Mabes TNI Usulkan Tentara Pelanggar Hukum Pidana Diadili di Pengadilan Militer
Reporter
Hotma Radja Siregar
Editor
Hotma Radja Siregar
Jumat, 12 Mei 2023 08:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Lewat revisi Undang-Undang TNI, Mabes TNI mengusulkan perubahan Pasal 65 yang menyatakan tentara yang melanggar hukum pidana umum dapat diadili di pengadilan umum. Ketentuan ini hendak diubah dengan menjadikan pengadilan militer sebagai satu-satunya mahkamah bagi prajurit. Para aktivis demokrasi menilai keadilan sulit terwujud di peradilan militer karena seluruh unsur pengadilan sama-sama anggota TNI.
Nasional
Tiga Poros Koalisi Semakin Pasti
Pergerakan partai politik untuk membentuk poros koalisi cenderung mengikuti pergerakan hasil survei calon presiden. Kubu pendukung Presiden Joko Widodo terpecah menjadi dua poros koalisi. Calon wakil presiden menjadi faktor penentu untuk mendongkrak elektabilitas.
Ekbis
Mencari Penyelenggara Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan peraturan mengenai bursa karbon yang ditargetkan beroperasi pada September mendatang. Namun hingga kini belum jelas siapa yang akan menjalankan bursa emisi dan kredit karbon tersebut. Bursa Efek Indonesia menjadi salah satu calon kuat. Sejumlah pihak meminta OJK melakukan pemilihan secara terbuka dengan kriteria ketat.
Kesehatan
Konsumsi Susu Formula Ganggu Target Penurunan Stunting
Kementerian Kesehatan baru-baru ini melansir kampanye #CegahStuntingItuPenting dengan lima langkah utama. Dua di antaranya adalah mencukupi konsumsi protein hewani bagi anak usia 6 bulan ke atas dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif. Davrina Rianda, pakar biologi nutrisi, menilai dua langkah tersebut terganggu maraknya penggunaan susu formula. Kandungan gula yang tinggi membuat bayi lebih menyukai susu formula ketimbang ASI ataupun makanan pendamping ASI.
