Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Senin, 10 Juni 2024 20:14 WIB

Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945

Amendemen UUD 1945 dinilai tidak relevan dengan konteks politik saat ini. Tak ada urgensinya mengamendemen UUD 1945, seperti mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih presiden. Sejumlah partai menolak usulan amendemen. Mereka mewaspadai amendemen sebagai agenda terselubung elite partai di pemerintahan Prabowo Subianto. Apa itu?

Nasib Saham BSI Setelah Aksi Muhammadiyah

Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI terus melemah setelah Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan penarikan dana dari bank pelat merah tersebut. Pelemahan saham BSI juga dipengaruhi oleh faktor suku bunga. Bagaimana proyeksi saham emiten berkode BRIS tersebut ke depan?

Selamatkan Hutan dan Warga Adat Papua

Advertising
Advertising

Gerakan "All Eyes on Papua" memicu perbincangan lebih luas soal deforestasi dan pelanggaran hak asasi. Layak didukung penuh.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Berita terkait

Promo Payday BSI, Diskon sampai Gratis Beras di Superindo, Naga Swalayan, hingga Hypermart

12 jam lalu

Promo Payday BSI, Diskon sampai Gratis Beras di Superindo, Naga Swalayan, hingga Hypermart

BSI menawarkan promo di sejumlah gerai belanja grosir ternama seperti Superindo, Hypermart, hingga Naga Swalayan.

Baca Selengkapnya

TPNPB Sebut Nasib Egianus Kogoya Ditentukan Hasil Sidang Istimewa

15 jam lalu

TPNPB Sebut Nasib Egianus Kogoya Ditentukan Hasil Sidang Istimewa

Sebby mencurigai Egianus Kogoya dan milisinya telah menerima suap dari Edison Gwijangge untuk membenaskan Philip Mark Mehrtens.

Baca Selengkapnya

Diskriminasi Terhadap Warga Papua jadi Isu Advokasi Paling Berisiko Mendapatkan Ancaman

21 jam lalu

Diskriminasi Terhadap Warga Papua jadi Isu Advokasi Paling Berisiko Mendapatkan Ancaman

Ada 2.652 korban dari diskriminasi terhadap warga Papua sepanjang November 2014 hingga Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Alasan Andi Widjajanto Sebut Pembentukan Angkatan Siber Harus Lewat Amendemen UUD 1945

1 hari lalu

Alasan Andi Widjajanto Sebut Pembentukan Angkatan Siber Harus Lewat Amendemen UUD 1945

Andi Widjajanto mengatakan pembentukan angkatan siber TNI kemungkinan memerlukan waktu hingga tujuh tahun.

Baca Selengkapnya

IShowSpeed Pamitan dari Siaran Langsung di Asia Tenggara, di Indonesia Cetak Sejarah

2 hari lalu

IShowSpeed Pamitan dari Siaran Langsung di Asia Tenggara, di Indonesia Cetak Sejarah

YouTuber IShowSpeed berpamitan dari siaran langsungnya di Asia Tenggara. Siaran langsung di Indonesia mencetak sejarah.

Baca Selengkapnya

Wamentan Sudaryono Minta Australia Bantu Olah Lahan Rawa 2 Juta Hektare untuk Program Cetak Sawah

2 hari lalu

Wamentan Sudaryono Minta Australia Bantu Olah Lahan Rawa 2 Juta Hektare untuk Program Cetak Sawah

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengusulkan agar Australia bisa mendukung pengelolaan lahan rawa 2 juta hektare untuk program cetak sawah.

Baca Selengkapnya

Pesan Haris Azhar Usai MA Tolak Kasasi Jaksa di Kasus Lord Luhut

2 hari lalu

Pesan Haris Azhar Usai MA Tolak Kasasi Jaksa di Kasus Lord Luhut

MA menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa dalam perkara 'Lord Luhut' dengan terdakwa dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Baca Selengkapnya

Saatnya Mengakhiri Konflik di Tanah Papua

3 hari lalu

Saatnya Mengakhiri Konflik di Tanah Papua

Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, bisa menjadi langkah awal pemerintah mengakhiri konflik di tanah Papua.

Baca Selengkapnya

BSI Gandeng Jamkrida Jakarta Perluas Layanan Bank Garansi

3 hari lalu

BSI Gandeng Jamkrida Jakarta Perluas Layanan Bank Garansi

Kerja sama BSI dengan Jamkrida Jakarta diharapkan dapat membantu travel haji dan umrah di Tanah Air yang jumlah totalnya lebih dari 2.000 perusahaan

Baca Selengkapnya

TNI Pastikan Tak Ada Penarikan Pasukan di Papua Setelah Pilot Susi Air Dibebaskan

3 hari lalu

TNI Pastikan Tak Ada Penarikan Pasukan di Papua Setelah Pilot Susi Air Dibebaskan

Keberhasilan membebaskan pilot Susi Air dianggap mesti menjadi preseden bagi pemerintah, khususnya TNI-Polri, dalam penanganan konflik di Papua.

Baca Selengkapnya