Revisi UU ITE Tak Menjamin Minim Kriminalisasi

Selasa, 9 Januari 2024 10:35 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap menjadi ancaman bagi kebebasan warga sipil. Sejumlah pasal kontroversial masih bercokol. Pembahasan revisi UU ITE yang kedua itu juga terkesan terburu-buru pada 2023. Bagaimana sosialiasi agar UU ITE tidak menjadi upaya kriminalisasi terhadap warga sipil yang bersuara kritis.

Nasional

Politikus Gerindra di Pusaran Kasus Abdul Gani Kasuba

KPK mengusut peran sejumlah orang dekat Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, termasuk Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif. Calon anggota legislatif dalam pemilu 2024 ini sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Abdul Gani. Penyidik juga telah menggeledah rumahnya di Jakarta. Apa urusannya dengan perizinan tambang yang ditengarai bermasalah?

Advertising
Advertising

Ekbis

Risiko Utang Melambung Tinggi

Utang luar negeri pemerintah berisiko membengkak seiring dengan pelemahan kurs rupiah dan kenaikan suku bunga global. Melemahnya nilai tukar rupiah bisa menambah beban pembayaran cicilan pokok dan bunga lantaran mayoritas utang luar negeri pemerintah bermata uang dolar Amerika Serikat. Apa dampak pembengkakan tersebut?

Budaya

Peristiwa Situjuah, Babak Sejarah yang Terlupakan

Peristiwa Situjuah adalah penyerangan Belanda yang menewaskan sembilan petinggi PDRI di Desa Situjuah Batua, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada 15 Januari 1949. Di antara korban adalah Chatib Sulaiman, pendiri Kepanduan Muslim Indonesia dan ikut membentuk pasukan sukarela Jepang yang menjadi cikal-bakal TNI di Sumatera Barat. Seperti perayaan tujuh belasan, masyarakat Situjuah Batua rutin mengibarkan Merah-Putih sepanjang Januari.

Berita terkait

KIKA Sebut Kriminalisasi Rektor Unri sebagai Upaya Pembungkaman Suara Mahasiswa

3 hari lalu

KIKA Sebut Kriminalisasi Rektor Unri sebagai Upaya Pembungkaman Suara Mahasiswa

KIKA menyatakan bahwa tindakan represi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Riau (Unri) merupakan upaya pembungkaman terhadap Kritik UKT yang Mahal.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahasiswa Unri Dilaporkan ke Polisi Sama Rektornya Imbas Kritik UKT

4 hari lalu

Cerita Mahasiswa Unri Dilaporkan ke Polisi Sama Rektornya Imbas Kritik UKT

UKT mahasiwa Unri tahun naik dari 6 menjadi 12 kelompok. Imbasnya pembayaran UKT naik dua kali lipat.

Baca Selengkapnya

Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi

18 hari lalu

Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi

Seorang pengusaha mesin di Kota Tangerang melaporkan Kapolres Tangsel atas dugaan kriminalisasi.

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

49 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS

57 hari lalu

Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS

Masduki Khamdan, PPLN Kuala Lumpur terdakwa tindak pidana pemilu 2024 kini menjadi tahanan kota di bawah pengawasan Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini

27 Februari 2024

Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini

Daniel Frits dikriminalisasi lantaran mengkritik tambak udang di Karimunjawa.

Baca Selengkapnya

Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis

23 Februari 2024

Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis

Warga Karimunjawa Daniel Frits menghadapi kriminalisasi atas upayanya menolak kehadiran tambak udang.

Baca Selengkapnya

Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi

14 Februari 2024

Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi

Bambang Widjojanto sebut pelaporan 3 pakar hukum dan sutradara Dirty Vote ke polisi, sebagai tindakan kriminalisasi melawan hukum dan konstitusi.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi

14 Februari 2024

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi

Alih-alih memidanakan pihak yang terlibat dalam film Dirty Vote, berbagai lembaga pengawas seharusnya memproses fakta kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar

13 Februari 2024

3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar

DPP Foksi sebelumnya resmi melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri.

Baca Selengkapnya