State Secretary Pratikno Became Jokowi's Political Operator

Senin, 29 Januari 2024 18:35 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Close friends remind each other to do good things, not conspire in wrongdoing. Perhaps this saying is fitting to be reminded to Pratikno, the State Secretary Minister. He is a former Rector of Gadjah Mada University, a political expert, a professor of political science. Surely, he knows that the desire to perpetuate power should not exist in democracy.

Therefore, as a close friend, Pratikno should have reminded President Joko Widodo when he was eager to make his son the successor in power. Pratikno should have reminded that Jokowi would end his presidency badly if he manipulated the law to make his son a vice-presidential candidate.

In reality, instead of reminding, Pratikno became an operator facilitating Jokowi’s power ambitions. From a friend, Pratikno turned into a servant. From a rector, he became just an operator. From a political expert who understands norms and ethics, he became someone using politics to maneuver in maintaining power.

They say power is addictive. Apparently, we can see that addiction has infiltrated Jokowi and Pratikno. They are intoxicated with the power they have enjoyed for almost 10 years. Becoming a king, a leader, must be for the chosen ones. Chosen in terms of knowledge, mentality, spirituality. Those who are not ready will be like the Javanese saying, “kere munggah bale” (a poor person who suddenly becomes rich).

Jokowi and Pratikno must understand all of this. As a political professor, Pratikno knows very well what Politics with a capital ‘P’ is. According to Otto von Bismarck, politics is not an exact science but an art. Of course, art is there to fight for public interests. When it comes to the public, the masses, it is bound by values: democracy, social justice, legal norms. Politics is not just about accommodating short-term interests but long-term interests and the masses.

Advertising
Advertising

This lecture will continue. Pratikno must have understood too. What he does not understand: politics without values will strip away integrity. So, there he is: a political scientist who understands political ethics, becoming a servant of power without reservations.

Apart from the increasingly uncertain and undermined politics, we present a special edition of Indonesian films. As has been the tradition in past years, we selected Indonesian films valued for their cinematography, story, and acting. Indonesian movies are just as good as those from more advanced countries. We are rich in social stories. Someday our film directors must delve into the duet of Jokowi and Pratikno in maintaining power.

Happy reading.

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

How Pratikno Became Jokowi’s Political Operator

State Secretary Pratikno is involved in Jokowi’s various political operations. He lobbied the Constitutional Court into opening the way for Gibran.

How Pratikno Remains Powerful at UGM Although He is No Longer Rector

Pratikno helped Joko Widodo rise to the office of Solo Mayor in 2005. He retained his clout at UGM although he was no longer a rector.

Pratikno: My Relationship with President Is Professional

State Secretary Pratikno struggles to repel a barrage of accusations over his alleged involvement in several cases, ranging from the Constitutional Court’s ethical infringement to BTS corruption.

Hal Hill: Indoensia Should Not Fear Globalization

Professor Hal Hill assesses the Indonesian economy as having progressed adequately. Yet it is still not competitive enough compared to Vietnam and Thailand.

Berita terkait

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

15 menit lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

15 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

17 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

22 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya