Jokowi Intervention to Stop the Right of Inquiry on Electoral Fraud at DPR

Senin, 26 Februari 2024 18:55 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Political maneuvers after the 2024 General Elections are becoming more tumultuous. Parties supporting presidential candidates Anies Baswedan and Ganjar Pranowo are preparing to file the right of inquiry in the House of Representatives or DPR to expose electoral fraud. Their voices in the DPR from the 2019 elections are much larger than the members of the parties supporting Prabowo Subianto.

NasDem, the National Awakening Party (PKB), Justice and Prosperity Party (PKS), and United Development Party (PPP) have declared their readiness to roll out the inquiry right. President Joko Widodo tries to restrain this political maneuver. He invited the Chairman of NasDem, Surya Paloh, to refrain from pursuing that intention. If Jokowi succeeds in convincing NasDem, the idea of an inquiry right will remain a fantasy because the number of its supporting votes will not reach half of the DPR members.

Jokowi has already met with Surya. However, until last week, Surya stated that he still needed to wait for the real calculation from the General Election Commission (KPU). NasDem and the parties supporting Anies still hope that their candidate’s votes will continue to rise, reducing Prabowo’s votes, which currently still hover over 56 percent. If Anies’ votes increase and Prabowo’s decrease, the possibility of a second round of elections will open up.

To persuade NasDem not to be the driving force behind the right of inquiry to expose electoral fraud., Jokowi also invited this party, which supports Anies Baswedan, to join the Prabowo coalition after October 2024. If successful, Prabowo will gain a majority of votes in the DPR—equal to Jokowi’s coalition, which controls the DPR.

President Jokowi also assigned Prabowo to meet with parties that might support the right of inquiry. Prabowo met with Susilo Bambang Yudhoyono, the founder of the Democrat Party, a party now led by his son. As a result, Jokowi inaugurated Agus Harimurti, Chairman of the Democrat Party, into the cabinet as the Minister of Agrarian and Spatial Planning.

Advertising
Advertising

In addition to suppressing the inquiry, Jokowi is also busy preparing and proposing his trusted individuals to enter Prabowo’s cabinet. So far, this offer has not been unanimously accepted by Prabowo’s inner circle. Politicians in Gerindra, Prabowo’s party, are concerned that Jokowi will have full control over the new government.

In order to achieve his aim of staying in power, Jokowi is now making preparations to take control of the Golkar Party. As a member of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), with which he parted ways over support for presidential candidates, Jokowi now has no party basis. This could mean he is vulnerable after he retires and no longer has a political vehicle. Golkar, the ruling party of the New Order era is one party he is most likely to take over.

Will Jokowi’s maneuvers succeed? We present the story behind the lobbying for the right of inquiries in this week’s edition. Enjoy the magazine.

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

Cover Story

How Jokowi Supressed the Parliamentary Inquiry into Alleged Election Fraud

President Jokowi is trying to prevent the House from exercising its right of inquiry to investigate electoral fraud. He is involved in forming the cabinet of Prabowo-Gibran.

The Plan for Inquiry Right into election Fraud at DPR

The coalition that supports the Anies-Muhaimin presidential bid is preparing to propose a House inquiry into electoral fraud. This effort is still waiting to see where Megawati Sukarnoputri stands on this issue.

Democrat Party Eventually Joins Jokowi’s Coalition

Agus Harimurti Yudhoyono takes the Democrat Party to join the remaining eight-month government of Jokowi. He claims to stay critical.

Economy

The Meat Import Uncertainty

Problems in meat imports indicate the return to the quota regime. Permits are issued late, and the volume allocated is only one-third of what is asked.

You can read more complete report on Tempo Magazine:

How Jokowi Supressed the Parliamentary Inquiry into Alleged Election Fraud

The Plan for Inquiry Right into election Fraud at DPR

Democrat Party Eventually Joins Jokowi’s Coalition

The Meat Import Uncertainty

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

2 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

5 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

5 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

9 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya