Plus Minus Inkumben yang Terpilih Lagi di DPR

Senin, 11 Maret 2024 17:20 WIB

Separuh anggota DPR inkumben diprediksi kembali terpilih pada pemilu ini

TEMPO.CO, Jakarta - Separuh anggota DPR inkumben diprediksi kembali terpilih pada pemilu ini. Di samping sisi positif, ada risiko buruk yang harus diwaspadai dari keberadaan mereka di Senayan pada periode mendatang.

Nasional

Inkumben yang Gagal ke Senayan

Sebagian caleg inkumben diprediksi gagal lolos ke DPR sesuai dengan hasil rapat pleno KPU provinsi.

Advertising
Advertising

Ekonomi dan Bisnis

Sulit Untung Investasi IKN

Batasan maksimal jumlah penduduk IKN yang dipatok 2 juta orang memunculkan tanda tanya ihwal kelayakan investasi di kota itu. Beberapa ekonom menyebutkan jumlah penduduk yang minim akan membuat tingkat pengembalian investasi lambat sehingga investor enggan masuk. Sebaliknya, pakar tata kota serta Otorita IKN optimistis jumlah penduduk yang sedikit tetap bisa membuat IKN menarik, asalkan diisi oleh kelompok produktif.

Hukum

Penyelidikan Anyar Komnas HAM untuk Munir

Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc untuk menyelidiki kembali kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.

Opini

Investasi Kian Tak Ramah Tenaga Kerja Lokal

Pengalaman selama beberapa tahun membuktikan nilai investasi yang tinggi tak berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja.

Anda dapat membaca lebih lengkap laporan di Koran Tempo:

Untung-Rugi Muka Lama Penghuni Senayan

Inkumben yang Gagal ke Senayan

Sulit Untung Investasi IKN

Penyelidikan Anyar Komnas HAM untuk Munir

Investasi Kian Tak Ramah Tenaga Kerja Lokal

Berita terkait

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

15 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

1 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

2 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya