Bayang-bayang Pemilu Curang

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Minggu, 11 Februari 2024 16:12 WIB

Halo pembaca,

Kita kembali menyaksikan cara-cara prismatis yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Terakhir ia menyatakan akan netral dalam pemilihan presiden meski anaknya menjadi kandidat wakil presiden. Jokowi juga tak akan berkampanye dalam pemilu meski oleh undang-undang dibolehkan.

Dalam efek kaca prisma, kita seolah melihat pensil yang bengkok padahal lurus. Sebaliknya, lidi yang patah bisa terlihat lurus jika terkena efek prismatis. Seolah-olah apa yang diucapkan Jokowi itu benar. Sebab, ia mengucapkan kata netral dan tak berkampanye setelah berkeliling ke banyak daerah membagi-bagikan bantuan sosial.

Tak hanya itu, setelah bantuan sosial, alat-alat negara juga dikerahkan untuk menggalang dukungan suara bagi anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Polisi, penjabat kepala daerah, penyuluh pertanian, hingga penyuluh agama, punya target menggalang suara bagi Prabowo-Gibran.

Pengerahan alat-alat negara itu tentu saja memakai anggaran publik. Acara-acara digelar berbungkus kegiatan kementerian yang dananya dialokasikan dari APBN. Padahal, isinya secara samar-samar meminta dukungan untuk Prabowo-Gibran.

Advertising
Advertising

Apa yang terjadi hari ini sesungguhnya sudah diprediksi jauh-jauh hari. Jokowi kian tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan melalui anaknya. Ketika ia gagal menyandingkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo, politikus PDI Perjuangan, Jokowi tak punya celah lain selain mengajukan anaknya agar bisa terus berkuasa.

Maka UU Pemilu pun diubah agar Gibran yang belum cukup umur bisa menjadi kandidat. Jokowi tak peduli jika perubahan aturan itu mengubah aturan main pemilu dan demokrasi. Setelah itu Jokowi kepalang basah: ia memakai kekuasaan untuk mendulang suara bagi anaknya.

Jokowi terlihat percaya diri Prabowo akan menang dan ia akan aman dengan perlindungan kekuasaan yang ia sokong setelah tak lagi menjadi presiden. Pelbagai proyek mercusuar yang diragukan memakai tata kelola pemerintahan yang baik juga akan terus jalan.

Pembaca, hari-hari ini adalah hari penentuan: hendak jadi apa Indonesia ke depan tergantung pada siapa presiden terpilih pada 14 Februari 2024. Masa depan Indonesia ada di tangan Anda. Selamat membaca.

Bagja Hidayat
Wakil Pemimpin Redaksi

Baca selengkapnya di Majalah Tempo:

Berita terkait

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

6 jam lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

7 jam lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

8 jam lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

10 jam lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

11 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

19 jam lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

22 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

23 jam lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya