Suap demi Predikat WTP dari BPK

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 16 Mei 2024 13:00 WIB

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK tak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Masalah kepentingan politik di lingkup internal BPK juga menjadi sorotan.

Untung-Rugi Warisan PSN Jokowi

Sekitar 42 proyek strategis nasional (PSN) akan diwariskan pemerintahan Jokowi ke Prabowo dengan nilai Rp 1.427,36 triliun. Pembiayaannya diperkirakan terhambat karena Prabowo memiliki program yang juga menyedot dana, misalnya program makan siang gratis. Apa saja untung-rugi Prabowo meneruskan PSN Jokowi?

Mudarat Kelas Tunggal BPJS Kesehatan

Advertising
Advertising

Pemberlakuan KRIS BPJS Kesehatan bakal menimbulkan banyak persoalan. Iuran tunggal akan memicu ketidakadilan.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Berita terkait

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya

9 jam lalu

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya

MK kabulkan uji materi tentang UU Cipta Kerja, minta DPR dan Pemerintah membuat UU ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari Omnibus Law

Baca Selengkapnya

Berapa Banyak Izin Impor Gula yang Diterbitkan Tom Lembong?

15 jam lalu

Berapa Banyak Izin Impor Gula yang Diterbitkan Tom Lembong?

BPK mencatat, penerbitan izin impor gula tidak hanya diberikan kepada BUMN, melainkan juga diberikan kepada pihak swasta.

Baca Selengkapnya

Usut Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Auditor Utama BPK

1 hari lalu

Usut Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Auditor Utama BPK

KPK memeriksa seorang auditor utama BPK sebagai saksi di kasus dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Apa yang didalami?

Baca Selengkapnya

Wamenkeu Anggito Abimanyu Ungkap Rencana untuk BP Investasi Danantara: Jadi Super Holding BUMN, Biayai PSN

2 hari lalu

Wamenkeu Anggito Abimanyu Ungkap Rencana untuk BP Investasi Danantara: Jadi Super Holding BUMN, Biayai PSN

Wamenkeu Anggito Abimanyu berkata BP Investasi Danantara akan menjadi super holding yang nantinya bisa membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Selengkapnya

Sekda Jakarta: Pulau Sampah Jadi PSN dan Sudah Dianggarkan, Harus Direalisasikan

4 hari lalu

Sekda Jakarta: Pulau Sampah Jadi PSN dan Sudah Dianggarkan, Harus Direalisasikan

Sekda Jakarta mengakui perjalanan program pulau sampah ini masih panjang lantaran perlu kajian lingkungan hidup, kajian kelautan, dan lain-lain.

Baca Selengkapnya

Dirut Pindad Klaim Sudah Upayakan Perbaikan Kinerja

5 hari lalu

Dirut Pindad Klaim Sudah Upayakan Perbaikan Kinerja

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan sudah mengupayakan perbaikan sebelum BPK melakukan audit yang mendapati sejumlah temuan.

Baca Selengkapnya

BPK Ungkap Permasalahan Keuangan dan Administrasi PT Pindad

6 hari lalu

BPK Ungkap Permasalahan Keuangan dan Administrasi PT Pindad

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan finansial pada PT Pindad (Persero).

Baca Selengkapnya

Putusan PTUN Jakarta Tolak Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran sebagai Cawapres, Kilas Balik Kasusnya

6 hari lalu

Putusan PTUN Jakarta Tolak Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran sebagai Cawapres, Kilas Balik Kasusnya

DPP PDIP menghormati putusan PTUN Jakarta yang tolak gugatannya. Ini kasus yang dipersoalkan PDIP mengenai pencalonan Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

6 hari lalu

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Baca Selengkapnya

Kementerian Keuangan Tagih Utang Talangan Lapindo Rp 2,23 Triliun ke Grup Bakrie

6 hari lalu

Kementerian Keuangan Tagih Utang Talangan Lapindo Rp 2,23 Triliun ke Grup Bakrie

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bersiap menagih utang grup Bakrie, PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun.

Baca Selengkapnya