CekFakta #205 Siap-siap, Amati Berbagai Model Gangguan Informasi Khas Jelang Pemilu

Jumat, 28 April 2023 19:22 WIB

Ilustrasi hoaks atau fake news. Shutterstock

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Hoaks kerap muncul dengan berbagai rupa dan narasi, namun pola kebohongannya selalu berulang dan didaur ulang. Tak terkecuali saat momen Pemilihan Umum Presiden yang digelar setiap 5 tahun sekali.

Gangguan informasi setiap pemilu ini perlu kita amati agar tidak terus menerus diperdaya dan diadu domba. Seperti apa bentuk dan model gangguan informasi itu? Apa tujuan penyebarannya?

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo

Advertising
Advertising

Prebunking Series (22)
Siap-siap, Amati Berbagai Model Gangguan Informasi Khas Jelang Pemilu

Gangguan informasi sengaja diciptakan untuk mempengaruhi keputusan warga negara dan hasil Pemilu. Momen ini dimanfaatkan oleh aktor jahat untuk memperkeruh suasana setiap pemilu digelar, termasuk pada Pemilu 2024 mendatang.

Dalam webinar AJI Indonesia bertajuk “Mengenali Model dan Bentuk Gangguan Informasi dalam Pemilu”, setidaknya ada 3 jenis gangguan informasi yakni misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Misinformasi terjadi ketika seseorang yang membagikan informasi namun tidak tahu bahwa informasi yang dibagikan salah dan mempercayainya sebagai informasi yang benar. Malinformasi ialah penyalahgunaan informasi oleh seseorang karena memberikan informasi yang dipindahkan dari ranah privat ke ranah publik.

Sementara untuk disinformasi ini sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu dan melibatkan manipulasi serta ujaran kebencian. “Tidak hanya yang berkaitan dengan electoral (pemilihan), tetapi juga bisa jadi manipulasi informasi untuk mempengaruhi pilihan sikap apakah dia akan menggunakan hak suaranya atau tidak,” ujar Inggried Dwi Wedhaswaryi, trainer Cek Fakta AJI Indonesia dan Google News Initiative.

Satu contoh gangguan informasi yang kerap muncul adalah soal Joko Widodo yang saat itu dinarasikan sebagai kandidat calon presiden keturunan Tionghoa. Kemudian isu PKI yang paling sering didaur ulang. Isu yang paling banyak dimainkan lainnya adalah seputar isu identitas yang juga dimainkan saat Pilgub DKI Jakarta 2017, yang kemudian kembali digaungkan saat Pilpres 2019.

Lalu, apa motif aktor-aktor jahat ini sengaja mengganggu dengan berbagai macam hoaks? Secara umum, ada motif penyebaran gangguan informasi Pemilu. Pertama, finansial: untuk mendapatkan keuntungan melalui iklan (Adsense). Kedua, politik: agar mendeskreditkan kandidat dalam suatu pemilihan serta mempengaruhi opini publik secara sosial.

Ada pula motif ketiga, yakni supaya secara sosial terhubung dengan grup tertentu secara daring atau luring. Ini juga berkaitan dengan bagaimana algoritma bekerja di suatu platform terhadap orang-orang punya ketertarikan yang sama dengan suatu isu. Keempat, motif untuk mencari prestige (eksistensi).

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Cek Fakta Pilihan

Benarkah Wanita Hindu Setop Salat Idul Fitri Masjid Adams di Amerika Serikat?

Sebuah video beredar di WhatsApp yang mengklaim seorang wanita Hindu menghentikan ibadah salat Idul Fitri di sebuah masjid di Amerika Serikat. Isi konten itu mengklaim bahwa perempuan tersebut berusaha menyetop atau membubarkan ibadah hari raya Idul Fitri April 2023 di masjid tersebut, dengan berdiri di mimbar khutbah. Kemudian petugas kepolisian berusaha mengeluarkannya dari dalam bangunan.

| Hasil Pemeriksaan fakta

Tim Cek Fakta Tempo menggunakan sumber-sumber terpercaya untuk memeriksa kebenaran klaim yang disematkan pada video tersebut. Salah satunya website resmi lembaga non-profit layanan ibadah muslim di AS, Adams Center.

Baca selengkapnya

Waktunya Trivia!

Benarkah Ini Foto Kemacetan di Pintu Tol Cikampek di Masa Arus Mudik Lebaran 2023?

Sebuah foto beredar di WhatsApp yang diklaim sebagai kemacetan kendaraan di pintu jalan tol Cikampek di masa arus mudik Lebaran 2023. Foto tersebut memperlihatkan antrean kendaraan yang memenuhi jalan itu terjadi di salah satu pintu Tol Cikampek, yang menghubungkan Jakarta Timur dengan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

| Bagaimana hasil pemeriksaan faktanya?

Mari kita cek faktanya!

Ada Apa Pekan Ini?

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Telegram



Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota Komunitas Pers Politeknik Tempo Tamatkan Pelatihan, Resmi jadi Agen Cek Fakta

1 hari lalu

Anggota Komunitas Pers Politeknik Tempo Tamatkan Pelatihan, Resmi jadi Agen Cek Fakta

Komunitas Pers Politeknik Tempo (Korste) telah menyelesaikan rangkaian pelatihan cek fakta bersama tim Cek Fakta Tempo pada Jumat, 3 Mei 2024 dan resmi menjadi agen cek fakta.

Baca Selengkapnya

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

2 hari lalu

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

3 hari lalu

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

6 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

9 hari lalu

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

Deepfake, kini semakin mudah dibuat dan semakin sulit dikenali. Dampak yang ditimbulkan oleh penipuan deepfake pun, tidak main-main.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

9 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya