Fitra menemukan 95 pejabat pemerintah-termasuk 39 pejabat Kementerian Keuangan-merangkap sebagai komisaris BUMN atau anak usahanya. Praktik ini melanggar undang-undang, rawan konflik kepentingan, dan membuat negara harus membayar gaji ganda untuk orang yang sama.
TEMPO.CO, Jakarta - Fitra menemukan 95 pejabat pemerintah—termasuk 39 pejabat Kementerian Keuangan—merangkap sebagai komisaris BUMN atau anak usahanya. Praktik ini melanggar undang-undang, rawan konflik kepentingan, dan membuat negara harus membayar gaji ganda untuk orang yang sama. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Dan, bagaimana tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat wawancara khusus bersama Tempo?
Ekonomi dan Bisnis
Bersatunya Dua Kereta Ibu Kota
PT KCI berencana menggabungkan jaringan KRL Jabodetabek dengan layanan kereta Bandara Soekarno-Hatta yang baru diakuisisinya dari PT Railink. Saat ini KCI sedang mempelajari peluang pengembangan kereta bandara ke jalur komuter. Apa rencana besar di balik penggabungan tersebut?
Sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat ramai-ramai bereaksi keras setelah keluarnya putusan penundaan pemilu oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini dikhawatirkan bisa menimbulkan chaos karena dipakai sebagai celah hukum dengan dalih mencari keadilan. Apa saja kritik dari politikus?
