sosial.

    - Seri podcast Should This Exist - What went wrong with the world wide web and how we can fix it  dari Quartz ini menarik didengarkan bila Anda punya setengah jam waktu luang. Internet mulanya diciptakan dengan tujuan utopis, di mana pengetahuan bisa dibagikan secara universal. Kini kita berhadapan dengan para penambang data, juga bias dan hoaks yang merajalela di media sosial. Percakapan Caterina Fake dengan pelaku industri teknologi dalam podcast ini akan menjawab, apakah perikemanusiaan masih bisa diselamatkan di era internet?

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI 

    Apapun yang berbau Cina masih menjadi bahan favorit produsen hoaks. Dalam bulan Juli ini saja, pemeriksa fakta Tempo telah men-debunk setidaknya tujuh informasi salah yang disangkut-sangkutkan dengan isu Cina. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Selain isu yang berkaitan dengan Cina, kami juga menelusuri unggahan informasi salah berikut:

    TENTANG TRUTHBUZZ 

    TruthBuzz adalah program fellowship dari International Center for Journalists (ICFJ) yang bertujuan untuk memperluas literasi dan mengatasi permasalahan disinformasi di lima negara yakni Indonesia, India, Nigeria, Brazil, dan Amerika Serikat. Saya adalah penerima fellowship ini di Indonesia. Salah satu misi saya bersama Tempo.co adalah untuk menyebarkan hasil kerja tim pemeriksa fakta yang menangkis berbagai hoaks.

    Kenal seseorang yang Anda rasa tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.