TEMPO.CO, Jakarta -

Jungkir Balik Jokowi Melanggengkan Dinasti

Halo pembaca,

Anda ikut demonstrasi “kawal putusan MK” pekan lalu? Jika pun tak bisa ikut berunjuk rasa, setidaknya Anda bisa menyuarakan sikap melalui media sosial mendukung putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan kepala daerah. Soalnya, putusan itu mendapat perlawanan sengit pemerintah dan DPR.

Syahdan, Mahkamah Konstitusi membuat dua putusan penting menjaga demokrasi. Pertama, soal batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat mendaftar. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini bisa mencegah Kaesang Pangarep menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Anak bungsu Presiden Jokowi ini baru genap berusia 30 pada 25 Desember 2024. Artinya, saat pendaftaran calon kepala daerah pekan ini ia baru berusia 29.

Sebelum ada putusan MK, Kaesang besar hati bisa ikut pilkada seperti kakaknya ikut pemilihan presiden setelah syarat usia diubah dalam UU Pemilu. Putusan Mahkamah Agung menafsir usia 30 saat pelantikan. Artinya, Kaesang bisa ikut Pilkada di mana pun karena ia sudah lewat 30 saat pelantikan pada Januari-Februari 2025.

Putusan MK yang kedua adalah menganulir ambang batas suara sah 25 persen partai politik agar bisa mengajukan calon kepala daerah. MK mengubahnya menjadi 6,5-10 persen suara sah tiap daerah. Dengan begitu, partai-partai menengah bisa mengajukan calon sendiri sehingga pemilik suara punya banyak pilihan calon pemimpin. Dengan patokan 25 persen, hanya partai besar yang bisa mengusung calon mereka. Sementara semua partai, kecuali PDI Perjuangan, sudah berhimpun melayani kepentingan politik Jokowi.

DPR coba menjegal putusan MK itu dengan membuat Undang-Undang Pilkada yang baru, yang isinya mengembalikan ketentuan pada undang-undang lama sehingga putusan MK dengan sendirinya batal. Pembangkangan konstitusi ala DPR ini mendapat perlawanan publik di banyak daerah. Untuk sementara DPR kalah oleh desakan publik karena mereka batal mengesahkan UU baru itu.

Lalu siapa yang mengorkestrasi penghancuran demokrasi lewat politik dinasti dan pembangkangan konstitusi ini? Jokowi adalah orang paling berkepentingan dengan semua pembangkangan ini. Ia berhasrat melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik. Ia ingin melindungi diri setelah pensiun dari jabatan presiden pada 20 Oktober 2024.

Ia pasangkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. Ia bagi-bagikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Ia mengunci Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dengan perombakan kabinet. Jokowi bahkan terang-terangan mengklaim Prabowo akan melanjutkan program-programnya. Ia lupa, ia tak menunjuk Prabowo sebagai penerus. Prabowo terpilih menjadi presiden dalam sebuah pemilihan umum.

Jika semua itu berhasil, Jokowi akan tetap relevan dalam kekuasaan meski Prabowo menjadi presiden. Artinya, ia mendapat pengganti perpanjangan masa jabatan presiden. Apakah ia menyerah pada tuntutan para demonstran? Kami mengupas secara detail apa yang terjadi dalam pembangkangan konstitusi DPR dan pertemuan-pertemuan rahasia Prabowo-Jokowi setelah putusan MK itu.

Selamat membaca,

Bagja Hidayat
Wakil Pemimpin Redaksi

Opini

Ilusi Jokowi, Beban Prabowo

Tak ada untungnya bagi Prabowo Subianto menyokong ugal-ugalan Jokowi merusak demokrasi. Beban berat pemerintahannya.

Laporan Utama

Jungkir-Balik Jokowi Melanggengkan Dinasti Politik

Pemerintah dan DPR gagal mengesahkan UU Pilkada. Jokowi menyerah pada tuntutan demonstrasi kawal putusan MK.

Syarat PDIP Mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

PDIP akan mengusung Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Calon populer melawan partai koalisi Jokowi.

Di Balik Penggulingan Airlangga Hartarto dari Kursi Ketua Umum Golkar

Jokowi ditengarai cawe-cawe menjadikan Bahlil Lahadalia Ketua Umum Golkar. Ada tekanan kepada Airlangga Hartarto.

Demonstrasi Menolak Dinasti Jokowi

Masyarakat berdemonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang hendak dianulir DPR untuk melanggengkan dinasti Jokowi.

Nasional

Apa yang Kau Rencanakan, Jokowi?

Jokowi merombak kabinetnya dua bulan menjelang pemerintahannya berakhir. Kental kepentingan politik setelah pensiun.

Untuk Apa Jokowi Merombak Kabinet di Ujung Kekuasaan?

