Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Open Conflict Between Jokowi and Megawati over Legal Cases and Regional Election

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Hi readers,

The political arena is heating up, especially due to the increasingly open conflict between the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) elite and President Jokowi. PDI-P General Chair Megawati Soekarnoputri, in her speech at a Perindo Party working meeting, openly expressed her frustration with the behavior of those in power. She is unhappy with the scrutiny of party elites over various legal issues and the obstruction of regional head candidates.

In fact, this conflict is a good thing. It is time for the PDI-P to consider taking a firm stance in opposition to the government. With two months remaining in Jokowi’s presidency, if Megawati is truly angry, she should instruct ministers from her party to resign from the cabinet. This would demonstrate PDI-P’s serious commitment to rescuing democracy, which is in increasing peril.

In a democracy, opposition is crucial as it plays a role in controlling the government. Jokowi’s large coalition in the House of Representatives (DPR) has proven to make the government’s power increasingly excessive. The DPR’s checks and balances function has disappeared, and it has become merely a group of party members serving as rubber stamps for government desires.

They remain passive even as Jokowi’s administration recklessly exercises power, violating norms and ethics, and manipulating the law to sustain its authority. DPR members not only follow but cater to whatever Jokowi wants, as long as they can savor the power pie.

The principle of democracy is to restrain the use of power, no matter how legally legitimate. A president has the right to issue a decree dissolving the legislature if he feels stuck with political negotiations. However, once this right is used, it leads to autocracy. During Jokowi’s era, rather than restraining himself, he has dismantled the legal system supporting democracy to fulfill his desire for power.

DPR members are surely aware of this principle. Yet, while still close to Jokowi, the PDI-P also contributed to weakening democratic institutions. They helped undermine the Corruption Eradication Commission (KPK), approved the Job Creation Law, and even supported the Nusantara Capital City project without criticism.

Now, after diverging from Jokowi, the PDI-P is angry, especially because law enforcement is aggressively investigating party elites in corruption cases. This is a positive development. The law must be enforced. However, as the conflict intensifies, the actions of the KPK, prosecutors, and police demonstrate that power is truly being wielded as a political tool.

So, this PDI-P-Jokowi conflict has its merits. The public now has a channel for criticism through political figures, which has been absent for the past 10 years. PDI-P elites are now vocally criticizing Jokowi’s power. This stance should continue under President Prabowo Subianto, who is supported by Jokowi. Better late than never.

Regards,

Bagja Hidayat

Deputy Chief Editor

Open Conflict Between Jokowi and Megawati

Megawati Soekarnoputri is upset over legal cases and election obstructions of her cadres. Political differences heighten her conflict with Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

The Formula to Oppose Jokowi’s Candidates

The battle in the presidential election is set to continue in regional head elections. The PDI-P is determined to challenge President Joko Widodo’s candidates.

PDI-P-Gerindra Coalition in Regional Head Elections

The PDI-P opens itself up to supporting Prabowo Subianto. Testing the water through the simultaneous regional head elections.

Suspected Corruption on the Procurement of Covid-19 Personal Protective Equipment

The KPK named three suspects in the corruption case involving personal protective equipment. Other high-ranking officials are also implicated.

The Mystery of the Dead Mahakam Dolphins

Five Irrawaddy dolphins died over the past six months in the Mahakam River. Three carcasses were found in conservation areas.

You can read on Tempo Magazine: 

Open Conflict Between Jokowi and Megawati

The Formula to Oppose Jokowi’s Candidates

PDI-P-Gerindra Coalition in Regional Head Elections

Suspected Corruption on the Procurement of Covid-19 Personal Protective Equipment

The Mystery of the Dead Mahakam Dolphins

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MPR Cabut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Guntur Soekarnoputra: Terbantahkan Bung Karno Mendukung G30S PKI

12 menit lalu

Megawati Soekarnoputri, Guntur Soekarnoputra dan Sukmawati Soekarnoputri menghadiri pencabutan TAP MPRS Nomor XXXII/MPRS/1967 di Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
MPR Cabut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Guntur Soekarnoputra: Terbantahkan Bung Karno Mendukung G30S PKI

MPR RI resmi mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno. Apa alasannya?


