CekFakta #169 Mendesak Keamanan dan Perlindungan Data Dibandingkan Super App Kominfo
Reporter
Inge Klara Safitri
Editor
Inge Klara Safitri
Sabtu, 13 Agustus 2022 10:11 WIB
Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!
Usai disorot lantaran registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berencana mengembangkan search engine karya anak bangsa untuk menandingi Google. Kominfo juga berencana melebur puluhan ribu aplikasi di Indonesia menjadi satu Super App. Namun, banyak yang mempertanyakan wacana tersebut. Pasalnya, pemerintah dinilai terbiasa hanya fokus pada perkembangan teknologi baru tanpa diiringi jaminan layanan akses yang berkualitas dan keamanan data.
Dalam nawala ini, Tempo telah memeriksa pula sejumlah klaim dan menayangkan hasil pemeriksaan terhadap berbagai klaim tadi di kanal Cek Fakta Tempo. Pekan ini, aneka klaim yang beredar memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan.
Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.
Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo
Mendesak Keamanan dan Perlindungan Data Dibandingkan Super App
Rencana Kominfo mengembangkan search engine karya anak bangsa, diklaim sudah ada sebelum pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) melanda. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, sudah memanggil tim khusus untuk membuat mesin pencari yang dinamai Gatotkaca tersebut. Search engine merupakan sistem perangkat lunak berbasis web yang dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi di internet, seperti Google Chrome.
Dalam wawancara di akun YouTube milik Deddy Corbuzier, Johnny yakin Indonesia bisa membuat sendiri aplikasi-aplikasi seperti Instagram atau TikTok. Termasuk mesin pencari pengganti Google. Idealnya, kata politikus Partai NasDem itu, sebuah negara harus memiliki search engine demi independensi. Dia mencontohkan beberapa negara yang mempunyai search engine, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Prancis.
Hanya saja, dia menyebut rencana itu terkendala dengan kemunculan pandemi Covid-19 karena semua perhatian teralihkan pada upaya menanggulangi dampak pandemi. Termasuk pada penggunaan anggaran.
Selain itu, tingkat kesulitan dan biaya yang mahal disebut menjadi penyebab mengapa Kominfo hingga kini belum menyiapkan pengembangan teknologinya. “Pengembangannya lebih susah dan mahal,” ujar Johnny di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Agustus 2022.
Semangat independensi dan kedaulatan digital seharusnya juga diiringi dengan komitmen keamanan digital. Perkembangan teknologi baru, suka-tidak suka, memerlukan jaminan layanan akses yang berkualitas dan keamanan data.
Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengingatkan perlunya memperhatikan cyber security di tengah transformasi digital yang dilakukan pemerintah. Banyaknya aplikasi, memberi kesan bahwa pemerintah hanya ‘latah’ teknologi. Setiap lembaga berlomba-lomba menciptakan aplikasi digital dan terburu-buru menciptakan ekosistem digital.
“Tentu kita juga harus memperhatikan keamanan. Karena beberapa kali, beberapa site juga terkena serangan hacker. Serangan hacker itu ke berbagai situs pemerintah itu sangat sering terjadi. Cyber security menjadi sangat penting,” kata Sri Mulyani dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Bali yang disiarkan secara virtual pada Senin, 11 Juli 2022.
Namun semangat transformasi digital ini memunculkan tantangan baru, yakni pentingnya koordinasi. Sebab nyatanya, ribuan aplikasi di setiap lembaga kementerian dan satuan kerja pemerintahan yang ada saat ini tidak terkoordinasi dengan baik.
Dengan data itu, belakangan Kominfo juga berencana melebur sekitar 24 ribu aplikasi pemerintah menjadi hanya 8 aplikasi super (Super App). Super App nantinya akan jadi layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data, bagian dari implementasi kebijakan berbasis data. Paling tidak, pemerintah hanya butuh 8 aplikasi yang terintegrasi untuk memudahkan komunikasi.
Johnny juga menyebut pihaknya berencana membangun empat pusat data berbasis government cloud. Sebab, dari 2.700 pusat data dan server pemerintah saat ini hanya 3 persen yang berbasis cloud. Hal itu tentu disayangkan lantaran menyulitkan dalam penyatuan data pemerintahan.
Pembangunan pusat data ini diyakini akan mendukung kebijakan satu data Indonesia dalam program electronic government dan pengambilan keputusan berbasis data driven policy. "Jadi perlu kita siapkan dengan benar," imbuhnya.
Namun, banyak yang menilai bahwa wacana itu patut dipertanyakan dan dikawal prosesnya. Apalagi terkait dengan perlindungan data pribadi. Pasalnya, sampai saat ini, hampir seluruh aplikasi pemerintah masih abai dengan perlindungan data.
Peneliti keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha menilai superapp yang bagus adalah jika keamanan siber bisa diterapkan dengan maksimal, mulai dari teknologi aplikasi yang mutakhir seperti enkripsi dan pusat data termasuk server.
“Kewajiban menerapkan keamanan siber pada sistem, jaringan maupun aplikasinya itu juga tak kalah penting,” katanya. Selain itu, Super Apps harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mumpuni. Ia juga menilai pentingnya regulasi pemerintah dalam hal Undang-Undang Perlindungan data Pengguna (UU PDP) yang kuat, untuk menunjang penerapan super app.
Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Shevierra Danmadiyah mengatakan, kebocoran data terus terjadi lantaran tidak ada perlindungan terhadap data itu sendiri. Padahal kebocoran data membuat orang rentan mengalami teror, intimidasi, hingga Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).
Sementara itu, hingga hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum mengesahkan RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) yang sudah diinisiasi sejak tahun 2016. Dewan malah memperpanjang masa pembahasan hingga masa sidang berikutnya dengan alasan teknis.
Pembahasan RUU PDP sebelumnya mengalami tarik-ulur, karena ada perbedaan pandangan mengenai otoritas lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Awalnya pemerintah menyetujui usulan DPR untuk membentuk otoritas perlindungan data pribadi yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada presiden.
Belakangan, pemerintah justru kembali pada sikap awal, yakni menginginkan pembentukan otoritas PDP di bawah Kementerian Kominfo. Akibatnya, terjadi deadlock dalam pembahasan RUU ini. Untuk itulah, RUU PDP mendesak untuk disahkan. “Kita masih enggak punya kontrol terhadap data kita. Hak-hak atas data kita juga enggak diakomodasi,” ujar Shevierra.
Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab
Waktunya Trivia!
Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini yang mungkin luput dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.
Seorang peretas tak dikenal mengungkapkan bagaimana Roblox, salah satu platform game online paling populer untuk anak-anak di dunia, memoderasi konten. Dokumen internal yang dibocorkan secara daring tersebut memberikan gambaran bagaimana anak-anak menjadi target predator seksual dalam bentuk child grooming di platform itu. Simak beberapa aturan untuk melindungi data Anda dan anak Anda dari bahaya di ruang online.
RUU perlindungan data India yang telah bertahun-tahun dibuat, dibatalkan oleh parlemen India. Alasannya, perusahaan teknologi besar menyuarakan kekhawatiran mereka tentang biaya yang tidak layak untuk memenuhi persyaratan pemrosesan dan perlindungan data pribadi serta pembatasan ketat pada transfer data lintas batas. Keputusan untuk membatalkan RUU perlindungan data tersebut berasal dari proses tinjauan parlemen yang menyimpulkan bahwa diperlukan kerangka hukum baru yang komprehensif. Menteri Teknologi Informasi India, Ashwini Vaishnaw mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan undang-undang data pribadi yang baru. Rancangan undang-undang baru ini diharapkan bisa rilis publik dapat diharapkan sebelum akhir 2022 dan disahkan pada awal 2023.
Twitter mengkonfirmasi bahwa pelanggaran keamanan yang terjadi Juli 2021 mengakibatkan akun-akun anonim terungkap informasi profilnya. Informasi tentang pelanggaran keamanan ini pertama kali terungkap pada 21 Juli ketika seseorang muncul dari forum bawah tanah dan menawarkan informasi profil akun anonim seharga $30.000. Twitter mengatakan bahwa zero-day yang dieksploitasi penyerang dilaporkan kepada mereka oleh pihak lain pada Januari 2022 dan segera diperbaiki tanpa pemberitahuan publik.
Disinformasi Rusia menyebar dengan cara baru meskipun ada larangan. Hal ini terjadi selang enam bulan pemblokiran dua saluran utama Kremlin untuk menyebarkan propaganda dan misinformasi tentang perang oleh Uni Eropa. Rusia kini mengalihkan beberapa tugas propaganda kepada diplomat. NewsGuard, sebuah perusahaan yang berbasis di New York yang mempelajari dan melacak kesalahan informasi online, kini telah mengidentifikasi 250 situs web yang secara aktif menyebarkan disinformasi Rusia tentang perang, dengan lusinan situs baru ditambahkan dalam beberapa bulan terakhir.
Periksa Fakta Sepekan Ini
Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. Buka tautannya ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:
- Keliru, Video Pengerahan Militer Korea Utara Setelah Putus Hubungan dengan Malaysia
- Keliru, Brazil Izinkan Pembunuhan Begal Motor Hingga Turunkan Angka Kasus
- Keliru, Klaim Video Dua Ikan Duyung Berbadan Anak Manusia
- Sebagian Benar, Ratusan Minyak Goreng Tumpah Ruah di Laut Jawa
- Keliru, Foto Seorang Bocah Meninggal karena Ponsel Disembunyikan Orang Tuanya
- Keliru, Klaim Hewan Dabbah Muncul di Israel sebagai Pertanda Kiamat
- Sebagian Benar, Video Perubahan Daging Setelah Digigit Manusia dan Komodo
- Sebagian Benar, Video Armada Kapal Induk AS menuju Taiwan Siap Konfrontasi dengan Cina
- Keliru, Minum Kopi dengan Dicampur Lemon dan Air Panas Dapat Menurunkan Berat Badan
- Keliru, Singapura Luluh Kembalikan Rp 1000 Triliun Aset Negara Indonesia
Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.
Ikuti kami di media sosial:
