TEMPO.CO, Jakarta -

Bahaya Polisi-Jaksa Pimpin KPK

SEJUMLAH pegiat antikorupsi khawatir atas lolosnya sejumlah calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Selama ini pemimpin KPK dari kepolisian dan kejaksaanpernah tersangkut kasus etik dan pidana. Salah satu kekhawatiran masyarakat sipil adalah KPK akan makin terpuruk dan mengulang kebobrokan saat dipimpin Firli Bahuri, yang berasal dari kepolisian. Kekhawatiran lainnya, penanganan kasus korupsi berpotensi mandek dan menjadi sandera politik. Akankah kekhawatiran itu menjadi nyata?

Seleksi Komisioner KPK Bertabur Penegak Hukum

Kehadiran unsur kepolisian dan kejaksaan, jika terpilih menjadi komisioner KPK, dikhawatirkan akan mengganggu proses penegakan hukum. Bagaimana jejak mereka?

Hukrim

Kewenangan Janggal dalam Rancangan UU Polri

Dalam draf revisi Undang-Undang Polri, kepolisian akan mendapat kewenangan tambahan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan itu berpotensi mengancam ruang gerak masyarakat sipil dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana seharusnya perumusan rancangan undang-undang agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari?

Ekbis

Bagaimana Simbara Menambah Penerimaan Negara

Sistem Informasi Mineral dan Batu bara atau Simbara diharapkan bisa mendatangkan tambahan pendapatan di tengah realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam non-migas yang diperkirakan tak mencapai target. Tambahan penerimaan negara dari Simbara ditaksir mencapai Rp 5-10 triliun per tahun. Seperti apa penerapan Simbara?

Editorial

Bagi-bagi Kursi Komisaris BUMN

Sejumlah orang dekat Prabowo Subianto menjadi komisaris BUMN. Bagi-bagi kursi di ujung pemerintahan Jokowi.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Bahaya Polisi-Jaksa Pimpin KPK

Seleksi Komisioner KPK Bertabur Penegak Hukum

Kewenangan Janggal dalam Rancangan UU Polri

Bagaimana Simbara Menambah Penerimaan Negara

Bagi-bagi Kursi Komisaris BUMN