Siasat Anyar Membungkam Kebebasan Pers

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Senin, 13 Mei 2024 14:41 WIB

Siasat Anyar Membungkam Pers

RANCANGAN Undang-Undang atau RUU Penyiaran menuai kritik dari berbagai kalangan pegiat jurnalistik dan peneliti media. Sorotan utamanya adalah pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigasi dan terlibatnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menangani sengketa pers. Apa alasan munculnya dua pasal itu yang dinilai bisa membungkam kebebasan pers?

Cuan Emiten Pengolah Sampah dan Limbah

Emiten pengolah sampah ataupun limbah dinilai memiliki prospek bisnis yang cerah. Kebutuhan pengolahan limbah dan sampah kian meningkat di tengah jumlah perusahaan pengolah yang masih minim.

Bahaya Main Tambang Ormas Agama

Advertising
Advertising

Pembagian konsesi tambang ke ormas keagamaan membuka celah bagi penumpang gelap.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Berita terkait

Arti Gold Play Button yang Diperoleh Channel Tempo.co dari Youtube

1 hari lalu

Arti Gold Play Button yang Diperoleh Channel Tempo.co dari Youtube

Youtube memberikan plakat Gold Play Button kepada channel YouTube Tempo.co, apa arti gold play button?

Baca Selengkapnya

Studi Celios: Kegiatan Tambang Pasir Laut Memicu Penurunan Produksi Ikan Tangkap

2 hari lalu

Studi Celios: Kegiatan Tambang Pasir Laut Memicu Penurunan Produksi Ikan Tangkap

Riset Celios menyatakan kegiatan penambangan pasir laut mengakibatkan penurunan produksi perikanan tangkap

Baca Selengkapnya

5 Fakta Wisata di Kawasan Karst Zhangjiajie China, Tempat Syuting Film Avatar

3 hari lalu

5 Fakta Wisata di Kawasan Karst Zhangjiajie China, Tempat Syuting Film Avatar

Zhangjiajie menjadi contoh dampak positif tidak menambang kawasan karst. Jika karst dilestarikan, bisa menyelamatkan lingkungan sekaligus jadi wisata

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR RI Targetkan RUU Penyiaran Rampung pada 2024-2029

5 hari lalu

Komisi I DPR RI Targetkan RUU Penyiaran Rampung pada 2024-2029

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan RUU Penyiaran penting untuk segera diselesaikan setelah ditunda lebih dari satu dekade

Baca Selengkapnya

Sidang Helena Lim, Hakim Cecar Saksi Soal Evaluasi Tambang: Jangan Mengada-ada

18 hari lalu

Sidang Helena Lim, Hakim Cecar Saksi Soal Evaluasi Tambang: Jangan Mengada-ada

Hakim sidang Helena Lim mencecar saksi Erman Budiman, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Usut Serangan Molotov ke Redaksi Jubi di Papua

19 hari lalu

Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Usut Serangan Molotov ke Redaksi Jubi di Papua

Komite Keselamatan Jurnalis mengatakan pembiaran kasus serangan molotov ke Kantor Jubi akan memperburuk situasi kebebasan pers di Papua.

Baca Selengkapnya

TikTok Tambang Uang Para Pengamen Daring

22 hari lalu

TikTok Tambang Uang Para Pengamen Daring

TikTok makin populer sebagai ruang pengamen daring. Penghasilan menyanyi live di TikTok ini bisa menjadi tambang uang.

Baca Selengkapnya

MA Cabut Izin Tambang Nikel PT GKP di Wawonii Sultra, Ini Tanggapan Warga dan LSM

24 hari lalu

MA Cabut Izin Tambang Nikel PT GKP di Wawonii Sultra, Ini Tanggapan Warga dan LSM

PT GKP seharusnya sudah kehilangan semua legitimasi untuk melanjutkan operasi tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Bahlil Lahadalia: Temuan Tambang Tembaga Baru Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Negara

25 hari lalu

Bahlil Lahadalia: Temuan Tambang Tembaga Baru Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Negara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa temuan tambang tembaga baru oleh Indonesian Mining Association (IMA) berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Terlebih menurutnya, harga tembaga saat ini sedang mengalami tren kenaikan.

Baca Selengkapnya

Profil PT Gajamina Sakti Nusantara, Perusahaan Yusril Ihza yang Ikut Menambang Pasir Laut

30 hari lalu

Profil PT Gajamina Sakti Nusantara, Perusahaan Yusril Ihza yang Ikut Menambang Pasir Laut

KKP menyatakan ada 66 perusahaan sedang antri mengurus perizinan pengelolaan pasir laut. Salah satu perusahaan itu milik Yusril Ihza Mahendra, PT Gajamina Sakti Nusantara.

Baca Selengkapnya