Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber, dan penangkal konten negatif jelang Pemilu 2024. Biasanya, jumlah berita palsu cenderung meningkat di tahun politik, terutama saat mendekati Pilkada maupun Pilpres.

Dalam nawala ini, Tempo telah memeriksa pula sejumlah klaim dan menayangkan hasil pemeriksaan terhadap berbagai klaim tadi di kanal Cek Fakta Tempo. Pekan ini, aneka klaim yang beredar memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan.

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo

Ramai-ramai Bekerja Menangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menangkal konten negatif. Dukungan itu diberikan agar pelaksanaan Pemilihan Umum berlangsung dengan baik dan sehat. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan telah menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber, dan penangkal konten negatif. Mulai menambah peralatan berupa cyber drone hingga tim cyber security yang bekerja 24 jam sehari.

“Sebagai surveilans terhadap ruang digital dan serangan siber,” kata Johnny, Rabu, 6 Juli 2022. Johnny berharap peningkatan kapasitas perangkat dan teknologi dapat membantu pelacakan konten negatif dengan skema alphabetical dan numerical. Termasuk tim respons cepat keamanan siber yang memiliki tugas merespon seluruh serangan siber yang mengarah ke aplikasi pemerintah.

Johnny menjelaskan, tim respons cepat keamanan siber bertugas merespons seluruh serangan siber yang mengarah ke aplikasi pemerintah. Ia juga mengimbau penghentian aksi peretasan yang dilakukan para hacker, karena Johnny menilai hal itu tidak ada gunanya. Ia juga meminta penyelenggara platform digital terus menjaga sistem keamanan dan melengkapinya dengan teknologi keamanan enkripsi yang baik, kuat serta menyiapkan tim yang dapat merespons insiden dengan cepat.

Selain itu, Johnny juga meminta partisipasi dan peran masyarakat termasuk media untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan baik, aman, dan lancar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari menyebutkan, Pemilu maupun Pilkada kerap menjadi area konflik yang dianggap sah dan legal. Ia menggarisbawahi kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal, adalah hal yang perlu dihindari. Fitnah misalnya, adalah bagian dari kekerasan verbal yang ranahnya bisa menggunakan macam-macam media. Hal itulah yang membuat persebaran berita palsu cenderung meningkat di tahun politik, terutama menjelang Pilkada maupun Pilpres.

Berdasarkan data Kemenkominfo, hoaks di media sosial meningkat signifikan sejak Januari 2018.

Dihitung sejak Agustus 2018 hingga pascaPilpres November 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 3.901 berita palsu. Hoaks terbanyak ada di kategori politik sebanyak 973 hoaks, sedangkan kategori pemerintahan sebanyak 743 hoaks dan 401 hoaks kesehatan.

Hoaks politik tersebut meliputi kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu.

Maka Hasyim Asy’ari menekankan upaya bersama untuk mencegah penyebaran konten negatif—berupa hoaks, disinformasi, malinformasi, dan misinformasi—dengan mendorong keterlibatan pekerja media yang menyajikan tolok ukur akurasi peristiwa yang diberitakan.

Sebelumnya, kolaborasi menangkal hoaks menjelang Pemilu 2024 sudah diinisiasi 24 media massa daring, termasuk Tempo.co, 17 Februari 2022. Kolaborasi ini juga melibatkan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai inisiator Cekfakta.com.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Waktunya Trivia!

Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini yang mungkin luput dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

Badan keamanan siber Lithuania mengingatkan warganya agar tidak menggunakan ponsel Xiaomi dan Huawei buatan Cina karena terdapat masalah privasi data. Pusat Keamanan Siber Nasional Lithuania mengatakan pihaknya menemukan empat risiko keamanan siber utama untuk perangkat yang dibuat oleh Huawei dan Xiaomi, termasuk dua yang berkaitan dengan aplikasi pra-instal dan satu yang melibatkan kebocoran data pribadi. Menurut penyelidikan Lithuania, ponsel Xiaomi yang berisi fitur penyaringan konten untuk 449 kata kunci atau kelompok kata kunci dalam karakter Cina juga membawa risiko kemungkinan pembatasan kebebasan berekspresi.

OpenSea memperingatkan pengguna tentang potensi serangan phishing setelah pelanggaran data yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengekspos alamat email pengguna. Menurut Dune Analytics, pasar NFT terbesar di dunia ini kini memiliki sekitar 1,5 juta pelanggan dengan nilai total sekitar $13 miliar. Sedangkan pelanggaran data pihak ketiga dapat berdampak pada sekitar 1,8 juta pelanggan dan pelanggan buletin.

Logo OpenSea (OpenSea)

Pada 6 Juli 2022, Apple mengumumkan fitur baru untuk rilis iOS 16 mendatang yang disebut Lockdown Mode. Apple menekankan bahwa fitur tersebut dibuat untuk sebagian kecil pengguna yang berisiko tinggi menjadi target pemerintah dan tidak mengharapkan fitur tersebut diadopsi secara luas. Namun bagi mereka yang ingin menggunakannya, fitur tersebut merupakan mode alternatif iOS yang sangat membatasi alat dan layanan yang menjadi target pelaku spyware untuk menguasai perangkat korban.

Data 1 miliar warga China dijual di forum underground. Peretas mengklaim bahwa mereka memiliki 23 terabyte data warga negara China yang diambil dari database Kepolisian Nasional Shanghai (SHGA). Data yang dimaksud termasuk nama lengkap, alamat, tempat lahir, nomor ID nasional, dan nomor ponsel. Peretas juga mengklaim memiliki “beberapa miliar” catatan kasus pengadilan yang berisi “semua kejahatan dan detail kasus”. Paket lengkap ditawarkan seharga 10 bitcoin, atau sekitar $200.000. Peretas bahkan membagikan sampel 750.000 catatan untuk memverifikasi keakuratan. Beberapa peneliti keamanan mengatakan bahwa setidaknya beberapa file berisi informasi yang akurat.

Periksa Fakta Sepekan Ini

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial dan kesehatan. Buka tautannya ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

• Keliru, Presiden Xi Jinping Dukung Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Membangun Kiblat Baru Umat Islam Nusantara di Cina
• Keliru, Poster Berlogo CNN Indonesia dengan Klaim Presiden Ukraina Marah telah Difitnah dan Direndahkan Presiden Jokowi
• Keliru, Program Mata Najwa Membahas tentang Penderita Diabetes Boleh Konsumsi Makanan Manis
• Sebagian Benar, Video Jemaah Haji Korea Selatan Pawai di Jalanan Kota Seoul Pada 2022
• Keliru, Imam Agung Ortodoks Rusia Sebut Islam Akan Memimpin Dunia
• Keliru, Video Kakek Terima Upah Tebang Tebu dalam Bentuk Uang Mainan
• Menyesatkan, Video Bendera Merah Putih Berkibar di Konser Scorpions di Ukraina Berkat Jokowi
• Menyesatkan, Video Anak-anak Sekolah Rusia Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Sambut Kedatangan Jokowi
• Keliru, Video Berjudul Pimpin Penyidik KPK, Ahok Obrak-Abrik Kantor Cikeas
• Sebagian Benar, Video Satu Orang di Taiwan Terjangkit Monkeypox
• Keliru, Pesan WhatsApp Berisi Klaim Cuci Ginjal Alamiah dengan Daun Seledri
• Keliru, Video di Telegram Soal Tentara Cina yang Berani Melawan TNI

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Telegram