TEMPO.CO, Jakarta - Kudeta di Partai Persatuan Pembangunan atau PPP terjadi begitu cepat. Sejumlah pengurus partai itu bermanuver menggulingkan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum dan menggantinya dengan Muhamad Mardiono, ketua majelis pertimbangan. Tak sampai sepekan, setelah menggelar musyawarah kerja nasional 4 September 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan Mardiono.

Sulit tidak curiga pendongkelan Suharso ini bagian dari orkestrasi persaingan pemilihan presiden 2024. Kubu Mardiono terkesan mencari-cari kesalahan Suharso dan diganti ketika dia sedang di luar negeri.

Kecurigaan itu juga bukan tanpa alasan. Kami mendapatkan informasi ada pertemuan-pertemuan elite politik dan kekuasaan yang berujung pada pelengseran Suharso. Meski mengisi kursi jatah partai pendukung Presiden Joko Widodo, Mardino adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kementerian Hukum, organ kekuasaan, gerak cepat mengesahkan pendongkelan itu.

Konflik elite partai bukan hal baru. Tapi campur tangan kekuasaan sungguh berbahaya bagi demokrasi dan partai itu sendiri. Sebagai organ demokrasi, partai politik begitu rentan digembosi. Mungkin karena tabiat elite partai kita juga yang memakai partai hanya alat berkuasa belaka. Di Indonesia, para elite partai agaknya merasa keren jika menjadi menteri atau organ pemerintah ketimbang memimpin partai di luar kekuasaan dan mengurus konstituen. Tak heran, konflik elite tak jauh-jauh dari sekadar dukung-mendukung untuk berkuasa.

Benarkah ada tangan kekuasaan di balik konflik PPP? Apa motifnya? Kami mengulasnya di edisi pekan ini. Selamat membaca.

Stefanus Pramono

Redaktur Pelaksana

----------

LAPORAN UTAMA

Tertikam Pisau Anak Sulung

Konflik di PPP membuat Suharso Monoarfa terdongkel dari posisinya. Benarkah Istana terlibat dalam pencopotan Suharso?

Belah Kursi Dua Sahabat

Suharso Monoarfa dan Mohamad Mardiono menjadi beastie sejak lama. Pernah sama-sama menggulingkan Suryadharma Ali dari kursi Ketua Umum PPP, kini mereka pecah kongsi.

Koalisi yang Tak Pasti

Konflik di PPP menimbulkan pertanyaan soal nasib Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang mendukung pencalonan Ganjar Pranowo. Nama Anies Baswedan diperhitungkan.

Wawancara Suharso Monoarfa

Wawancara Tempo dengan Suharso Monoarfa soal pencopotannya sebagai Ketua Umum PPP. Apa sikapnya setelah Kementerian Hukum mengesahkan nama Mohamad Mardiono?

Wawancara Muhamad Mardiono

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Muhamad Mardiono menceritakan bagaimana ia menggantikan Suharso Monoarfa. Mardiono juga menjelaskan soal peran Jokowi di balik konflik partainya.

OPINI

Partai Perseteruan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan kembali didera konflik internal. Akibat pragmatisme politik dan buruknya mekanisme penyelesaian konflik.

HUKUM

Kapal Perang Pengangkut Cenderawasih

KRI Teluk Lada-521 kedapatan menyelundupkan satwa langka yang dilindungi. Penyelundupan menggunakan kapal TNI Angkatan Laut diduga bukan pertama kali.

Mutilasi Keji di Mimika

Sejumlah personel Angkatan Darat dan warga sipil memutilasi empat orang Papua. Menghindari jejak perampokan.

OPINI

Satwa Papua di Ujung Tanduk

Perdagangan satwa Papua masih marak terjadi. Perlu menetapkan Papua dan Papua Barat sebagai provinsi konservasi