Investigasi: Yang Cuan dari Wabah PMK
Minggu, 31 Juli 2022 11:00 WIB
Tempo, 1-7 Agustus 2022
INVESTIGASI Yang Cuan dari Wabah PMK
Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) memorak-porandakan peternakan di Indonesia. Kementerian Pertanian mencatat lebih dari 400 ribu ternak terjangkit virus PMK dengan kerugian Rp 9,9 triliun per tahun. Banyak peternak gulung tikar akibat pemerintah lamban mencegah virus meluas. Di tengah wabah, importir vaksin dan daging menangguk untung. Pemerintah menunjuk pemasok vaksin tanpa tender dengan harga mahal. Siapa saja mereka?
NASIONAL Campur Tangan di Platform Digital
Pemerintah mendesak penyelenggara sistem elektronik mendaftarkan diri. Ada kepentingan mengontrol penyebaran konten terorisme dan pornografi. Dalih membungkam kritik?
Advertising
Advertising
EKONOMI Di Ambang Resesi Ekonomi
Dampak inflasi tinggi di Amerika Serikat mulai merambat ke mana-mana. Sejumlah negara mengalami resesi setelah konsumsi dan ekspor-impornya melambat. Naiknya harga energi di tengah konflik Rusia dan Ukraina juga memaksa pemerintah mengucurkan lebih banyak anggaran. Apa dampaknya bagi Indonesia?
LINGKUNGAN Menguji Klaim Restorasi Gambut
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan hanya 16 persen ekosistem gambut yang masih baik. Sisanya rusak. Pemerintah mengklaim pemulihan gambut telah tercapai. Faktanya, masih banyak pembukaan kanal dan kebakaran berulang di lahan gambut.
Independensi adalah nyawa sebuah media. Kami ingin membuat aliansi yang kuat dengan pembaca untuk mempertahankannya. Dukung kami mewujudkannya melalui langganan.tempo.co.
Indonesia Kaji Penerapan Publisher Rights Australia
1 hari lalu
Indonesia Kaji Penerapan Publisher Rights Australia
Indonesia berencana mempelajari penerapan aturan Publisher Rights dari Australia yang telah lebih dulu melakukannya.
Baca Selengkapnya
Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?
2 hari lalu
Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?
Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai
Baca Selengkapnya
22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
5 hari lalu
22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.
Baca Selengkapnya
Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan
5 hari lalu
Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan
BRIN sampaikan bisa saja padi hibrida dari Cina itu dicoba ditanam. Apa lagi, sudah ada beberapa varietas hibrida di Kalimantan. Tapi ...
Baca Selengkapnya
BRIN Tawarkan Model Agrosilvofishery untuk Restorasi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat
13 hari lalu
BRIN Tawarkan Model Agrosilvofishery untuk Restorasi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat
Implimentasi model agrosilvofishery pada ekosistem gambut perlu dilakukan secara selektif.
Baca Selengkapnya
Profil Muhadjir Effendy, Menko PMK yang Dipanggil MK Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres
33 hari lalu
Profil Muhadjir Effendy, Menko PMK yang Dipanggil MK Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres
Menko PMK Muhadjir Effendy bakal menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres di MK. Berikut profilnya.
Baca Selengkapnya
SPAI Tuntut THR Ojol, Wamenaker Diklaim akan Panggil Aplikator
38 hari lalu
SPAI Tuntut THR Ojol, Wamenaker Diklaim akan Panggil Aplikator
Wamenaker disebut berjanji memanggil aplikator untuk membahas pemberian THR bagi driver Ojol dan kurir.
Baca Selengkapnya
Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api
49 hari lalu
Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api
Jumlah titik panas terus meningkat di sejumlah daerah. Karhutla tahun ini dinilai lebih berisiko tinggi seiring penyelenggaraan pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
5 Maret 2024
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.
Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Indonesia Lebih Aman dari Resesi Dibanding Negara-negara Besar
29 Februari 2024
Jokowi Sebut Indonesia Lebih Aman dari Resesi Dibanding Negara-negara Besar
Menurut Jokowi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi melesunya perekonomian dunia.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
10 Maret 2023