Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada yang Melawan Putusan MK Meluas, Menolak Politik Dinasti Jokowi
Reporter
Ana Jumiati
Editor
Ana Jumiati
Jumat, 23 Agustus 2024 21:38 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
Nasional
Melawan Pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada
Ribuan orang di berbagai daerah berunjuk rasa menentang perubahan keempat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. DPR juga didesak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan dan batas usia minimal calon kepala daerah. Bagaimana konsolidasi gerakan masyarakat tersebut?
Demonstrasi Menentang Pembangkangan Konstitusi
Aksi menentang revisi UU Pilkada berlangsung di banyak daerah. Mereka menilai DPR mengangkangi konstitusi.
Janji KPU Laksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
KPU berjanji melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Pilkada. Berkonsultasi dengan DPR sebelum mengubah PKPU.
Opini
Sinkronisasi Transisi Kekuasaan dan Transisi Energi
Pemerintahan Prabowo punya tugas menjalankan program transisi energi. Perlu revisi kebijakan fiskal dan nonfiskal.
Editorial
Jangan Surut Melawan Penjegal Konstitusi
DPR batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Masyarakat sipil tidak boleh lengah.
Baca selengkapnya di Koran Tempo:
Melawan Pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada
Demonstrasi Menentang Pembangkangan Konstitusi
Janji KPU Laksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
Sinkronisasi Transisi Kekuasaan dan Transisi Energi
Jangan Surut Melawan Penjegal Konstitusi
