TEMPO.CO, Jakarta -

Ancaman Berulang Urusan Logistik Pilkada

Berbagai kendala dalam pengadaan hingga distribusi logistik pemilu kerap berulang dalam setiap pemilihan. Hambatan tersebut kembali membayangi pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Ada kekhawatiran kesulitan pengadaan surat suara karena pelaksanaan pilkada 2024 digelar di 37 provinsi dan 308 kabupaten-kota. Mengapa berbagai persoalan tersebut bakal berulang dalam pilkada kali ini?

Bisakah KPU Menyelesaikan Urusan Logistik Pilkada dalam Dua Bulan?

Komisi Pemilihan Umum RI masih menyusun aturan untuk mengatur distribusi logistik pemilu di pilkada 2024.

Ekbis

Saling-silang Bea Masuk Antidumping Keramik

Pengusaha keramik mendorong pemberlakuan bea masuk antidumping produk keramik dari Cina. Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia pun menyimpulkan terjadi dumping keramik dari perusahaan asal Cina. Namun ekonom mengingatkan soal penerapan bea masuk antidumping. Apa dampaknya?

Hukum

Mengapa Kecubung Tak Termasuk Kategori Narkotik

Kecubung yang membuat mabuk puluhan orang di Kalimantan Selatan tak termasuk golongan narkotik. Informasi publik kurang.

Editorial

Hukuman untuk Penderita Skizofrenia Bukan Penjara, melainkan Rumah Sakit Jiwa

Hukum pidana mengatur penderita gangguan jiwa tidak bisa dihukum. Tempat terbaik pengidap skizofrenia adalah rumah sakit jiwa.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Ancaman Berulang Urusan Logistik Pilkada

Bisakah KPU Menyelesaikan Urusan Logistik Pilkada dalam Dua Bulan?

Saling-silang Bea Masuk Antidumping Keramik

Mengapa Kecubung Tak Termasuk Kategori Narkotik

Hukuman untuk Penderita Skizofrenia Bukan Penjara, melainkan Rumah Sakit Jiwa