• Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei lalu menjadi peringatan muram. Nyaris di seluruh dunia, keberadaan media yang independen dan bebas terancam, membuat demokrasi semakin rapuh. Selain pemerintah, ancaman lain yang tak kalah mengerikan juga datang dari gelombang besar misinformasi yang mewarnai pemberitaan sehari-hari.
• Rencana Facebook untuk mengubah model operasinya menjadi lebih privat tidak akan meredam peredaran kabar bohong yang marak di platformnya. Namun hingga kini, hanya Facebook yang menunjukkan niat baik memberantas misinformasi di jejaring raksasa media sosial mereka.

Pers adalah penjaga demokrasi. Apa yang terjadi bila penjaga ini dikekang dan diintai dengan hukuman penjara? Di sisi lain, apakah masyarakat masih percaya pers bila media ikut campur dalam politik praktis? Pembaca nawala Tempo yang budiman, kekhawatiran ini bukan buah pikiran paranoid kami saja. Mari menyelami isu ini lebih dalam, sambil menunggu waktu berbuka!

Apakah Anda menerima nawala edisi 6 Mei 2019 ini dari teman, dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Edisi ini ditulis oleh Astudestra Ajengrastri dalam kerangka program TruthBuzz untuk Tempo.co. Ketahui lebih lanjut tentang program ini dan misi saya di bagian bawah surel.

HARI KEBEBASAN PERS SEDUNIA: SEBUAH REFLEKSI

Pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia ke-26, 3 Mei yang lalu, tema besar yang diangkat adalah “tantangan yang dihadapi oleh media di saat pemilihan umum seiring dengan meningkatnya prevalensi disinformasi; juga potensi media dalam mendukung demokrasi, perdamaian dan rekonsiliasi."

Mengapa isu ini penting?

- Media tidak akan bisa memenuhi mandatnya bila tidak benar-benar bebas dan independen, sama halnya, demokrasi tidak bisa disebut demokrasi bila tidak mengizinkan media berfungsi.

- Faktanya, semakin banyak negara yang menciptakan lingkungan tak bersahabat untuk media. Presiden AS Donald Trump, misalnya, berulang kali melabeli pers Amerika sebagai “musuh masyarakat”. Narasi yang sama belakangan kita lihat dipakai oleh salah satu kandidat presiden Indonesia.

- Setidaknya ada 1.340 jurnalis yang tewas saat bekerja sejak 1992, sementara ratusan lainnya harus mendekam di penjara, menurut Committee to Protect Journalist, sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di AS.

Bagaimana dengan keadaan di Indonesia?

- Secara umum, menurut Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), pers di Asia Tenggara masih tak sepenuhnya bebas. Di Kamboja, pemerintah terus-menerus mengecilkan peran pers. Sementara di Malaysia dan Thailand, informasi yang menyangkut kepentingan publik dihalang-halangi oleh aturan undang-undang yang ketat.

- Media di Indonesia sendiri mendapat peringkat ke-124 dengan predikat “partly free” dalam Indeks Kebebasan Pers Sedunia 2019 oleh Reporters Without Borders. Salah satu alasannya adalah pembatasan peliputan di Papua Barat dan self-censorship yang banyak dilakukan media karena takut dikenai UU ITE. Permasalahan lain di Indonesia adalah rendahnya gaji wartawan, meski di sisi lain Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyebut adanya permasalahan kompetensi wartawan yang belum merata.

- Isu penting lain yang mengikuti: Ketakutan akan adanya pengawasan massal oleh pemerintah, sensor di dunia maya, serangan siber, dan penyalahgunaan data pribadi. Asia Tenggara, menurut Google dan Temasek, adalah wilayah dengan pertumbuhan internet paling pesat. Di banyak negara di wilayah ini, pemerintahnya memiliki pasukan siber untuk memonitor internet, meski beralasan untuk mengusut informasi palsu. Jika disalahgunakan, kekuatan teknologi ini juga bisa dipakai untuk menekan suara-suara yang tak sependapat dengan pemerintahan, seperti yang diamati oleh SEAPA terjadi di Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Tapi, apalah artinya peringatan hari jadi tanpa refleksi diri.

- Ketua Aliansi Jurnalis Independen Abdul Manan menyoroti penggunaan media oleh pemiliknya untuk kepentingan politik. Ini, sebut Manan kepada Voice of America, “dalam jangka panjang akan merugikan bisnis media tersebut karena orang tidak akan percaya lagi pada mereka.”

- Nama beberapa pimpinan media yang masuk dalam struktur tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, yakni Direktur Pemberitaan MNC Media Arya Sinulingga yang bertugas sebagai Juru Bicara TKN dan Pemimpin Redaksi Media Indonesia Usman Kansong yang ditunjuk menjadi Direktur Komunikasi Politik TKN.

MENANTI PERANG YANG LEBIH MENARIK DI 2024

Agak aneh rasanya membahas Pilpres 2024, sementara Pilpres 2019 ini saja belum lagi diumumkan pemenangnya. Namun melihat suasana pemilihan umum kali ini tak ubahnya memutar kembali rekaman lama dari Pilpres 2014, maka pemilihan presiden lima tahun lagi diprediksi akan lebih seru karena munculnya kandidat-kandidat baru.

- Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Agus Yudhoyono adalah nama-nama populer yang diperkirakan bakal membuat Pilpres 2024 semarak. Yang menarik, selain nama-nama tadi, Reuters juga menyebut tiga nama perempuan yang berpotensi mengisi laga RI-1 lima tahun mendatang: Puan Maharani, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa.

- Nikkei Asian Review juga menyinggung nama lain dari daerah yang kemungkinan muncul ke permukaan, Gubernur Riau Nurdin Basirun dan Walikota Bogor Bima Arya.

- Meski wajah-wajah baru ini tampak menjanjikan, peta perpolitikan tampaknya masih akan diwarnai dengan “gaya lama”, tulis Donald Greenlees dari University of Melbourne, antara lain dinasti politik dan sistem partai yang tak banyak berubah.

Apa yang kita harapkan berubah? Polarisasi yang kini seakan-akan membelah masyarakat Indonesia menjadi dua bagian: cebong dan kampret alias pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.

- Ulasan menarik yang ditulis oleh Ross Tapsell dari Australian National University's School of Culture untuk New Mandala ini patut menjadi bahan pikiran. Alih-alih menyebut bahwa Indonesia kini menghadapi “darurat hoaks”, Tapsell justru melihat peran media sosial yang “menciptakan suasana polarisasi palsu”.

- Menggunakan pemetaan percakapan di media sosial, ia menemukan polarisasi diawali oleh tim buzzer media sosial masing-masing kandidat. Sementara para pengguna media sosial yang asli justru lebih bersemangat saat bicara tentang Nurhadi-Aldo.

- Argumennya yang lain: Polarisasi apa? Kedua kubu tak lagi memiliki perbedaan ideologi yang kontras, sehingga Joko Widodo maupun Prabowo Subianto pada prinsipnya serupa tapi tak sama.

RENCANA-RENCANA BESAR ZUCKERBERG YANG MEMBUAT PEMERIKSA FAKTA MENGERNYIT

Beberapa pekan lalu, pendiri dan CEO Facebook Mark Zuckerberg kembali menyatakan keteguhan untuk membuat platform-platform miliknya lebih privat.

- “(Jejaring sosial) privat adalah masa depan,” ujar dia dalam konferensi dengan para pengembang, Facebook F8, 30 April 2019.

- Beberapa fitur yang dipertimbangkan adalah menghilangkan jumlah “like” dan “view” dari unggahan orang lain, meski akun bersangkutan masih bisa mengaksesnya; dan privasi yang lebih besar untuk Grup Facebook.

- Jane Lytvynenko, pemeriksa fakta dari Buzzfeed News, menerangkan perubahan ini akan mempersulit para peneliti memperoleh data kuantitatif dan para reporter untuk mencari sebaran disinformasi.

- Ini, tentu saja, sangat disayangkan mengingat Facebook adalah platform yang lebih maju ketimbang raksasa media sosial lain dalam memberantas hoaks. Baru-baru ini saja, Facebook menambah partner pemeriksa fakta pihak ketiga dengan lima bahasa baru di Eropa.

- Terlebih, usaha Facebook dalam menghambat penyebaran unggahan sensitif melalui algoritma masih jauh dari usai. Tujuh minggu setelah kejadian pembantaian umat Muslim di masjid New Zealand, seorang peneliti masih menemukan sejumlah salinan video “live streaming” penembakan itu beredar di Facebook dan Instagram.

BURAMNYA MASA DEPAN UNTUK FAKTA

Pekan ini saya menemukan pembahasan menarik yang dihimpun oleh Quartz bersama dengan Retroreport tentang masa depan fakta. Lima orang ahli dalam bidangnya membahas sisi-sisi gelap teknologi yang semakin memburamkan fakta dan kebenaran yang selama ini kita yakini.

- An Xiao Mina, penulis “Memes to Movements”, bicara tentang sensor yang akan semakin jamak terjadi, baik di jejaring terbuka maupun tertutup. Model totalitarian seperti yang diterapkan di Cina sudah barang tentu menerapkan sensor atas apa yang bisa atau tidak bisa kita baca dan unggah di internet. Namun jejaring yang bermodel terbuka dan privat seperti yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan Sillicon Valley terbukti membuat ujaran kebencian dan misinformasi meluas. Pada akhirnya, setiap negara akan membuat konsensus atas apa yang bisa diunggah ke internet, dan apa yang tidak.

- Hany Farid, profesor dari Dartmouth College, menjabarkan distopia (yaitu masa depan yang suram—kebalikan dari utopia) berkat munculnya “deepfake”.

- Boo Wong, Direktur Teknologi Baru The Mill, membahas virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) sebagai batasan-batasan baru bagi manusia dalam membentuk persepsi. Teknologi ini berpotensi menghasilkan pemahaman berbeda untuk tiap-tiap orang dalam merasakan peristiwa yang sama.

- Di ranah politik, Camille Francois, Direktur Riset dan Analisis Graphika, mengungkap potensi manipulasi informasi oleh pemerintah, yang membuat masyarakat kehilangan fungsi internet sebagai aksi kolektif.

- Samuel Woolley, Direktur Digital Intelligence Lab di Institute for the Future, mengajak kita menganalisa, apa yang akan kita hadapi di masa depan, saat di masa sekarang saja kita telah menghadapi yang disebut dengan era pascakebenaran.

PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI

Seminggu ini, Tim CekFakta Tempo menelusuri kebenaran beberapa hoaks yang terunggah di dunia maya. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

• Informasi sesat tentang hubungan peristiwa ditabraknya KRI Tjiptadi oleh kapal Vietnam dengan kedaulatan Indonesia.
• Fakta keliru soal 150 anak penghafal Al-Quran yang terbunuh karena serangan tentara koalisi Amerika di Afghanistan.
• Kabar bohong soal penarikan Brimob ke Jakarta.
• Narasi keliru tentang habisnya dana Haji untuk biaya infrastruktur.
• Tentang kesalahan input data C1 Pleno di TPS Bangil di Situng KPU.
• Video salah Walikota Surabaya memprotes KPUD.
• Pernyataan tidak akurat yang menyebut saksi kubu Prabowo-Sandi dikeroyok polisi di Sampang.
• Tuduhan salah yang sebut Situng KPU dikendalikan Bareskrim Polri.
• Narasi keliru soal anggota Brimob yang memanggul taipan Cina di depan Mabes Polri.

TENTANG TRUTHBUZZ

TruthBuzz adalah program fellowship dari International Center for Journalists (ICFJ) yang bertujuan untuk memperluas literasi dan mengatasi permasalahan disinformasi di lima negara yakni Indonesia, India, Nigeria, Brazil, dan Amerika Serikat. Saya adalah penerima fellowship ini di Indonesia. Salah satu misi saya bersama Tempo.co adalah untuk menyebarkan hasil kerja tim pemeriksa fakta yang menangkis berbagai hoaks.

Kenal seseorang yang Anda rasa tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram