Dominasi Dinasti Politik di Kalangan Pengusaha Anggota DPR Periode 2024-2029
Kamis, 10 Oktober 2024 09:27 WIB
Nasional
Bayang-bayang DPR di Bawah Kendali Pebisnis
Mayoritas anggota DPR berlatar belakang pengusaha dan sebanyak 30 persen terafiliasi dengan dinasti politik. Berbagai kalangan memprediksi anggota legislatif cenderung mengutamakan melindungi kepentingan bisnisnya ketika membahas rancangan undang-undang. Kekhawatiran itu merujuk pada kinerja anggota DPR periode lalu, yang juga didominasi oleh pebisnis. Lalu bagaimana pengawasan legislatif terhadap eksekutif ke depan?
Apa Latar Belakang Anggota DPR Periode 2024-2029
Sebanyak 354 dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029 merupakan pengusaha ataupun terafiliasi dengan bisnis.
Advertising
Advertising
Pilkada yang Inkonstitusional
Penyelenggaraan pilkada 2024 bermasalah karena inkonstitusional. Akibat pemerintah dan DPR mengabaikan putusan MK.
Pemborosan Tunjangan Perumahan Anggota DPR
Tunjangan perumahan anggota DPR memboroskan anggaran dan kian mengikis kepercayaan publik. Layak ditolak.
Baca berita selengkapnya di Koran Tempo:
Bayang-bayang DPR di Bawah Kendali Pebisnis
Apa Latar Belakang Anggota DPR Periode 2024-2029
Pilkada yang Inkonstitusional
Pemborosan Tunjangan Perumahan Anggota DPR
ICW Sebut Tunjangan Perumahan Anggota DPR sebagai Pemborosan Uang Negara
6 jam lalu
ICW Sebut Tunjangan Perumahan Anggota DPR sebagai Pemborosan Uang Negara
ICW mengatakan, total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun.
Baca Selengkapnya
Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?
1 hari lalu
Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?
Jokowi sebentar lagi lengser. Sejumlah lembaga survei merilis survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden.
Baca Selengkapnya
Verrell Bramasta Kritik Etika Jurnalistik, Tak Terima Dipojokkan Main HP di Rapat DPR
1 hari lalu
Verrell Bramasta Kritik Etika Jurnalistik, Tak Terima Dipojokkan Main HP di Rapat DPR
Aktor Verrell Bramasta menanggapi kritik soal video dirinya bermain ponsel saat rapat DPR. Ia juga menyinggung etika jurnalistik pemberitaan.
Baca Selengkapnya
Utut Adianto Jadi Ketua Fraksi PDIP di DPR Lagi, Grandmaster Catur ke Panggung Politik
2 hari lalu
Utut Adianto Jadi Ketua Fraksi PDIP di DPR Lagi, Grandmaster Catur ke Panggung Politik
PDIP menunjuk kembali Utut Adianto sebagai ketua Fraksi PDIP di DPR RI untuk periode 2024-2029. Ini profil Grandmaster catur ke panggung politik.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR: Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Dibahas Setelah BURT Dibentuk
2 hari lalu
Wakil Ketua DPR: Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Dibahas Setelah BURT Dibentuk
Pimpinan DPR masih menunggu besaran tunjangan perumahan anggota dewan dari BURT.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Periode 2024-2029 akan Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Berapa Nilainya?
2 hari lalu
Anggota DPR Periode 2024-2029 akan Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Berapa Nilainya?
Besaran tunjangan rumah dinas anggota DPR akan mengacu pada harga sewa hunian di sekitaran gedung DPR.
Baca Selengkapnya
Politikus NasDem: Rumah Dinas DPR Mubazir, Tak Pernah Ditempati
3 hari lalu
Politikus NasDem: Rumah Dinas DPR Mubazir, Tak Pernah Ditempati
Irma Chaniago sepakat fasilitas rumah dinas DPR diganti dengan tunjangan perumahan. Menurut Irma, kebijakan itu lebih efektif.
Baca Selengkapnya
Politikus NasDem Setuju Rumah Dinas Diganti Tunjangan Perumahan: Selama Ini Mubazir
3 hari lalu
Politikus NasDem Setuju Rumah Dinas Diganti Tunjangan Perumahan: Selama Ini Mubazir
Selama ini banyak anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas dan tinggal di apartemen.
Baca Selengkapnya
Sederat Alasan Pemberian Tunjangan Perumahan ke Anggota DPR
3 hari lalu
Sederat Alasan Pemberian Tunjangan Perumahan ke Anggota DPR
Sekretariat DPR beralasan tunjangan perumahan akan membuat anggota Dewan lebih produktif. Di rumah dinas DPR terdapat banyak tikus.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Sebut Secara de Facto IKN Sudah Digunakan sebagai Ibu Kota
3 hari lalu
Anggota DPR Sebut Secara de Facto IKN Sudah Digunakan sebagai Ibu Kota
Dalam Undang-Undang IKN, kata Doli, sudah dijelaskan bahwa pembangunan akan selesai secara bertahap hingga 2045.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
18 hari lalu
10 Maret 2023
