The People behind the Election Delay Proposal

Reporter

Nur Haryanto

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 10 Maret 2022 12:34 WIB

The People behind the Election Delay Proposal

Although the government has explicitly said that there has been no serious discussion in cabinet about delaying the elections or prolonging the presidential term of office, the fact is that these rumors continue to swirl. Triggered by statements from the leaders of coalition parties, it turns out that the people behind them are close associates of Jokowi.

Where did these crazy ideas come from? Why are the two parties that claim to be the “offspring of the Reformasi movement,” namely the National Mandate Party (PAN) and the National Awakening Party (PKB), supporting an idea that would wreck democracy and return Indonesia to the dark days of authoritarianism?

We searched for the main actors who started these rumors. We interviewed a number of politicians with knowledge of the scenario to prolong the presidential term of office. They told us about the role of a minister who enjoys the trust of President Jokowi, Luhut Pandjaitan, in the hubbub behind the idea of delaying the elections.

According to these sources, Luhut is said to have summoned three party chairpersons and asked them to push for a prolonging of President Jokowi’s tenure. Pressure was put on one party leader, who was threatened with losing their position in government as well as in the party if they refused to go along with this instruction.

Advertising
Advertising

This scenario to extend the term of office began a year ago. A number of sources told us about the role, yet again, of a trusted presidential associate, Andi Widjajanto, in drawing up this scenario. Three scenarios, from best to worst, were drawn up by the former cabinet secretary who is now governor of the National Resilience Institute.

This proposal met with opposition from other parties. In Hambalang, Gerindra Party Chairman Prabowo Subianto organized a meeting with his subordinates to discuss the plan to delay the election. He met with senior Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) leader Puan Maharani and conveyed the opinion of his party.

In the House of Representatives, there has been lobbying to support the extension of Jokowi’s presidential term. A number of House members have said that their colleagues at Senayan have also asked for support for this proposal. The people’s representatives will benefit if the proposal comes to fruition because their terms will also be extended.

Because this idea has persisted for a number of years, it appears that there is an extensive plan to wait until the people stop paying attention so politicians can realize it through an amendment to the 1945 Constitution. With the support of the majority, it will not be difficult for Jokowi to achieve his aim of violating the constitution.

What are his chances? We report this in our cover story. Enjoy the magazine.

Stefanus Pramono

Managing Editor

Maneuvers to Delay the Elections

How are efforts to delay the elections and prolong Jokowi’s tenure being orchestrated? Who is directing them?

The Calls to Prolong the Presidential Term

The MPR is in uproar because of the proposal to extend the presidential tenure. What are the opportunities?

The Prabowo-Puan Agreement

What are the opinions of Prabowo Subianto and Puan Maharani? The stance of these two major party leaders could determine the outcome of the efforts to delay the elections.

Opinion: Why We Must Oppose the Proposal to Delay the Elections

Berita terkait

Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

4 jam lalu

Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

Dubes Ukraina mengatakan pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi kehadiran di KTT Perdamaian, yang akan berlangsung di Swiss bulan depan.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

6 jam lalu

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Bagi-bagi Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Bagi-bagi Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Ia punya waktu hingga Oktober untuk menimbang dan menyusun kabinet Prabowo dalam pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

16 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

1 hari lalu

Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

Presidential club adalah istilah yang bisa disematkan untuk silaturahmi para mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

2 hari lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

2 hari lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

3 hari lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

3 hari lalu

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.

Baca Selengkapnya