Frasa “propaganda Rusia” mengemuka setelah kandidat calon presiden inkumben Joko Widodo menuduh kubu sebelah menggunakan taktik ini. Sementara itu, kolaborasi tim pemeriksa fakta memanaskan mesin guna melakukan pengecekan fakta secara langsung saat debat capres putaran kedua di penghujung pekan. Dua informasi tersebut akan saya bahas pada nawala yang terbit dari dapur Tim CekFakta Tempo pada 13 Februari 2019 ini.

Salam hangat, pembaca Tempo. Saya Astudestra Ajengrastri, TruthBuzz Fellow, yang saat ini bekerja untuk Tim CekFakta Tempo. Ketahui lebih lanjut tentang program ini dan misi saya di bagian bawah surel.

Apakah nawala ini diteruskan kepada Anda? Jika ingin menerimanya secara gratis, kirimkan surel ke sini.

DISINFORMASI DAN PROPAGANDA RUSIA

Sabtu, 2 Februari 2019 di Surabaya, tanpa menyebut nama Prabowo Subianto, Joko Widodo menuduh lawan politiknya memakai taktik Propaganda Rusia. Sejak itu, frasa ini menjadi topik pembicaraan panas di media (pemberitaan maupun sosial). Sampai-sampai, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta mencuitkan keberatan atas pemakaian nama negaranya dalam istilah untuk kampanye negatif ini.

Secara leksikal, kata "disinformasi" berusia jauh lebih muda ketimbang "propaganda". Tapi apa bedanya? Banyak ahli bahasa merunut kata "disinformasi" dari bahasa Rusia, "dezinformatsiya", yang oleh para perencana Rusia di tahun 1950-an didefinisikan sebagai "penyebaran laporan-laporan salah yang bertujuan membentuk opini publik". Sementara kata "propaganda" dikenal sejak tahun 1600-an dan dimengerti sebagai "pemilihan informasi secara selektif untuk mendapatkan efek politik tertentu".

Teknik Propaganda Rusia ini dinukil Jokowi dari teori firehose of falsehood, yang secara singkat melibatkan empat hal: provokasi masif, repetisi pesan yang konsisten, pengabaian data dan fakta, serta penyebaran pesan yang inkonsisten atas substansi.

Menariknya, “disinformasi” juga memiliki konteks Rusia. Para ahli politik Amerika memetakan tindakan penyebaran disinformasi “4D” sebagai cara Kremlin melakukan politik luar negeri mereka: menolak klaim atau tuduhan lawan (dismiss), membelokkan sebuah peristiwa untuk tujuan politik (distort), mengalihkan perhatian orang dari aktivitas politiknya sendiri (distract), dan mengancam pihak lain dengan tujuan berbeda (dismay).

Pemakaian kedua istilah ini tak menandakan Indonesia anti-Rusia. Toh, Indonesia dan Rusia pada dasarnya memiliki hubungan bilateral yang baik. Tak lama setelah ribut-ribut pemakaian istilah Propaganda Rusia, Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu di Moskow guna membicarakan cara-cara untuk mempererat kerjasama kedua negara di bidang pertahanan.

PLATFORM

Situs pemeriksa fakta putus kontrak dengan Facebook

Dua tahun bergabung dengan Facebook sebagai pemeriksa fakta pihak ketiga untuk membersihkan platform ini dari konten disinformasi, Snopes.com, situs cek fakta dari Amerika Serikat, memilih mengakhiri kontrak dengan alasan kerja sama ini lebih menguntungkan bagi Facebook ketimbang untuk laman website mereka, kata Wakil Direktur Operasi Snopes Vinny Green.

“Pekerjaan pemeriksa fakta seharusnya bukan untuk Facebook saja. Kita bisa membangun sistem untuk pemeriksa fakta yang menguntungkan seluruh ekosistem daring, yang termasuk di dalamnya membantu Facebook. Bangunlah API,” kata Green.

WhatsApp terancam regulasi baru India

Pemerintah India mengusulkan perubahan regulasi untuk perusahaan sosial media, menggarisbawahi pentingnya sebuah pesan dapat dilacak isi dan pengirimnya. Ini mengancam keberadaan WhatsApp di sana.

WhatsApp baru-baru ini mengaku menemukan salah satu partai politik India berusaha mengirim pesan secara massal, yang merupakan pelanggaran aturan mereka (per Republika).

WhatsApp kemudian merilis sebuah “buku putih” yang menekankan mereka bukan platform siaran, dan telah memulai penggunaan mesin untuk menandai dan menghapus akun-akun dengan perilaku mencurigakan. Dengan mesin ini, WhatsApp mengaku menghapus 2 juta akun mencurigakan secara global setiap bulan.

Bicara soal WhatsApp dan India, saya masih menunggu kapan WhatsApp akan membuat iklan layanan masyarakat yang mengkampanyekan anti penyebaran hoaks seperti di India ini—atau inisiatif literasi digital apapun dari keluarga aplikasi Facebook—di Indonesia jelang pemilu 2019.

Kita juga butuh “kaca pembesar” untuk Line

Terbongkarnya jaringan prostitusi di grup Line mungkin bisa jadi pengingat bahwa platform bertukar pesan bertabur stiker lucu ini juga berpotensi menjadi tempat penyebaran hal-hal buruk, termasuk disinformasi.

Lembaga jurnalistik Poynter pernah menulis, disinformasi tentang kesehatan paling marak muncul di Line. Modusnya, membuat profil yang membagi-bagikan stiker gratis. Setelah mengumpulkan banyak pengikut, profil itu akan berganti nama, mulai menyebarkan disinformasi soal kesehatan, dan berjualan “suplemen”.

DEBAT CAPRES KEDUA

Memeriksa fakta bersama-sama, karena kolaborasi adalah kunci

Saran saya untuk Anda yang berencana menonton debat calon presiden putaran kedua pada 17 Februari 2019 nanti: tonton debatnya di televisi, pantau periksa fakta langsungnya melalui gawai.

Untuk pertama kalinya, koalisi Cekfakta.com yang terdiri dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan 24 media online (semula 22, kemudian Medcom dan The Conversation bergabung) serta didukung oleh Google akan melakukan periksa fakta langsung dari satu “ruang komando”. Hasilnya akan disiarkan secara kolektif melalui kanal sosial media koalisi Cekfakta.com.

Kolaborasi pemeriksa fakta yang digagas media dan institusi sudah dilakukan di banyak negara. Terbaru, Filipina meluncurkan Tsek.ph, inisiatif kolaborasi 11 organisasi berita dan tiga perguruan tinggi untuk menghadapi pemilu paruh waktu pada 13 Mei 2019.

PERKAKAS DARING

Setop gunakan peramban lain selain Google Chrome. Salah satu hal favorit saya berselancar dengan Chrome adalah banyaknya perkakas daring yang bisa dipasang sekehendak hati. Perkakas pertama yang mesti Anda pasang adalah Google Translate.

Versi ekstensi dari alat yang (mungkin) sudah Anda pakai sehari-hari ini akan memudahkan Anda menerjemahkan laman website—termasuk semua pranala menarik yang saya bagikan di nawala ini!

HOAKS SEPEKAN INI

Seminggu ini, Tim CekFakta Tempo menelusuri kebenaran beberapa hoaks yang terunggah di dunia maya. Ini salah satunya:

Teori konspirasi bahwa Ma’ruf Amin akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah dilantik—bila pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenangi pilpres 2019—beredar viral. Unggahan ini mengabaikan sejumlah fakta penting, di antaranya peraturan yang kemungkinan besar tak memperbolehkan Ahok menjadi pejabat publik (selain gubernur, kepala desa, atau ketua RT dan RW—per Tirto). Narasi teori ini kemudian berlanjut dengan situasi di mana Ahok menjadi presiden dengan Ketua Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo sebagai wakilnya.

Pemeriksaan fakta Tempo menjelaskan, mekanisme penggantian jabatan presiden dan wakil presiden tidaklah semudah itu.

TENTANG TRUTHBUZZ

TruthBuzz adalah program fellowship dari International Center for Journalists (ICFJ) yang bertujuan untuk memperluas literasi dan mengatasi permasalahan disinformasi di Iima negara yakni Indonesia, India, Nigeria, Brazil, dan Amerika Serikat. Saya adalah penerima fellowship ini di Indonesia. Salah satu misi saya bersama Tempo adalah untuk menyebarkan hasil kerja tim pemeriksa fakta yang menangkis berbagai hoaks.

Kenal seseorang yang Anda rasa tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

Ikuti kami di media sosial:

Facebook

Twitter

Instagram