Investigasi: Yang Cuan dari Wabah PMK

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Minggu, 31 Juli 2022 11:00 WIB

Tempo, 1-7 Agustus 2022

INVESTIGASI
Yang Cuan dari Wabah PMK

Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) memorak-porandakan peternakan di Indonesia. Kementerian Pertanian mencatat lebih dari 400 ribu ternak terjangkit virus PMK dengan kerugian Rp 9,9 triliun per tahun. Banyak peternak gulung tikar akibat pemerintah lamban mencegah virus meluas. Di tengah wabah, importir vaksin dan daging menangguk untung. Pemerintah menunjuk pemasok vaksin tanpa tender dengan harga mahal. Siapa saja mereka?

NASIONAL
Campur Tangan di Platform Digital

Pemerintah mendesak penyelenggara sistem elektronik mendaftarkan diri. Ada kepentingan mengontrol penyebaran konten terorisme dan pornografi. Dalih membungkam kritik?

Advertising
Advertising

EKONOMI
Di Ambang Resesi Ekonomi

Dampak inflasi tinggi di Amerika Serikat mulai merambat ke mana-mana. Sejumlah negara mengalami resesi setelah konsumsi dan ekspor-impornya melambat. Naiknya harga energi di tengah konflik Rusia dan Ukraina juga memaksa pemerintah mengucurkan lebih banyak anggaran. Apa dampaknya bagi Indonesia?


LINGKUNGAN
Menguji Klaim Restorasi Gambut

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan hanya 16 persen ekosistem gambut yang masih baik. Sisanya rusak. Pemerintah mengklaim pemulihan gambut telah tercapai. Faktanya, masih banyak pembukaan kanal dan kebakaran berulang di lahan gambut.

Independensi adalah nyawa sebuah media. Kami ingin membuat aliansi yang kuat dengan pembaca untuk mempertahankannya. Dukung kami mewujudkannya melalui langganan.tempo.co.

Berita terkait

Indonesia Kaji Penerapan Publisher Rights Australia

1 hari lalu

Indonesia Kaji Penerapan Publisher Rights Australia

Indonesia berencana mempelajari penerapan aturan Publisher Rights dari Australia yang telah lebih dulu melakukannya.

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

2 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

5 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

5 hari lalu

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

BRIN sampaikan bisa saja padi hibrida dari Cina itu dicoba ditanam. Apa lagi, sudah ada beberapa varietas hibrida di Kalimantan. Tapi ...

Baca Selengkapnya

BRIN Tawarkan Model Agrosilvofishery untuk Restorasi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat

13 hari lalu

BRIN Tawarkan Model Agrosilvofishery untuk Restorasi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat

Implimentasi model agrosilvofishery pada ekosistem gambut perlu dilakukan secara selektif.

Baca Selengkapnya

Profil Muhadjir Effendy, Menko PMK yang Dipanggil MK Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

33 hari lalu

Profil Muhadjir Effendy, Menko PMK yang Dipanggil MK Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Menko PMK Muhadjir Effendy bakal menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres di MK. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

SPAI Tuntut THR Ojol, Wamenaker Diklaim akan Panggil Aplikator

38 hari lalu

SPAI Tuntut THR Ojol, Wamenaker Diklaim akan Panggil Aplikator

Wamenaker disebut berjanji memanggil aplikator untuk membahas pemberian THR bagi driver Ojol dan kurir.

Baca Selengkapnya

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

49 hari lalu

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

Jumlah titik panas terus meningkat di sejumlah daerah. Karhutla tahun ini dinilai lebih berisiko tinggi seiring penyelenggaraan pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

5 Maret 2024

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Indonesia Lebih Aman dari Resesi Dibanding Negara-negara Besar

29 Februari 2024

Jokowi Sebut Indonesia Lebih Aman dari Resesi Dibanding Negara-negara Besar

Menurut Jokowi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi melesunya perekonomian dunia.

Baca Selengkapnya