TEMPO.CO, Jakarta -

NASIONAL

Berkhianat Menuntaskan Pelanggaran HAM Berat

SEJUMLAH pegiat hak asasi manusia mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Kontras dan pegiat HAM dari Papua menilai pernyataan itu sebagai upaya pengkhianatan dan mengabaikan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Meski Yusril kemudian mengklarifikasi, pernyataan tersebut bisa menjadi pemicu pemerintahan Prabowo Subianto bersikap lepas tangan terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM. Apakah penanganan kasus HAM pada era Prabowo bakal stagnan?

Bahkan Non-Yudisial Tak Cukup Menuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Pegiat HAM mendorong Prabowo menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dengan mekanisme pengadilan. Tak cukup pengakuan.

EDITORIAL

Paradoks Demokrasi Santun Prabowo Subianto

Prabowo menginginkan demokrasi santun tanpa caci maki. Pembatasan kritik dapat mengikis demokrasi.

OPINI

Ekspektasi Positif dan Kualitas Investasi

Pemerintahan Prabowo Subianto perlu mengirim sinyal positif kepada investor. Perbaikan kualitas institusi mutlak diperlukan.

Baca berita selengkapnya di Koran Tempo:

Berkhianat Menuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Bahkan Non-Yudisial Tak Cukup Menuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Paradoks Demokrasi Santun Prabowo Subianto

Ekspektasi Positif dan Kualitas Investasi