The Nickel Mining Feast
Senin, 31 Januari 2022 14:25 WIB
COVER STORY
The Nickel Mining Feast
As the government plans to build the ecosystem for electric vehicles, demand for nickel has surged. In Indonesia, the largest nickel reserves are in Central and Southeast Sulawesi. Entrepreneurs are thronging both provinces. Tempo’s two-month long investigation revealed these business interests in nickel mining had the companies scrambling to secure land, using legal loopholes and bribes to obtain licenses. Officials, politicians, tycoons, and even former environment activists are involved in the mining ‘feast’. Sulawesi is stripped of half a million hectares of forest.
POLITICS
Advertising
Advertising
Slave Laborers for Langkat Regent
One was caught, three cases were exposed. The Corruption Eradication Commission, after arresting the Langkat regent for alleged infrastructure project bribery, discovered a jailhouse in the regent’s home. The inmates were drug addicts forced into labor in his oil palm plantation. By what means could this state official enforce modern slavery?
ECONOMY AND BUSINESS
The Geothermal Asset Tug of War
The plan to set up a parent state enterprise in the geothermal sector has stalled. The Finance Ministry has rejected results of asset valuation for the State Electricity Company’s geothermal power plants as being too costly. How did this turn of events occur?
INTERVIEW
Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti
The two were reported to the police by Minister Luhut Pandjaitan on charges of defamation. In fact, both rights activists quoted a study of business networks of public officials in the conflict are of Papua. Haris and Fatia were only revealing evidence at their disposal.
Other articles are also presented on magz.tempo.co. Market Signals focus on the IMF warning of government debt management. Support Tempo’s independence by subscribing through langganan.tempo.co.
Selain Sengketa Pilpres 2024, Berikut Perkara yang Juga Ada Amicus Curiae Termasuk Pembunuhan Brigadir J
27 hari lalu
Selain Sengketa Pilpres 2024, Berikut Perkara yang Juga Ada Amicus Curiae Termasuk Pembunuhan Brigadir J
Sejumlah pihak terus mengajukan Amicus Curiae ke MK kasus sengketa Pilpres 2024. berikut beberapa perkara bermuatan amicus curiae. Apa saja?
Baca Selengkapnya
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh
44 hari lalu
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh
Polri menyatakan akan beradaptasi dengan keputusan MK yang menghapus pasal pencemaran nama baik
Baca Selengkapnya
Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya
45 hari lalu
Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya
MK resmi hapus pasal berita bohong dan pencemaran nama baik. Begini bunyi amar putusan dari MK dan isi pasal tersebut?
Baca Selengkapnya
MK Tolak Uji Materiil Pasal 27 dan 45 UU ITE Karena Sudah Ada Revisi UU
45 hari lalu
MK Tolak Uji Materiil Pasal 27 dan 45 UU ITE Karena Sudah Ada Revisi UU
Haris Azhar menyadari uji materi UU ITE ke MK menjadi tidak relevan setelah UU itu direvisi Pemerintah dan DPR pada awal tahun ini.
Baca Selengkapnya
MK Kabulkan Gugatan Uji Materiil Pasal Berita Bohong, Haris Azhar: Sempat Merasa Ironi
46 hari lalu
MK Kabulkan Gugatan Uji Materiil Pasal Berita Bohong, Haris Azhar: Sempat Merasa Ironi
Haris Azhar memutuskan untuk melakukan uji materiil pasal UU 1/1946 itu ke MK setelah dirinya sempat dipidanakan dengan pasal tersebut.
Baca Selengkapnya
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong
46 hari lalu
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar dkk. Salah satunya menghapus pasal pencemaran nama baik
Baca Selengkapnya
Advokat Nilai Film Dirty Vote Tak Masuk Kategori Pelanggaran Pemilu dan Tak Ada Unsur Fitnah
13 Februari 2024
Advokat Nilai Film Dirty Vote Tak Masuk Kategori Pelanggaran Pemilu dan Tak Ada Unsur Fitnah
"Lembaga Kepolisian harus hati-hati dan harus menolak laporan terhadap film Dirty Vote," ujar Advokat Haris Azhar Law Office.
Baca Selengkapnya
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia: Hakim Menyatakan Luhut Terbukti Punya Bisnis Tambang di Papua
7 Februari 2024
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia: Hakim Menyatakan Luhut Terbukti Punya Bisnis Tambang di Papua
Tim kuasa hukum berharap hakim agung di Mahkamah Agung yang mengadili kasus Lord Luhut ini juga memutus bebas Haris dan Fatia.
Baca Selengkapnya
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia di Kasus Lord Luhut, Jaksa Dianggap Gigih Melakukan Kriminalisasi
7 Februari 2024
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia di Kasus Lord Luhut, Jaksa Dianggap Gigih Melakukan Kriminalisasi
Tim kuasa hukum Haris Azhar-Fatia telah menyerahkan kontra memori kasasi kasus Lord Luhut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa, 6 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Haris Azhar-Fatia Kirim Kontra Memori Kasasi Kasus Lord Luhut ke PN Jakarta Timur Hari Ini
6 Februari 2024
Haris Azhar-Fatia Kirim Kontra Memori Kasasi Kasus Lord Luhut ke PN Jakarta Timur Hari Ini
Haris Azhar dan Fatia divonis bebas dari segala tuntutan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur di kasus Lord Luhut, tetapi jaksa mengajukan kasasi
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
10 Maret 2023