Pimpinan MPR Agendakan Amendemen UUD 1945 Pasca Pemilu 2024

Reporter

Hotma Radja Siregar

Editor

Hotma Radja Siregar

Jumat, 11 Agustus 2023 10:30 WIB

Isu amendemen UUD 1945, skenario lawas yang tiga tahun terakhir selalu muncul dalam gerakan perpanjangan masa jabatan presiden, kembali bergulir.

TEMPO.CO, Jakarta - Isu amendemen UUD 1945, skenario lawas yang tiga tahun terakhir selalu muncul dalam gerakan perpanjangan masa jabatan presiden, kembali bergulir. Pimpinan MPR bersepakat mewacanakan amendemen konstitusi dengan komitmen pembahasan digelar seusai Pemilu 2024. Mengapa agenda ini tetap berbahaya bagi demokrasi?

Nasional

Korban UU ITE Pasrah Divonis Bersalah

Wahyu Dwi Nugroho menjadi korban pasal karet UU ITE. Ia dihukum 5 bulan penjara gara-gara memprotes pemasangan spanduk. Meski kecewa, Wahyu tidak mengajukan banding. Sebab, masa hukuman berakhir sehari setelah pembacaan vonis.

Advertising
Advertising

Ekbis

Terbelit Utang Obligasi

Tiga BUMN karya menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo tahun ini. Satu di antaranya Waskita Karya yang beberapa kali mengalami gagal bayar. Bagaimana strategi perusahaan pelat merah tersebut membayar tunggakannya?

Gaya Hidup

Healing di Kafe Kucing

Pertama kali hadir di Jakarta Selatan pada 2015, kafe kucing kini tersebar di banyak kota di Indonesia dan yang terbaru buka di Cibinong. Tren yang berawal dari Taiwan ini bisa menjadi pilihan bagi pencinta kucing yang tak dapat memelihara si meong di rumah. Penelitian membuktikan bermain dengan kucing selama sepuluh menit dapat mengurangi stres.

Pimpinan MPRPemilu 2024Amendemen UUD 1945

Berita terkait

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

1 jam lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

6 jam lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

9 jam lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

17 jam lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

17 jam lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

3 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

4 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

5 hari lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

6 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

6 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi