Jokowi dan Prabowo Hidupkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung era Orde Baru

Senin, 22 Juli 2024 09:45 WIB

Dewan Pertimbangan Agung hendak dihidupkan lagi melalui revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Para ahli hukum menolak dihidupkannya kembali DPA karena memboroskan anggaran negara.

TEMPO.CO, Jakarta -

Halo pembaca,

Presiden Joko Widodo masih kuat menjelang akhir masa jabatannya pada Oktober tahun ini. Partai-partai coba memberikan jalan ia tetap relevan dalam percaturan politik setelah tak lagi menjadi presiden. Setelah gagal memperpanjang masa jabatan, terganjal merevisi konstitusi untuk tiga periode, kini ada jalan baru melalui Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Ini lembaga zaman Orde Baru yang tugasnya memberi nasihat-nasihat kepada Presiden. Lembaga ini dimatikan pada 2003, seiring mandulnya kewenangan DPA. Dewan Pertimbangan Agung kemudian berubah nama menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Kini lembaga itu hendak dihidupkan lagi melalui revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden.

Tadinya, sempat ada pemikiran dari anggota DPR, menempatkan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara. Dalam draf revisi, posisinya berubah dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara yang kedudukannya setingkat lembaga kepresidenan. Loh, bukankah presiden adalah lembaga tinggi negara?

Advertising
Advertising

Belum jelas arah dan keinginan para anggota DPR. Namun, usul perubahan itu datang dari koalisi pendukung Prabowo Subianto. Tentu, partai di belakangnya juga pendukung Jokowi karena anaknya, Gibran Rakabuming Raka, kini jadi wakil Prabowo.

Dewan Pertimbangan Agung adalah gagasan menampung para mantan presiden. Selain Jokowi, di barisan pendukung Prabowo ada Susilo Bambang Yudhoyono. Awalnya, Partai Demokrat yang dipimpinnya berharap bisa menjalin koalisi dengan Anies Baswedan. Namun, mantan Gubernur Jakarta itu malah memilih Ketua PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan dalam pemilihan presiden. Demokrat pun berlabuh ke Prabowo setelah gagal merapat ke kubu PDI Perjuangan.

Maka muncul gagasan membuat “presidential club” yang akan berisi para mantan presiden. Masalahnya, desain Dewan Pertimbangan Agung tak lagi sama dengan Wantimpres yang anggotanya dibatasi. Anggota DPA tidak terbatas dan bisa dari pelbagai latar belakang. Maka, Prabowo bisa memasukkan siapa saja ke dalam Dewan ini, terutama mereka yang kritis kepada pemerintah. Jokowi sukses “membungkam” para pengkritiknya dengan iming-iming jabatan.

Karena itu para ahli hukum menolak dihidupkannya kembali DPA, apa pun desainnya. Selain memboroskan anggaran negara, DPA bisa dijadikan wadah menampung para pendukung kekuasaan mendapatkan kue kekuasaan. Apalagi, dengan sistem presidensial, Presiden berkuasa penuh dengan kebijakan-kebijakannya. Presiden bisa mengabaikan nasihat Dewan Pertimbangan Agung.

Karena itu, ketimbang membuat DPA yang akan mandul, Prabowo Subianto lebih baik membentuk dewan yang isinya para pengkritik. Biarkan mereka bertugas mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah sehingga akan terjadi check and balance. Ketika fungsi DPR tumpul karena kepentingan koalisi, Dewan Pertimbangan Agung bisa menghidupkan demokrasi.

Dalam editorial kami menyebut lembaga baru itu sebagai “Dewan Pertimbangan Asoy”. Sebab, demokrasi akan indah jika kekuasaan mendapat kontrol. Selamat membaca.

Bagja Hidayat

Wakil Pemimpin Redaksi

Motif di Balik Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung

Jokowi dan Prabowo Subianto berencana menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Benarkah Jokowi akan menjadi Ketua DPA?

Saling-silang Fungsi DPA

Konsekuensi dan risiko pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dari masalah anggaran hingga perseteruan lembaga negara.

Hukum

Balik Arah Jamaah Islamiyah

Ide pembubaran Jamaah Islamiyah sudah muncul beberapa tahun belakangan. Belajar tentang jihad dari kitab terbaru dan ulama luar.

Ekbis

Bahan Pengawet Kosmetik dalam Sepotong Roti

Roti Aoka dan Okko diduga mengandung bahan pengawet yang tak diizinkan. Memukul produsen skala kecil-menengah.

Wawancara

Ketua IDI: Dokter Asing Tak Bisa Sembarangan Masuk

Ketua Umum PB IDI Mohammad Adib Khumaidi menjelaskan polemik dokter asing. Menurut dia, perlu ada pengaturan yang ketat.

Olahraga

Dampak Kegemilangan Lamine Yamal dan Nico Williams di Euro Melampaui Sepak Bola

Kecemerlangan bintang muda Lamine Yamal dan Nico Williams menyemarakkan Euro 2024. Wajah baru tim nasional Spanyol.

Baca selengkapnya di Majalah Tempo:

Motif di Balik Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung

Saling-silang Fungsi DPA

Balik Arah Jamaah Islamiyah

Bahan Pengawet Kosmetik dalam Sepotong Roti

Ketua IDI: Dokter Asing Tak Bisa Sembarangan Masuk

Dampak Kegemilangan Lamine Yamal dan Nico Williams di Euro Melampaui Sepak Bola

Berita terkait

Bahlil Sebut Jokowi Belum Pernah Sampaikan Ingin Masuk Partai Golkar

1 jam lalu

Bahlil Sebut Jokowi Belum Pernah Sampaikan Ingin Masuk Partai Golkar

Bahlil Lahadalia mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima permintaan dari Presiden Jokowi untuk masuk Golkar

Baca Selengkapnya

Susi Kecewa Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut dan Agroforestri Salak di Bali Jadi Warisan Dunia di Top 3 Tekno

1 jam lalu

Susi Kecewa Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut dan Agroforestri Salak di Bali Jadi Warisan Dunia di Top 3 Tekno

Topik tentang Susi Pudjiastuti kecewa atas kebijakan Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.

Baca Selengkapnya

Komparasi Gaya SBY dan Jokowi Mengulas Film Ramai Disorot Netizen

2 jam lalu

Komparasi Gaya SBY dan Jokowi Mengulas Film Ramai Disorot Netizen

Perbandingan gaya ulasan Jokowi dan SBY usai menonton film mengundang sorotan netizen.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Sebut Dapat Nasihat dari Prabowo dan Jusuf Kalla untuk Atasi Kekumuhan Jakarta

10 jam lalu

Ridwan Kamil Sebut Dapat Nasihat dari Prabowo dan Jusuf Kalla untuk Atasi Kekumuhan Jakarta

Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengklaim dirinya mendapat nasihat dari Prabowo Subianto Jusuf Kalla, atasi kekumuhan.

Baca Selengkapnya

Respons Golkar soal Rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo

10 jam lalu

Respons Golkar soal Rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo

Waketum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, merespons rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu

12 jam lalu

PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu

PPN mulai 1 Januari 2015 naik 12 persen, sehingga Ketua Banggar DPR menyarankan pemerintahan Prabowo membahasnya karena pelemahan daya beli masyarakat

Baca Selengkapnya

Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo Segmen Kartasura-Klaten Dibuka Gratis Malam ini

12 jam lalu

Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo Segmen Kartasura-Klaten Dibuka Gratis Malam ini

PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) mulai mengoperasikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo Segmen Kartasura-Klaten. Dibuka gratis malam ini.

Baca Selengkapnya

APBN 2025 Disahkan, Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Rp 71 Triliun

13 jam lalu

APBN 2025 Disahkan, Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Rp 71 Triliun

DPR mengesahkan APBN 2025. Anggaran program makan bergizi gratis yang digagas Prabowo-Gibran mencapai Rp 71 triliun.

Baca Selengkapnya

Film Sang Pengadil Ungkap Carut Marut Dunia Peradilan, Berikut Sinopsis dan Profil Pemerannya

13 jam lalu

Film Sang Pengadil Ungkap Carut Marut Dunia Peradilan, Berikut Sinopsis dan Profil Pemerannya

Film Sang Pengadil akan rilis Oktober mendatang, menyorot dunia peradilan hukum di Indonesia. Arifin Putra dan Prisia Nasution pemerannya.

Baca Selengkapnya

Kata PKS soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Kita Serahkan pada Presiden

13 jam lalu

Kata PKS soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Kita Serahkan pada Presiden

Menjelang dilantik sebagai presiden, Prabowo ditengarai sudah menyiapkan kabinet dalam pemerintahannya mendatang, apakah PKS akan mendapatkan jatah kursi?

Baca Selengkapnya