Nasib Gibran Rakabuming setelah Putusan DKPP

Reporter

Hotma Radja Siregar

Editor

Hotma Radja Siregar

Selasa, 6 Februari 2024 10:50 WIB

Putusan DKPP dapat menjadi peluru untuk menggugat penetapan Gibran Rakabuming sebagai cawapres.

TEMPO.CO, Jakarta - Putusan DKPP dapat menjadi peluru untuk menggugat penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ke Bawaslu dan PTUN. Putusan ini merupakan cacat etik kedua yang berhubungan dengan pencalonan putra sulung Presiden Jokowi itu.

Jejak Kontroversi Ketua KPU

Ketua KPU Hasyim Asy’ari dinyatakan melanggar kode etik. Bukan pertama kalinya.

Advertising
Advertising

Polisi Mengayomi dan Memuji Jokowi

Polisi mendorong petinggi kampus membuat testimoni yang memuji keberhasilan dan jasa-jasa Jokowi.

Menakar Kebijakan Penanganan Stunting Para Capres

Isu stunting jadi perhatian khusus para capres-cawapres peserta Pemilu 2024. Sudah tepatkah program-program mereka untuk mengatasi persoalan ini?

Anda bisa membaca lebih lengkap laporan di Koran Tempo:

Cacat Etik Kedua Pencalonan Gibran

Jejak Kontroversi Ketua KPU

Polisi Mengayomi dan Memuji Jokowi

Menakar Kebijakan Penanganan Stunting Para Capres

DKPPGibran Rakabuming

Berita terkait

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

3 jam lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Isu Raffi Ahmad Berpeluang Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Isu Raffi Ahmad Berpeluang Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sejumlah tokoh baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun pendukung disebut-sebut berpeluang jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran nanti.

Baca Selengkapnya

Kabinet Prabowo: 5 Kritik Terhadap Wacana Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40

3 hari lalu

Kabinet Prabowo: 5 Kritik Terhadap Wacana Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40

Namun, wacana Kabinet Prabowo berjumlah 40 pos ini menjadi perbincangan publik, menuai kritik dan beragam respons dari berbagai kalangan.

Baca Selengkapnya

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

4 hari lalu

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

10 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

11 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

12 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

14 hari lalu

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

Gibran Rakabuming Raka memberikan respons soal peluang bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan koalisi pemerintahan

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

15 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

15 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi