Organisasi masyarakat sipil menilai kinerja DPR melempem dalam mengawasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka menuding DPR tak lagi menjalankan prinsip checks and balances antar-lembaga negara.
TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi masyarakat sipil menilai kinerja DPR melempem dalam mengawasi Istana atau pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka menuding DPR tak lagi menjalankan prinsip checks and balances antar-lembaga negara. Sebaliknya, DPR kerap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bermasalah. Masih adakah harapan untuk memiliki DPR yang lebih bergigi?
Nasional
Temuan Janggal di Proyek Pemancar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam proyek tower base transceiver station (BTS) 4G. Temuan dari proyek yang digarap konsorsium di bawah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika itu berupa kelebihan bayar, keterlambatan penyelesaian proyek, hingga keharusan membayar denda. Apa tindakan Kementerian Komunikasi?
Advertising
Advertising
Ekonomi dan Bisnis
Adu Klaim Soal Partisipasi Publik
Sepekan sejak Perpu Cipta Kerja diteken Presiden Joko Widodo, nada-nada sumbang masih nyaring terdengar. Kritik mengenai Perpu Cipta Kerja juga mewarnai acara silaturahmi yang dilaksanakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama serikat buruh dan asosiasi pengusaha, kemarin. Mengapa buruh dan pengusaha sama-sama merasa diabaikan?
