CekFakta #248 Memantau Ujaran Kebencian yang Meningkat Seputar Pemilu 2024

Jumat, 23 Februari 2024 22:04 WIB

Ilustrasi Ujaran Kebencian. shutterstock.com

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Monash University, Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meluncurkan dasbor atau visualisasi data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjelang Pilpres 2024. Hasilnya, ujaran kebencian meningkat dan menyasar kelompok-kelompok minoritas selama masa kampanye calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu.

Bagaimana ujaran kebencian ini menyebar dan melonjak justru di saat demokrasi dan toleransi seharusnya dijunjung tinggi?

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo

Advertising
Advertising

Memantau Ujaran Kebencian yang Meningkat Seputar Pemilu 2024

Hate speech atau ujaran kebencian–terutama yang menyebar secara daring–mengandung bahaya yang penting diwaspadai. Selain dapat diakses melalui internet di mana saja dan kapan saja, ujaran kebencian muncul pada kondisi sosial yang tidak menentu. Hal ini terlihat pada masa kampanye, saat perbedaan preferensi politik semakin menguat.

Ujaran kebencian juga berpotensi memicu perselisihan sosial. Untuk itu, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak untuk menghentikan penyebaran informasi berbahaya, mendorong penggunaan internet yang aman dan ramah.

Monash University dan AJI Indonesia melihat perlunya penghapusan ujaran kebencian secara daring ini karena terbukti mempengaruhi opini publik. Dilansir dari dasbor Hate Speech Monitoring, terdapat dua peristiwa penting yang memantik percakapan di media sosial selama masa pemantauan di tiga platform media sosial sepanjang 1 September 2023 hingga Januari 2024.

Pertama, momen penyerangan Gaza oleh Israel. Kedua, kedatangan pengungsi Rohingya. Peneliti Monash, Derry Wijaya mengatakan bahwa ujaran kebencian terbanyak ditujukan terhadap kelompok Yahudi karena peristiwa serangan Israel di Gaza.

Ketika para peneliti menambahkan kategori pencarian berupa “Yahudi” dan “Rohingya”, sebanyak 26,9 persen atau 182.118 dari total 678.106 teks ditemukan mengandung ujaran kebencian.

Sedangkan 61.340 teks atau sekitar 9,05 persen berkaitan langsung dengan isu pemilihan umum. Artinya dari jumlah tersebut, 46,31 persen mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas.

Di samping 2 kategori tersebut, terdapat 67 kata kunci lain yang digunakan dalam pemantauan. Yang berkaitan dengan pemilu, serta tujuh kelompok minoritas yakni Kristen, Katolik, Tionghoa, Syiah, Ahmadiyah, Lesbian, Biseksual, Biseksual, Transgender, dan Queer atau LGBTQ, serta Penyandang Disabilitas.

Terkait kelompok disabilitas, terdapat percakapan intens tentang buta hukum, tuli terhadap suara rakyat, yang menekankan konteks kecacatan hukum dan kecacatan demokrasi.

Tim peneliti Monash University menemukan ujaran kebencian paling banyak muncul di Twitter atau sebanyak 51,2 persen. Disusul ujaran kebencian di Facebook sebanyak 45,15 persen dan Instagram 3,34 persen. “Jumlah ujaran kebencian tertinggi terjadi dua hari setelah debat calon presiden pada 7 Januari 2024 yang bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik,” kata peneliti Monash University, Ika Idris.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Cek Fakta Pilihan

Benarkah Cak Imin Merayakan Kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024?

Sebuah video dibagikan ke Instagram [arsip] pada 18 Februari 2024 dengan narasi: "Ternyata 01 diprank sama Cak Imin ternyata 02". Video tersebut dibagikan dengan klaim bahwa Cak Imin ikut merayakan kemenangan Prabowo. Di dalam video, tampak Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berpelukan dengan Calon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh partai politik pendukungnya.

| Hasil Pemeriksaan fakta

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo terlebih dahulu memfragmentasi video dengan menggunakan alat InVid. Selanjutnya penelusuran dilakukan dengan menggunakan reverse image Google. Hasilnya, video tersebut telah beredar di internet sejak Agustus 2023. Tepatnya saat perayaan HUT Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Agustus 2023 malam.

Baca selengkapnya

Waktunya Trivia!

Benarkah Tangkapan Layar Berita tentang Aturan Seragam Sekolah yang Terbit 2021?

Sebuah tangkapan layar tentang aturan seragam sekolah pada tahun 2021 beredar di media sosial. Tangkapan layar berjudul "Resmi! Pemerintah Larang Sekolah Negeri Pakai Seragam Agama Tertentu" itu, dilengkapi foto Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Tempo kemudian mendapatkan permintaan pembaca melalui Whatsapp untuk memverifikasi tangkapan layar berita yang beredar di WhatsApp itu.

Mari kita cek faktanya!

Ada Apa Pekan Ini?

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial didominasi dengan isu pemilu dan laporan dugaan kecurangan pemilu. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Telegram

Berita terkait

CekFakta #259 Memahami Konten-konten Viral Reduksi Penyebarkan Hoaks

16 jam lalu

CekFakta #259 Memahami Konten-konten Viral Reduksi Penyebarkan Hoaks

Memahami Konten-konten Viral Reduksi Penyebar Hoaks

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

19 jam lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

2 hari lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

2 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

2 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

2 hari lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

3 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

3 hari lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

3 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

4 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya