Perlawanan Menunda Pemilu 2024

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Rabu, 23 Maret 2022 16:33 WIB

NASIONAL
23 Maret 2022

Perlawanan Menunda Pemilu 2024

Perlawanan terhadap gagasan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo kian meluas. Tak hanya dari kalangan organisasi masyarakat sipil, rencana yang mengkhianati amanat Reformasi 1998 itu juga ditentang oleh sejumlah partai pendukung Jokowi.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, misalnya, menyatakaan masa jabatan presiden cukup dua periode. Ia memerintahkan kadernya untuk taat pada konstitusi dan menolak gagasan ini. Instruksi itu diikuti dengan pencabutan dukungan amandemen konstitusi yang menjadi pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Partai nonkoalisi pemerintah pun gencar menyuarakan penolakan terhadap penundaan pemilu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berdiskusi dengan ayahnya yang juga mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, soal perpanjangan masa jabatan Jokowi. Partai Keadilan Sejahtera memerintahkan juru bicara partai dan anggota Dewannya untuk bersuara keras.

Advertising
Advertising

Perlawanan dari partai-partai ditunjukkan dengan membantah klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bahwa pendukung PDIP, Gerindra, dan Demokrat mendukung penundaan pemilu. Mereka menuding data yang digunakan Luhut, ada 110 juta percakapan di media sosial mendukung penundaan pemilu, absurd alias tidak jelas.

Wacana penundaan pemilu jelas harus kita tolak bersama. Rencana itu jelas merusak sistem demokrasi di negara ini sekaligus mengembalikan pemerintahan yang otoriter seperti pada masa Orde Baru.

Pada edisi kali ini, kami juga menurunkan laporan soal kisruh yang terjadi di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Akar masalah dari konflik itu adalah pengelolaan keuangan kampus yang berdampak pada pencabutan status otonomi dan swakelola SBM ITB dengan kampus induknya. Ujungnya, mahasiswa dirugikan akibat konflik tersebut.

Selamat membaca.

Stefanus Pramono
Redaktur Pelaksana

Mengapa Megawati Menentang Jokowi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerukan kadernya melawan gagasan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Mengapa sikap Mega seperti itu?

Ontran-ontran Kampus Ganesha
Kisruh pengelolaan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB soal keuangan. Kuliah mahasiswa kalang kabut.

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

2 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

6 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

12 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

1 hari lalu

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

Obor api abadi Mrapen menjadi simbol api perjuangan PDIP.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

1 hari lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Misteri 2 Nama Calon Gubernur di Pilkada Jakarta dari PDIP

2 hari lalu

Misteri 2 Nama Calon Gubernur di Pilkada Jakarta dari PDIP

Eriko PDIP mengungkap masih ada 2 nama lain yang masuk bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

3 hari lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya