TEMPO.CO, Jakarta - Untuk ketiga kali, Presiden Joko Widodo kembali merombak Kabinet Indonesia Maju pada 15 Juni lalu. Ia melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara. Jokowi juga mendapuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Tambahan: Presiden tiga wakil menteri baru dari partai pendukungnya.

Mengapa Muhammad Lutfi dicopot dari kursj Menteri Perdagangan? Tentu karena ia gagal mengendalikan harga minyak goreng. Tapi rupanya lebih dari itu. Jokowi mencopotnya untuk menjaga hubungan baik dengan pengusaha sawit. Pencopotan Lutfi dianggap jalan tengah mendinginkan kembali hubungan Istana dengan para bohir pengusaha itu.

Reshuffle kabinet juga untuk memperkuat dukungan politik kepada pemerintah. Masuknya Zulkifli Hasan membuat posisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat makin kuat. Jokowi menilai PAN telah setia dengan menjadi relawan mengusung gagasan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Semula, Presiden berencana mengganti lebih banyak menteri, termasuk yang berasal dari partai politik. Rencana itu urung karena gejolaknya bisa jadi senjata makan tuan. Pada akhirnya perombakan kabinet hanya kompromi politik. Di akhir masa kekuasaannya, Jokowi masih memerlukan konsolidasi, bukan menyelesaikan problem-problem krusial seperti wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk apa?

Selamat membaca.

Stefanus Pramono

Redaktur Pelaksana

Nasional

Kursi Menteri untuk Loyalis

Reshuffle kabinet Jokowi memasukkan kader partai politik sebagai menteri dan wakil menteri. Terbukti loyal kepada Presiden.

Dagang Sapi Wakil Menteri

Jokowi kembali memilih wakil menteri dari kalangan partai. Bagian dari politik akomodasi.

Opini

Kabinet Para Juragan Partai

Jika motif perombakan kabinet adalah pemberian konsesi politik, apakah kita masih bisa berharap persoalan publik dapat diselesaikan lewat penggantian menteri?

Nasional

Mahkamah Agung Bebaskan Samin Tan

Rangkuman berita sepekan, dari bebasnya Samin Tan hingga tiga bakal calon presiden dari Partai NasDem.

Kolom

Jabatan Menteri Bukan Komoditas Politik

Ambang batas pencalonan presiden membuat politik dan kekuasaan jadi komoditas. Presidential threshold biang kemerosotan demokrasi Indonesia.

Hukum

Obral Izin Tanah Keraton

KPK menangkap bekas Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, dalam korupsi pemberian izin apartemen Summarecon. Ada peran orang dekat deputi KPK dan pengusaha pasir.

Jurus Menjerat Pelaku Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual kerap kalah di pengadilan. Terganjal perspektif penegak hukum.

Opini

Daerah Izin Istimewa Kota Yogya

Suap bekas wali kota Haryadi Suyuti mengkonfirmasi bobroknya praktik obral izin hotel dan apartemen di Yogyakarta. Mengancam air tanah.