Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Senin, 10 Juni 2024 20:14 WIB

Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945

Amendemen UUD 1945 dinilai tidak relevan dengan konteks politik saat ini. Tak ada urgensinya mengamendemen UUD 1945, seperti mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih presiden. Sejumlah partai menolak usulan amendemen. Mereka mewaspadai amendemen sebagai agenda terselubung elite partai di pemerintahan Prabowo Subianto. Apa itu?

Nasib Saham BSI Setelah Aksi Muhammadiyah

Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI terus melemah setelah Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan penarikan dana dari bank pelat merah tersebut. Pelemahan saham BSI juga dipengaruhi oleh faktor suku bunga. Bagaimana proyeksi saham emiten berkode BRIS tersebut ke depan?

Selamatkan Hutan dan Warga Adat Papua

Advertising
Advertising

Gerakan "All Eyes on Papua" memicu perbincangan lebih luas soal deforestasi dan pelanggaran hak asasi. Layak didukung penuh.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Berita terkait

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

5 hari lalu

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal

Baca Selengkapnya

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.

Baca Selengkapnya

Profil Muliaman Hadad, Eks Bos OJK yang Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala BP Investasi Danantara

8 hari lalu

Profil Muliaman Hadad, Eks Bos OJK yang Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala BP Investasi Danantara

Muliaman Hadad merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola investasi di luar APBN.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

10 hari lalu

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Baca Selengkapnya

BSI Ungkap Sebab Kebiasaan Gen Z Bisa Membuat Perbankan Hemat Biaya Operasional

11 hari lalu

BSI Ungkap Sebab Kebiasaan Gen Z Bisa Membuat Perbankan Hemat Biaya Operasional

BSI tengah mengembangkan superapp Islamic ecosystem yang tidak hanya kuat dalam transaksi keuangan, tapi juga mendukung aktivitas ibadah dan sosial.

Baca Selengkapnya

Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

11 hari lalu

Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

Ekonom UPN mengkritik proyek food estate sawah 2 juta hektare yang dirancang di Papua. Dikhawatirkan mengulangi dampak ekstrativisme kolonial.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Putihkan Utang 6 Juta Petani dan Nelayan, Ini Respons Manajemen BSI dan BTN

11 hari lalu

Prabowo Akan Putihkan Utang 6 Juta Petani dan Nelayan, Ini Respons Manajemen BSI dan BTN

Menurut BSI dan BTN, rencana Prabowo Subianto menghapus utang enam juta orang berpeluang untuk menggaet nasabah baru perbankan.

Baca Selengkapnya

Bank BTN dan BSI Kompak Berharap Prabowo Subianto Fokus Atasi Penurunan Kelas Menengah

12 hari lalu

Bank BTN dan BSI Kompak Berharap Prabowo Subianto Fokus Atasi Penurunan Kelas Menengah

BTN dan BSI kompak sampaikan aspirasi agar Prabowo Subianto segera mengentaskan persoalan penurunan kelas menengah.

Baca Selengkapnya