Dua bulan sebelum lengser, Jokowi kembali merombak kabinetnya. Mengunci Prabowo Subianto dengan menunjuk orang dekatnya.

Mengapa Jokowi Menunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM

Jokowi menempatkan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM di ujung masa jabatannya. Rawan konflik kepentingan.

Ekonomi dan Bisnis

Harapan di Balik Nota Keuangan

Nota Keuangan Rancangan APBN 2025 menggambarkan kebijakan anggaran Prabowo Subianto. Ada harapan perbaikan ekonomi.

Bagaimana RAPBN 2025 Mengakomodasi Program Prabowo Subianto

RAPBN 2025 mengakomodasi sejumlah program Prabowo Subianto. Ada lobi-lobi untuk memastikan jalannya program prioritas.

Bappenas: Ada Diskusi Intensif dengan Tim Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis

Pemerintah mengakomodasi program unggulan Prabowo Subianto dalam Rancangan APBN 2025, termasuk makan bergizi gratis.

Sinyal Pasar

Dampak Pembegalan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Investasi

Pembegalan putusan MK soal UU Pilkada berdampak pada kepercayaan investor. Keriuhan politik merugikan pemerintahan Prabowo.

Hukum

Mengapa Kejaksaan Agung Menarik Jaksa KPK

KPK mengembalikan sepuluh jaksa ke Kejaksaan Agung tanpa alasan jelas. Sebagian pernah menangani kasus korupsi kakap.

Penarikan Jaksa dari KPK

KPK mengembalikan 10 jaksa ke Kejaksaan Agung. Hampir semuanya pernah menangani kasus menonjol.

Penjelasan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Soal Penarikan Jaksa KPK

Kejaksaan Agung menegaskan penarikan 11 jaksa dari KPK sudah sesuai dengan administrasi. Belum ada permintaan pengganti jaksa.

Ilmu dan Teknologi

Keniscayaan Transisi ke Energi Nuklir

Transisi energi ke nuklir perlu dipercepat untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Lebih ramah lingkungan.

Kejar Target Pembangkit Nuklir Pertama

Pemerintah menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama beroperasi pada 2033. Tak banyak waktu menyiapkannya.

Reaktor Nuklir Pengganti Listrik Tenaga Diesel. Seberapa Aman?

BRIN merancang reaktor nuklir peluit-40 untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel. Diklaim lebih aman.

Wawancara

Wakil Ketua KPK: Jangan Berharap Terlalu Tinggi kepada KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan operasi tangkap tangan dan independensi lembaga antikorupsi.

Olahraga

Veddriq Leonardo: Dari Memanjat Pohon Meraih Emas Olimpiade

Veddriq Leonardo menyumbang medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Paris. Senang memanjat sejak usia delapan.

Seni

Ritus Tari dan Replika Seni dalam Indonesia Bertutur 2024

Indonesia Bertutur dilangsungkan di Bali. Menghadirkan puluhan acara dan ratusan seniman dari dalam dan luar negeri.

Sosok

Jalan Kreatif Landung Simatupang dalam Dunia Seni Peran

Kiprah seniman dan dramawan Landung Simatupang dalam dunia seni peran. Memilih jalan berkreasi melalui seni peran yang berbasis lisan.

Baca selengkapnya di Majalah Tempo:

Ilusi Jokowi, Beban Prabowo

Jungkir-Balik Jokowi Melanggengkan Dinasti Politik

Syarat PDIP Mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Di Balik Penggulingan Airlangga Hartarto dari Kursi Ketua Umum Golkar

Demonstrasi Menolak Dinasti Jokowi

Apa yang Kau Rencanakan, Jokowi?

Untuk Apa Jokowi Merombak Kabinet di Ujung Kekuasaan?

Mengapa Jokowi Menunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM

Harapan di Balik Nota Keuangan

Bagaimana RAPBN 2025 Mengakomodasi Program Prabowo Subianto

Bappenas: Ada Diskusi Intensif dengan Tim Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis

Dampak Pembegalan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Investasi

Mengapa Kejaksaan Agung Menarik Jaksa KPK

Penarikan Jaksa dari KPK

Penjelasan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Soal Penarikan Jaksa KPK

Keniscayaan Transisi ke Energi Nuklir

Kejar Target Pembangkit Nuklir Pertama

Reaktor Nuklir Pengganti Listrik Tenaga Diesel. Seberapa Aman?

Wakil Ketua KPK: Jangan Berharap Terlalu Tinggi kepada KPK

Veddriq Leonardo: Dari Memanjat Pohon Meraih Emas Olimpiade

Ritus Tari dan Replika Seni dalam Indonesia Bertutur 2024

Jalan Kreatif Landung Simatupang dalam Dunia Seni Peran