Menggembosi Demokrasi

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 25 Maret 2022 10:05 WIB

KORAN TEMPO
Jumat, 25 Maret 2022

BERITA UTAMA
Demokrasi Tanpa Demos

Naiknya skor Indeks Demokrasi Indonesia, seperti yang terekam dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), tak sejalan dengan kenyataan yang menunjukkan Indonesia semakin kehilangan marwah demokrasi. Sejumlah akademikus menilai demokrasi di Indonesia sudah melupakan rakyatnya, ibarat demokrasi tanpa demos. Seperti apa hasil riset dan fenomena yang menunjukkan Indonesia menuju cacat demokrasi?

METRO
Ujung Tenggat Tarif Integrasi

Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD Jakarta masih berselisih pendapat ihwal rencana penerapan tarif integrasi JakLingko pada tiga moda transportasi massal Jakarta. Padahal Jaklingko sudah harus menerapkan penyatuan tarif ini sebelum akhir Maret 2022. DKI Jakarta mengusulkan ongkos maksimal tarif JakLingko sebesar Rp 10 ribu.

Advertising
Advertising

NASIONAL
Korban Kerangkeng Menuntut Restitusi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan pengajuan restitusi atau ganti rugi dari korban perbudakan penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat. Mereka menuntut hak upah. Tapi bukan perkara mudah menuntut restitusi lantaran Bupati Langkat belum ditetapkan sebagai tersangka. Lalu, bagaimana para korban tetap mendapatkan haknya?

EKBIS
Babak Akhir Seleksi Bos OJK

Presiden Joko Widodo menyerahkan 14 nama calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027 kepada DPR. Mahendra Siregar dan Darwin Cyril Noerhadi menjadi kandidat ketua. Sedangkan Fauzi Ichsan dan Mirza Adityaswara menjadi calon wakil ketua. DPR segera menyeleksi 14 kandidat ini, disaring menjadi tujuh orang. Seperti apa prosesnya?

Berita terkait

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

1 hari lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

2 hari lalu

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

2 hari lalu

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

3 hari lalu

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin PT Paytren Aset Manajemen atau Paytren

Baca Selengkapnya

Ini 8 Alasan OJK Mencabut Izin Usaha Paytren Milik Ustad Yusuf Mansur

3 hari lalu

Ini 8 Alasan OJK Mencabut Izin Usaha Paytren Milik Ustad Yusuf Mansur

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Paytren Aset Manajemen, yang didirikan ustad terkenal Yusuf Mansur.

Baca Selengkapnya

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

3 hari lalu

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK sebut portofolio investasi dana pensiun didominasi SBN

Baca Selengkapnya

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

4 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Kuartal Pertama 2024

4 hari lalu

OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Kuartal Pertama 2024

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil

Baca Selengkapnya

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

4 hari lalu

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.

Baca Selengkapnya