Hitung Cepat Pastikan PSI Tak Lolos ke DPR
Selasa, 27 Februari 2024 11:35 WIB
Hasil hitung cepat lembaga survei memastikan PSI tak lolos ke Senayan.
TEMPO.CO, Jakarta - Hasil hitung cepat lembaga survei memastikan PSI tak lolos ke DPR. Tapi PSI tetap yakin meraih suara nasional di atas 4 persen.
Nasional
Mengawal Rekapitulasi Suara di Kecamatan
Rekapitulasi suara di PPK Jagakarsa, Jakarta Selatan, berjalan lancar. Perolehan suara PSI di urutan ketujuh.
Advertising
Advertising
Sepi Pemilih Pencoblosan Ulang
Pencoblosan ulang di banyak daerah tak seramai pemungutan suara pertama. Terpengaruh oleh hasil pemilihan presiden.
Editorial
Pekerjaan Rumah Setelah Divestasi Saham Vale
MIND ID menjadi pengendali Vale Indonesia. Nikel makin punya banyak pesaing.
Opini
Bencana Perikanan Industrial
Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur di Indonesia berisiko mendatangkan bencana akibat industrialisasi sektor perikanan.
Anda dapat membaca lebih lengkap laporan di Koran Tempo
Mimpi PSI Melenggang ke Senayan
Mengawal Rekapitulasi Suara di Kecamatan
Sepi Pemilih Pencoblosan Ulang
Pekerjaan Rumah Setelah Divestasi Saham Vale
Bencana Perikanan Industrial
Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub
2 jam lalu
Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub
Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.
Baca Selengkapnya
PSI Buka Pendaftaran Calon Wali Kota Depok, Bakal Usung Perubahan di Pilkada 2024
7 jam lalu
PSI Buka Pendaftaran Calon Wali Kota Depok, Bakal Usung Perubahan di Pilkada 2024
Sikap pro perubahan di Kota Depok itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra.
Baca Selengkapnya
Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum
13 jam lalu
Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana merespons soal RUU Penyiaran yang bakal melarang tayangan jurnalisme investigasi.
Baca Selengkapnya
Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat
22 jam lalu
Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat
Anggota DPR mengatakan penerbitan izin tambang atau IUP kepada ormas tertentu tidak sehat bagi iklim pertambangan nasional
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan
1 hari lalu
Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan
Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?
1 hari lalu
Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?
Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?
Baca Selengkapnya
Pilkada Solo 2024: Gerindra Serahkan Wayang Srikandi ke Astrid Widayani, Apa Artinya?
2 hari lalu
Pilkada Solo 2024: Gerindra Serahkan Wayang Srikandi ke Astrid Widayani, Apa Artinya?
Astrid Widayani mendaftar ke Gerindra dan PSI untuk Pilkada Solo karena kedua parpol memiliki semangat yang sejalan dengannya.
Baca Selengkapnya
Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini
2 hari lalu
Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini
PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.
Baca Selengkapnya
Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers
2 hari lalu
Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers
Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.
Baca Selengkapnya
KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini
2 hari lalu
KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini
Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
10 Maret 2023