Squabbling over Authority at the OJK

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 9 Juni 2022 16:54 WIB

Squabbling over Authority at the OJK

The 2022-2027 Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) should have already been installed, with former deputy foreign minister Mahendra Siregar as the new chair. But the inauguration did not go ahead because of a breach of regulations. This is more than a simple administrative matter, because the financial industry oversight body could lose legitimacy.

It all began when the selection of the OJK commissioners was brought forward. In the two previous periods, the selection and appointment of the commissioners were planned so that the process would be finished in July, at the same time as the term of the previous officials ended. This was also in line with Law No. 21/2011 on the OJK, which states that commissioners cannot be dismissed before the end of their term in office.

But this time, the government and the House of Representatives (DPR) brought forward the process, from the selection to the fit-and-proper tests. As a result, the new commissioners were selected and appointed by the end of April, two months before the term of the previous officials was due to end. Matters became more confused because President Joko Widodo issued a presidential decision on the appointment of the new OJK leaders.

This disarray is closely linked to the disappointment on the part of the government and the DPR over the performance of the 2017-2022 commissioners, who were seen as not being forthright in their oversight of the conduct of the financial sector. This weakness from the OJK was subsequently seen in major cases such as the misuse of Asuransi Jiwasraya investments and illegal online loans.

This week’s cover story also tells about the selection process for the new directors of the Indonesian Stock Exchange (BEI) being organized by the OJK. With allegations of efforts by state officials to ensure the selection of a particular prospective director, there have been questions about OJK’s independence. These problems could have a major impact on the financial industry, which plays such an important role in the national economy.

Enjoy the magazine,

Fery Firmansyah

Main Editor

The Rush to Replace the Old Commissioners

The disarray over the replacement of the OJK commissioners. The result of government impatience?

Vying to Lead the Stock Exchange

Four groups of prospective directors for the Indonesian Stock Exchange are competing for support. One of them has ministerial backing. Which one?

OPINION

A Fondness for Interfering with the OJK

Why is the government intervening in the replacement of the OJK commissioners? Disappointment over the agency’s poor performance should not be the reason to break the rules.

MARKET PULSE

When the Private Sector Takes Action

Investors are abandoning government bonds because of imprudent macroeconomic policies. The government is facing other risks as a result of reckless spending on subsidies. What is the impact?

OJK

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

14 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

14 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

14 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

15 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

16 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

18 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

2 hari lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

3 hari lalu

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.

Baca Selengkapnya