Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mengumumkan mulai 1 Agustus 2022, setiap pengunjung yang ingin berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar mesti membayar Rp 3.750.000. Tiket itu berlaku untuk masuk-keluar kedua pulau itu sepanjang tahun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan pemberlakuan tarif baru itu sebatas wacana.
Walau masih wacana, korbannya sudah ada. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Manggarai Barat menyebut, setidaknya 100 turis membatalkan kunjungan ke Taman Nasional Komodo pada Agustus mendatang. Pengurus Himpunan Pramuwisata Indonesia Manggarai Barat pun mengaku kewalahan menerima keluhan anggotanya yang terancam kehilangan pendapatan.
Pemerintah berdalih, tiket sebesar Rp 3.750.000 per orang per tahun itu merupakan biaya kontribusi konservasi yang bertujuan melindungi dan memelihara komodo. Masalahnya, jika untuk konservasi komodo, mengapa hanya diberlakukan di Pulau Komodo dan Pulau Padar? Di Pulau Rinca populasi komodo 1.376 individu. Apakah komodo Pulau Rinca tidak masuk program konservasi?
Dalih lainnya biaya tinggi akan membatasi jumlah turis. Kali ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan kajian ilmiah untuk menguatkannya bahwa banyak turis mengubah perilaku komodo. Pertanyaannya, mengapa pembatasan pengunjung bukan dengan menetapkan kuota harian atau sistem tiket elektronik? Mengapa harus tiket terusan atau tarif keanggotaan?
Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan konservasi itu hanya dalih saja menerapkan wisata komodo premium. Apalagi dalih konservasi ini tidak melibatkan masyarakat lokal. Padahal konservasi yang tak mengabaikan ekonomi mesti dikerjakan bersama masyarakat. Mengapa pemerintah selalu saja kisruh membuat kebijakan?
Ganda Baru Penakluk Unggulan Atlet bulu tangkis Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti baru dipasangkan pada SEA Games 2021 Vietnam. Menaklukkan tujuh ganda putri top dunia.
