BPK menemukan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan pada Kementerian Pertahanan. Kenapa payung hukum pasukan cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengan?
TEMPO.CO, Jakarta - BPK menemukan pengadaan anggaran senilai ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan pada Kementerian Pertahanan. Sejumlah pengadaan dilakukan mendahului kontrak dan sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran. Kenapa payung hukum pasukan cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengan?
Nasional
Syarat Ditambah demi Cegah Musibah
Rekrutmen anggota badan ad hoc untuk Pemilu 2024 akan dibuka pada pertengahan November mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menambah syarat-syarat rekrutmen agar musibah yang terjadi pada Pemilu 2019 tidak terulang. Apa syarat-syarat yang ditentukan KPU?
Advertising
Advertising
Ekonomi dan Bisnis
Titik Balik Kinerja Bank Digital
Kinerja perbankan digital mulai bersemi. Pada kuartal III 2022, tiga dari lima emiten bank digital berhasil membukukan laba. Hasil positif tersebut didukung oleh kinerja penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga. Bank-bank digital juga dinilai sukses memanfaatkan ekosistem milik induk usahanya. Mengapa ekonom mengingatkan bank digital supaya ekstra hati-hati dalam menyalurkan kredit?
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
7 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
