Rebutan Otoritas di OJK

Rabu, 8 Juni 2022 14:10 WIB

Seharusnya Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 sudah terbentuk. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sebagai pemimpin baru. Tapi mereka gagal dilantik. Ada aturan yang diterabas.

TEMPO.CO, Jakarta - Seharusnya Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 sudah terbentuk. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sebagai pemimpin baru. Tapi mereka gagal dilantik. Ada aturan yang diterabas. Tapi ini lebih dari sekadar urusan administrasi, lembaga pengawas industri keuangan ini bisa kehilangan legitimasi.

Segalanya bermula dari percepatan seleksi Dewan Komisioner OJK. Pada dua periode sebelumnya, seleksi hingga penetapan dewan komisioner terpilih dirancang agar selesai pada bulan Juli, bertepatan dengan habisnya masa jabatan pengurus lama. Penyesuaian ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menyebut dewan komisioner tidak bisa diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir.

Pada pemilihan kali ini, pemerintah dan DPR mempercepat prosesnya, dari seleksi hingga uji kepatutan dan kelayakan. Walhasil dewan komisioner baru sudah terpilih dan ditetapkan pada akhir April, dua bulan sebelum masa kerja pejabat lama berakhir. Kian kisruh karena Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) ihwal penetapan pimpinan baru OJK.

Kericuhan ini tak lepas dari kekecewaan pemerintah dan DPR atas kinerja Dewan Komisioner OJK 2017-2022 yang dianggap tak tegas mengawasi pelaku industri keuangan. Kelemahan OJK ini kemudian terlihat pada kasus-kasus besar seperti penyelewengan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan pinjaman online ilegal.

Dalam edisi kali ini kami juga menulis tentang proses seleksi direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sedang digelar OJK. Di sini, independensi OJK pun menjadi pertanyaan karena diduga ada upaya dari pejabat negara untuk memenangkan salah satu kandidat direksi. Persoalan-persoalan ini bakal berdampak besar pada industri keuangan, yang perannya sangat penting pada perekonomian.

Advertising
Advertising

Selamat membaca

Fery Firmansyah

Redaktur Utama

Tergesa Mengganti Pejabat Lama

Pergantian Dewan Komisioner OJK kisruh. Akibat pemerintah geregetan?

https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/166117/mengapa-pergantian-dewan-komisioner-ojk-kisruh

Berebut Kursi BEI

Empat paket calon direksi Bursa Efek Indonesia berebut dukungan. Ada yang didukung menteri. Siapa?

OPINI

Suka-Suka Mengintervensi OJK

Mengapa pemerintah masih cawe-cawe dalam pergantian Dewan Komisioner OJK? Kecewa boleh, tapi jangan menabrak aturan.

SINYAL PASAR

Saatnya Swasta Berjaya

Investor meninggalkan obligasi pemerintah karena kebijakan ekonomi makro yang tak hati-hati. Pemerintah menghadapi risiko lain akibat jor-joran subsidi. Apa dampaknya?

OJK

Berita terkait

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

1 jam lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

9 jam lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

20 jam lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

3 hari lalu

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen meningkatkan edukasi literasi keuangan untuk perempuan.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

3 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

OJK Imbau Para Ibu agar Tak Ciptakan Generasi Sandwich

3 hari lalu

OJK Imbau Para Ibu agar Tak Ciptakan Generasi Sandwich

toritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan para ibu agar tidak menciptakan generasi sandwich. Apa itu?

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

4 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Cerita Korban Pinjol Pundi Kas: Transfer Dulu, Bayar Utang Kemudian

4 hari lalu

Cerita Korban Pinjol Pundi Kas: Transfer Dulu, Bayar Utang Kemudian

Penyedia pinjol belakangan punya banyak tipu muslihat. Platform Pundi Kas menjebak korban dengan cara mentransfer sejumlah uang tanpa persetujuan.

Baca Selengkapnya

OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak di Tengah Pelemahan Rupiah

4 hari lalu

OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak di Tengah Pelemahan Rupiah

OJK memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya