CekFakta #155 Kebutuhan Mitigasi Kejahatan Siber di tengah Tren WFH

Minggu, 8 Mei 2022 09:00 WIB

Ilustrasi kejahatan siber. (Antara/Pixabay)

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Seiring dengan digitalisasi dan tren kerja dari rumah (WFH), perusahaan di seluruh dunia dinilai perlu meningkatkan upaya pengelolaan keamanan siber demi mengurangi risiko kejahatan siber. Survei The 2021 Future of Cyber oleh Deloitte menemukan, peningkatan serangan siber didorong oleh adanya transformasi digital besar-besaran.

Dalam nawala ini, Tempo telah memeriksa pula sejumlah klaim dan menayangkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah klaim di kanal Cek Fakta Tempo. Pekan ini klaim yang beredar masih didominasi oleh klaim seputar Presiden Rusia Vladimir Putin..

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo MediaLab

Advertising
Advertising

Kebutuhan Mitigasi Kejahatan Siber di Tengah Tren WFH

Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) membuat dunia mengadaptasi tren kerja baru, seperti bekerja dari rumah (WFH). Model kerja seperti ini sangat mengandalkan digitalisasi dan akses ke dunia maya. Seiring dengan hal itu, risiko kejahatan siber menjadi masalah yang kini harus dihadapi.

Ilustrasi perempuan bekerja dari rumah. (Pixabay/Free-Photos)

Dalam dua tahun terakhir, sejumlah bentuk pembobolan data dan penipuan daring diketahui semakin banyak terjadi dan dialami banyak perusahaan. Survei The 2021 Future of Cyber oleh Deloitte menemukan, peningkatan serangan siber didorong oleh adanya transformasi digital organisasi.

Survei itu juga menyebutkan, 69 persen peningkatan serangan siber secara signifikan terjadi di perusahaan-perusahaan pada tahun 2021. Sementara itu, 72 persen responden survei juga mengatakan bahwa organisasi mereka telah mengalami setidaknya 1 dari 10 insiden pelanggaran serangan siber sepanjang tahun 2020.

Ancaman siber juga berdampak pada perusahaan di banyak hal, mulai dari hilangnya pendapatan, denda peraturan, hilangnya reputasi, gangguan operasional, serta kehilangan pelanggan. Dalam kasus pelanggaran data, laporan IBM tentang biaya pelanggaran data di 2021 menyebut, biaya pelanggaran data naik USD 3,86 juta menjadi 4,24 juta. Untuk diketahui, angka tersebut merupakan biaya rata-rata tertinggi dalam 17 tahun terakhir.

Dengan demikian, dunia usaha dinilai perlu memperkuat mitigasi risiko kejahatan siber mereka, agar perusahaan tetap mampu berkembang di tengah digitalisasi yang berkelanjutan.

Isu perlunya penguatan mitigasi kejahatan siber ini juga menjadi topik pembahasan dalam Indonesia Business 20 (B20), forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Forum ini sendiri akan mempertemukan delegasi dari perusahaan terkemuka di seluruh dunia.

Isu tersebut akan dibawa dan dijawab dalam diskusi B20 Integrity and Compliance Task Force untuk mencari rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi tantangan bisnis, termasuk dampak buruk dari kejahatan siber. Ada total 104 institusi dari 28 negara dan 18 industri dalam gugus tugas tersebut.

Riset Penulisan Cek Fakta

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan jaringan Cek Fakta yang terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) sedang melaksanakan riset penulisan Cek Fakta bekerjasama dengan tim akademisi dari Universitas Media Nusantara. Riset ini dilakukan dengan, salah satunya, mengadakan survei.

Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang akurat serta input dari publik terkait dengan produk Cek Fakta, dari aspek format dan model distribusi. Hasil survei ini akan digunakan sebagai masukan perbaikan produk Cek Fakta agar publik membaca produk-produk cek fakta yang dihasilkan media jaringan Cek Fakta sebagai referensi melawan dis/misinformasi yang beredar di masyarakat.

Anda bisa berpartisipasi dengan mengisi survei di tautan berikut: Survei CekFakta

Waktunya Trivia!

Berikut beberapa kabar tentang misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta privasi data pekan ini yang mungkin luput dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

Covid-19, Subvarian Baru Omicron BA.4 dan BA.5 Meledak di Afrika Selatan. Afrika Selatan berada di ambang gelombang kelima Covid-19 di dalam negerinya. Gelombang terbaru ini datang berjarak hanya tiga bulan setelah negara itu ke luar dari gelombangnya yang keempat, yakni pada Januari lalu. Afrika Selatan kembali mencatat lonjakan jumlah kasus positif infeksi SARS-CoV-2 sejak pertengahan bulan lalu. Pada 18 April lalu, jumlah kasus infeksi baru rata-rata harian—yang dihitung per minggu—tercatat sebanyak 1.354 yang kemudian bertambah lebih dari dua kali lipat menjadi 3.251 pada 25 April 2022.

Ilustrasi Covid-19 varian Omicron. REUTERS/Dado Ruvic

Majalah Motherboard milik Vice Media melaporkan bahwa peretas menggunakan underground bot untuk mencuri kode otentikasi multifaktor. Dan Apple Pay adalah aplikasi yang paling mudah dieksploitasi. Namun, tim Vice tidak dapat mendapatkan penjelasan mengapa scammer lebih memilih Apple Pay saat menautkan detail kartu curian.

China akan segera memiliki undang-undang privasi yang lebih kuat daripada AS. Pengamat internasional sebelumnya menganggap Cina tak memiliki hukum privasi sama sekali. Tetapi, pada akhir April, China meluncurkan draf kedua undang-undang privasi negara itu yang diperkirakan akan disahkan pada akhir tahun, dan akan melindungi pengguna internet Cina dari pengumpulan data yang berlebihan dan penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi —dan bahkan, sampai batas tertentu, oleh pemerintah. Undang-undang baru ini mirip dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, akan memberi individu kekuatan untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka digunakan dan untuk menyetujuinya.

Dokumen Bocor Dari Facebook Menunjukkan Engineers Telah Kehilangan Kontrol Data Pengguna, Tidak Dapat Mengikuti Peraturan Privasi Internasional. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa perusahaan sedang berjuang untuk mengikuti peraturan privasi di seluruh dunia, terutama karena tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat ke mana data pergi begitu memasuki sistem. Seorang juru bicara Facebook menanggapi dokumen yang bocor dengan mengklaim bahwa mereka tidak menunjukkan kegagalan untuk mematuhi peraturan privasi dan bukan merupakan representasi akurat dari langkah-langkah yang ada untuk mengelola data.

Periksa Fakta Sepekan Ini

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial pekan ini masih didominasi oleh klaim seputar Presiden Rusia Vladimir Putin.

Buka tautannya ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram

Berita terkait

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

2 jam lalu

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

Kominfo menggandeng BSSN untuk menjaga keamanan siber selama penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali

Baca Selengkapnya

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

21 jam lalu

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

7 hari lalu

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

Deepfake, kini semakin mudah dibuat dan semakin sulit dikenali. Dampak yang ditimbulkan oleh penipuan deepfake pun, tidak main-main.

Baca Selengkapnya

Akui Kecanggihan Teknologi Siber Israel, Konsultan Keamanan Spentera: Risetnya Luar Biasa

8 hari lalu

Akui Kecanggihan Teknologi Siber Israel, Konsultan Keamanan Spentera: Risetnya Luar Biasa

Mayoritas penyedia layanan software dan infrastruktur teknologi dipastikan memiliki afiliasi ke Israel.

Baca Selengkapnya

CekFakta #256 Langkah Mengecek Transparansi Halaman Media Sosial

14 hari lalu

CekFakta #256 Langkah Mengecek Transparansi Halaman Media Sosial

Menelisik Motivasi di Balik Akun Medsos Penyebar Hoaks Melalui Transparansi Halaman

Baca Selengkapnya

Libur Lebaran Usai tapi Masih Bolos, Sleman Beri Sanksi pada ASN

16 hari lalu

Libur Lebaran Usai tapi Masih Bolos, Sleman Beri Sanksi pada ASN

Pegawai kantor pemerintahan di Yogyakarta mulai masuk kerja usai libur Lebaran, ada izin WFH.

Baca Selengkapnya

ASN Depok Diimbau Tidak WFH Usai Libur Lebaran, Kecuali Darurat

17 hari lalu

ASN Depok Diimbau Tidak WFH Usai Libur Lebaran, Kecuali Darurat

Wali Kota Mohammad Idris mengatakan, untuk ASN Depok tidak ada WFH kecuali ada hal darurat.

Baca Selengkapnya

Arus Balik Lebaran 2024, Korlantas Polri Catat 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

17 hari lalu

Arus Balik Lebaran 2024, Korlantas Polri Catat 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Arus balik Lebaran di jalur Pantura saat ini masih dalam batas normal, kepadatan kendaraan hanya terjadi di beberapa lampu lalu lintas.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Klaim Kebijakan WFH Kurangi Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik Lebaran

17 hari lalu

Kemenhub Klaim Kebijakan WFH Kurangi Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik Lebaran

Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Adita Irawati menyatakan kondisi lalu lintas pada Selasa, 16 April 2024 mulai landai. Hal itu berkenaan dengan strategi pemerintah mengurai kepadatan saat arus balik lebaran dengan penerapan work from home.

Baca Selengkapnya

Puncak Arus Balik Lebaran, Menhub Sebut 190 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cikampek per Hari

18 hari lalu

Puncak Arus Balik Lebaran, Menhub Sebut 190 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cikampek per Hari

Setidaknya ada 190 ribu kendaraan yang melintas di tol Cikampek dalam satu hari saat puncak arus balik lebaran kemarin.

Baca Selengkapnya