Gegeran Formula E di KPK

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Selasa, 11 April 2023 13:17 WIB

HUKUM DAN POLITIK
11 April 2023

SEBUAH video beredar di media sosial yang menunjukkan dialog antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri dengan para pegawai KPK. Para pegawai menyatakan walk out dari sebuah forum yang dipimpin Firli karena memprotes pencopotan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro pada 20 Maret 2023. Kami mendalami lebih jauh konflik terbaru di tubuh KPK dan mencari sebab pemicunya.

Firli beralasan masa tugas Endar di KPK sudah berakhir. Dalam suratnya kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ia juga beralasan Endar dikembalikan ke Markas Besar Polri agar mendapatkan promosi. Selain Endar, Firli juga menyarankan Kapolri menarik Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Inspektur Jenderal Karyoto ke Trunojoyo.

Apa pasal? Selidik punya selidik, kedua jenderal polisi itu membangkang perintah Firli agar menaikkan status penyelidikan penyelenggaraan balapan Formula E ke tahap penyidikan. Jika mulus, Gubernur Jakarta Anies Baswedan bisa menjadi tersangka utama. Meski dalam perintah itu, Firli tak keberatan jika penyidikan Formula E belum menyertakan tersangka.

Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak permintaan Firli. Ia mempertahankan Endar agar tetap bekerja di KPK. Sementara Karyoto ia promosikan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jakarta. Apakah karena Endar belum mendapat pos baru di kepolisian daerah sehingga dipertahankan? Perlawanan Kapolri juga ditindaklanjuti Endar dengan melaporkan Firli ke Dewan Pengawas KPK.

Advertising
Advertising

Apa pemicunya? Tak jauh-jauh dari persaingan politik 2024. Setelah KPK di bawah rumpun eksekutif, lembaga ini memang tak beda dengan kepolisian atau kejaksaan, menjadi anak buah presiden. Kita tahu, untuk sementara, ada dua kubu dalam koalisi pemilihan presiden tahun depan: kubu presiden Joko Widodo dan kubu penentangnya. Anies Baswedan, untuk sementara, ditempatkan dalam posisi penentang Jokowi.

Dengan begitu, apakah penentang Firli menjalankan tugas lebih bersih menjaga KPK tak politis? Belum tentu. Jika dulu ada cecak versus buaya, yakni para penyidik KPK yang dianggap cecak dan jenderal-jenderal polisi yang dikonotasikan buaya, kini perseteruan KPK vs Polri bisa disebut “buaya versus buaya”: para jenderal berselilih untuk kepentingan di belakang mereka masing-masing.

Selamat membaca.

Mustafa Silalahi
Redaktur Utama

*

LAPORAN UTAMA

Dua Surat Penjegal Jenderal
Bagaimana cerita di balik pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro

Naik-Turun Kasus Formula E
Cerita perbedaan pendapat penanganan kasus Formula E antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan anak buahnya.

Langganan Dewan Pengawas
Riwayat penanganan perkara pelanggaran kode etik Firli Bahuri di Dewan Pengawas KPK

Wawancara Brigadir Jenderal Endar Priantoro
Bagaimana KPK menangani kasus Formula E di KPK

OPINI

Firli dan Komisi Politisasi Korupsi
Editorial Tempo tentang kegaduhan akibat manuver Firli Bahuri di KPK


POLITIK

Barang Panas di Tangan Juragan
Bagaimana lobi-lobi pemerintah dan partai politik untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Intervensi Menjelang Ikrar
Campur tangan pemerintah di balik kisruh pemilihan rektor Universitas Negeri Sebelas Maret

OPINI

Pisau Bermata Dua RUU Perampasan Aset
Editorial Tempo membahas dampak molornya pembahasan RUU Perampasan Aset

Biang Kisruh Pemilihan Rektor
Editorial Tempo tentang politisasi di balik kegaduhan pemilihan rektor Universitas Sebelas Maret

Berita terkait

Babak Baru Konflik KPK

1 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

1 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

1 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

3 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

5 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

10 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya