Jokowi Lie with KPK Intervention on e-KTP Corruption Case

Senin, 18 Desember 2023 21:45 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - President Joko Widodo is surprised by the controversy surrounding his meeting with the Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2015 to 2019, Agus Rahardjo. Perhaps Jokowi does not understand that his request to the KPK to halt the investigation into alleged corruption over the procurement of electronic ID card (e-KTP) was very dangerous.

This request occurred twice. According to Agus Rahardjo, he was summoned by Jokowi in early August 2017. This means that there was no revision of the KPK Law at that time. Therefore, the KPK was still independent. Hence, the head of the government’s request to stop handling a corruption case is a violation of the law. The KPK was designed to be independent, free from political interests, in dealing with Indonesia’s chronic disease called corruption.

Jokowi denies meeting Agus, let alone intervening in the case. If two people meet but one denies the encounter, we know someone is lying. The question is, who is lying in the KPK intervention?

In this week’s Tempo English magazine edition, we verified who lied based on many sources and delved into the context surrounding the handling of the e-KTP corruption case. This case involves Setya Novanto, the Speaker of the House of Representatives (DPR) who led the Golkar Party. In the lead-up to the 2019 elections, Jokowi needed Golkar’s support as the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) had always rejected him.

From the accounts of many sources, you can draw conclusions about who is lying in the KPK intervention meeting: Jokowi or Agus Rahardjo.

Advertising
Advertising

In this edition, we also present other interesting articles, such as the fractured coalition of presidential candidate teams. Even before being elected, they are already competing for power and are not united in supporting their respective party’s presidential candidate.

There is also a story about the Supreme Audit Agency’s (BPK) discovery of problems in Freeport Indonesia’s smelter project and how the company managed to avoid paying fines for being late in finishing the construction of the smelter.

Enjoy the magazine.

Bagja Hidayat

Executive Editor

Jokowi’s Interventions in KPK

President Joko Widodo ordered Agus Rahardjo to stop the investigation into the e-KTP corruption case. He allegedly often interferes with KPK duties.

KPK after the Revision of the KPK Law

The Corruption Eradication Commission is no longer independent ever since it became part of the executive body. The fruit of the revised KPK Law.

Rohingya Refugees Refusal

For the sake of humanity, the Indonesian government must not be hypocritical or wash its hands of the Rohingya refugees.

Interview with Carlos Nobre on the Results of COP28

Brazilian Earth System Scientist, Carlos Nobre, said COP28 failed to come up with solutions for the Earth’s temperature that exceeded 2 degrees Celsius above preindustrial levels.

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

56 menit lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

2 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

2 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

4 jam lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

5 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

5 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

6 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

6 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

6 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya