Cekfakta #226 Waspada, Hoaks Pemilu Mulai Bermunculan

Jumat, 22 September 2023 21:41 WIB

Ilustrasi pemilu. REUTERS

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Hoaks menjelang Pemilihan Umum, tanpa kita sadari, ternyata memiliki ciri-ciri narasi yang berulang. Terkadang soal pencurian surat suara, manipulasi hasil hitung cepat, hingga teori konspirasi menyangkut penyelenggara Pemilu.

Sudahkah Anda menyadari hoaks semacam ini kini mulai bertebaran di media sosial? Mari mengenali apa saja hoaks yang berulang seputar Pemilu sejak dini.

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo

Advertising
Advertising

Prebunking Series (42)
Waspada, Hoaks Pemilu Mulai Bermunculan

Dikutip dari buku “Gangguan Informasi, Pemilu, dan Demokrasi”, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan bahwa penyebaran disinformasi pada Pemilu 2014 bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kandidat tertentu. Termasuk menyerang kandidat tertentu dan berfokus menjatuhkan antarkandidat. Sementara pada Pemilu 2019, sejumlah kasus hoaks menunjukkan adanya intensi mengubah kepercayaan publik serta menyerang penyelenggara pemilu.

Menjelang Pilpres 2024, hoaks serupa kembali beredar. Narasi seputar bakal capres mulai bermunculan, misalnya salah satu bakal capres Anies Baswedan dikabarkan kritis atau berafiliasi dengan aktivitas tertentu. Pasangan bakal cawapres Anies, Muhaimin Iskandar, turut dijadikan obyek dalam misinformasi ini. Prabowo Subianto juga menjadi sasaran misinformasi dengan diklaim mendeklarasikan bakal cawapresnya.

Bentuk narasi lainnya yang didaur ulang si pembuat hoaks adalah surat suara yang dicuri atau teori konspirasi menyangkut penyebab kematian petugas KPPS yang diracun.

Tak berhenti sampai penyelenggaraan, pasca Pilpres juga menjadi titik kritis momentum narasi hoaks. Hasil hitung cepat (quick count) yang diklaim menguntungkan kandidat tertentu, kerap menjadi sasaran kabar palsu.

Karakter utama kabar palsu adalah mencuri konten, baik foto atau video, dari media atau sumber lain. Produsen hoaks biasanya mendaur ulang materi-materi hasil mencomot karya orang lain. Hasil akhirnya bisa berupa informasi yang benar-benar tidak pernah terjadi, yang oleh Tim Cek Fakta Tempo dilabeli sebagai KELIRU. Artinya, berdasarkan semua bukti yang ada, pernyataan ini tidak akurat.

Sedangkan jika potongan-potongan informasi atau klaim tersebut bisa dinyatakan MENYESATKAN apabila berakhir pada kesimpulan yang ngawur atau ‘dipelintir’. Meskipun menggunakan fakta, sumber, dan data yang benar, namun cara penyampaian atau kesimpulannya keliru serta mengarahkan ke tafsir yang salah.

Tak jarang pulang kita menemukan informasi yang TIDAK ADA BUKTI, lantaran melandaskan pada suatu klaim yang tidak bisa dibuktikan. Contohnya bisa Anda lihat di sini, ketika si pembuat konten mengklaim uang palsu tersebut untuk membeli surat suara. Pembelian surat suara belum ada buktinya, karena opini si narator belaka.

Jenis penilaian lain oleh Tim Cek Fakta Tempo bisa dilihat di laman ini.

Semakin dekat waktu kampanye dan pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang, mari kita mewaspadai dan saling mengingatkan narasi-narasi keliru, menyesatkan, hingga yang belum ada buktinya.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Cek Fakta Pilihan

Benarkah Arab Saudi Bersalju Menunjukkan Tidak Ada Pemanasan Global?

Sebuah video beredar di Instagram disertai narasi Arab Saudi bersalju sebagai bukti bumi semakin mendingin dan tidak ada pemanasan global. Video itu memperlihatkan sosok pendiri WeatherAction, Piers Corbyn dan ditambahi klaim bahwa karbondioksida atau CO2 tidak mempengaruhi iklim di Bumi. Sebaliknya, fenomena yang saat ini terjadi adalah global cooling atau pendinginan bumi. Sementara klaim global warming atau pemanasan global disebut berdasarkan data palsu.

| Hasil Pemeriksaan fakta

Salju memang turun di wilayah Tabuk, Arab Saudi, yang berdekatan dengan perbatasan Yordania pada hari tahun baru 2023, berdasarkan berita Tempo. Demikian juga di wilayah Asir, bagian barat daya negeri kerajaan tersebut. Turunnya salju tersebut merupakan kejadian tahunan, bukanlah fenomena baru.

Baca selengkapnya

Waktunya Trivia!

Benarkah IDI Nyatakan Kematian Ratusan Petugas KPPS pada Pemilu 2019 karena Diracun?

Sebuah video beredar di media sosial Facebook menampilkan pernyataan sejumlah pihak mengenai meninggalnya ratusan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada Pemilu 2019. Unggahan itu disertai klaim bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memutuskan kematian ratusan petugas KPPS itu karena pembunuhan menggunakan racun. Petugas KPPS pada Pemilu 2024 pun diminta berhati-hati.

| Bagaimana hasil pemeriksaan faktanya?

Mari kita cek faktanya!

Ada Apa Pekan Ini?

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Telegram

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

3 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

4 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

4 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

4 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya