Insentif Rp 100 Juta untuk ASN yang Pindah Ke IKN Nusantara Tambah Beban APBN

Sabtu, 10 Agustus 2024 17:45 WIB

Pemerintah mengkaji beragam insentif untuk aparatur sipil negara yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengapa ASN perlu insentif Rp 100 juta untuk pindah ke IKN?

TEMPO.CO, Jakarta -

Beban Anggaran Insentif ASN

Pemerintah mengkaji beragam insentif untuk aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Sejumlah pihak khawatir beban APBN bertambah berat di tengah utang yang kian menumpuk. Mengapa ASN perlu insentif Rp 100 juta untuk pindah ke IKN?

Bengkak APBN karena Insentif ASN

Usulan insentif bagi ASN yang bersedia pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 100 juta. Siapa yang mendapatkannya?

Advertising
Advertising

Nasional

Kampus Makin Represif kepada Mahasiswa

Mahasiswa di berbagai kampus mulai bergerak dengan menyoal kebijakan di perguruan tinggi masing-masing. Tapi pihak kampus meredam demonstrasi mahasiswa dengan tindakan represif. Mahasiswa diintimidasi hingga status kemahasiswaannya dicabut. Langkah ini merupakan cara kampus mengebiri nalar kritis mahasiswa sejak dini. Kenapa kampus makin represif kepada mahasiswa?

Hukrim

Indikasi Korupsi dalam Pengalihan Kuota Haji

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebesar 50 persen. Komisi antirasuah masih mengkaji dokumen laporan tersebut. Apa saja indikasi korupsi yang ditemukan?

Editorial

Terpuruk Bulu Tangkis di Olimpiade Paris

Indonesia gagal mengembalikan tradisi emas bulu tangkis Olimpiade. Terganjal regenerasi.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Beban Anggaran Insentif ASN

Kampus Makin Represif kepada Mahasiswa

Indikasi Korupsi dalam Pengalihan Kuota Haji

Terpuruk Bulu Tangkis di Olimpiade Paris

Berita terkait

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

16 jam lalu

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

22 jam lalu

Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

Bawaslu menilai saat ini posisi ASN berada dalam sistem yang terkoneksi dengan kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas

1 hari lalu

Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas

Suharso Monoarfa mengatakan program makan bergizi gratis Prabowo tidak akan menggunakan anggaran Bappenas.

Baca Selengkapnya

Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Versi Munaslub: Sukseskan Program Jokowi, Supaya Prabowo Mencapai Target APBN

1 hari lalu

Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Versi Munaslub: Sukseskan Program Jokowi, Supaya Prabowo Mencapai Target APBN

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketum Kadin gantikan Arsjad Rasjid. Ia ingin sukseskan program Jokowi, supaya Prabowo berhasil mencapai target APBN.

Baca Selengkapnya

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

5 hari lalu

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo akan Berisi 44 Menteri, CELIOS: Beban Fiskal Sudah Sangat Berat

6 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo akan Berisi 44 Menteri, CELIOS: Beban Fiskal Sudah Sangat Berat

CELIOS berpendapat penambahan kementerian di kabinet Prabowo Subianto akan memberatkan anggaran. Langkah tersebut justru dinilai bakal menghambat ambisi Prabowo mengerek pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

6 hari lalu

Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

Lemhanas berharap DPR menambah anggaran yang akan digunakan untuk membiayai studi strategis luar negeri ke sejumlah negara di Eropa

Baca Selengkapnya

IKN: Jokowi akan Berkantor di Sana hingga Prabowo Membentuk Komcad

6 hari lalu

IKN: Jokowi akan Berkantor di Sana hingga Prabowo Membentuk Komcad

Jokowi berencana akan terus berkantor di IKN hingga akhir jabatannya sebagai presiden

Baca Selengkapnya

Aturan Pencalonan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Masih Berpeluang?

6 hari lalu

Aturan Pencalonan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Masih Berpeluang?

DPRD DKI Jakarta membuka peluang bagi seluruh ASN dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon I untuk diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Jakarta

Baca Selengkapnya

Mahasiswa UGM Soroti Pembangunan GIK UGM yang Belum Rampung

6 hari lalu

Mahasiswa UGM Soroti Pembangunan GIK UGM yang Belum Rampung

Pembangunan Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau GIK UGM proyek dengan dana APBN sampai sekarang belum rampung.

Baca Selengkapnya