Danpaspampres Bantah Anggotanya Pukul Warga yang Minta Foto dengan Jokowi di Samarinda

13 menit lalu

Pria yang diduga mengalami pemukulan oleh paspampres. Foto : X
Danpaspampres Bantah Anggotanya Pukul Warga yang Minta Foto dengan Jokowi di Samarinda

Paspampres Bantah Anggotanya Pukul Warga yang Minta Foto dengan Jokowi di Samarinda


Poin-poin Pidato SBY Saat HUT ke-23 Partai Demokrat: Tak Mudah 10 Tahun Jadi Oposisi

34 menit lalu

Presiden RI ke-6 dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dicium tangannya oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono setelah menerima makanan tumpeng dalam syukuran HUT ke-23 Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Partai Demokrat merayakan HUT ke-23 yang bersamaan dengan HUT ke-75 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/M Taufan Rengganis
Poin-poin Pidato SBY Saat HUT ke-23 Partai Demokrat: Tak Mudah 10 Tahun Jadi Oposisi

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyampaikan sejumlah pernyataan menarik dalam pidato di Hari Ulang Tahun atau HUT ke-23 Partai Demokrat. Apa saja?


Kala Feni Rose dan Artis Lain Tanggapi Pembelaan Budi Arie Soal Jet Pribadi yang Ditumpangi Erina Gudono

37 menit lalu

Feni Rose/Foto: Instagram/Feni Rose
Kala Feni Rose dan Artis Lain Tanggapi Pembelaan Budi Arie Soal Jet Pribadi yang Ditumpangi Erina Gudono

Feni Rose, Ernest Prakasa, dan Pandji Pragiwaksono menanggapi pernyataan Menkominfo Budi Arie yang membela Kaesang dan Erina Gudono soal jet pribadi.


Segini Harta Gus Ipul yang Menjabat Mensos Selama Satu Bulan di Kabinet Jokowi

51 menit lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Segini Harta Gus Ipul yang Menjabat Mensos Selama Satu Bulan di Kabinet Jokowi

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) Kabinet Indonesia Maju. Berapa harta kekayaannya?


Profil Abdul Halim Iskandar, Abang Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

1 jam lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi  dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022.TEMPO/Imam Sukamto
Profil Abdul Halim Iskandar, Abang Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi di bawah pemerintahan Jokowi. Rumah abang Cak Imin ini digeledah KPK.


Soal Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo, Pramono Anung Bilang Komunikasinya Baik

1 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Soal Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo, Pramono Anung Bilang Komunikasinya Baik

Muzani mengatakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden.


Basuki Hadimuljono Pastikan Jokowi Berangkat Besok untuk Berkantor di IKN

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) menuruni tangga mimbar untuk memberikan hadiah sepeda kepada pemenang busana adat terbaik usai upacara penurunan duplikat Bendera Pusaka dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Basuki Hadimuljono Pastikan Jokowi Berangkat Besok untuk Berkantor di IKN

Basuki menyebutkan kali ini Presiden Jokowi tidak akan membatalkan niatnya untuk berkantor di IKN.


Jokowi Canangkan Pembangunan MRT Tomang - Medansatria Sepanjang 24,5 Kilometer

1 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan pembangunan MRT Lintas Timur - Barat Fase 1 Tahap 1 di MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Canangkan Pembangunan MRT Tomang - Medansatria Sepanjang 24,5 Kilometer

Menurut rencana, pembangunan rute MRT dengan 21 stasiun ini ditargetkan rampung pada 2031.


Budi Arie soal Jet Pribadi yang Digunakan Kaesang: Erina Lagi Hamil, Gak Boleh Naik Angkutan Umum

2 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan keterangan pers soal pemberantasan judi online, di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Budi Arie Setiadi mengatakan telah menutup 2.625.000 lebih situs judi online selama periode 17 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Budi Arie soal Jet Pribadi yang Digunakan Kaesang: Erina Lagi Hamil, Gak Boleh Naik Angkutan Umum

Menkominfo Budie Arie Setiadi menjelaskan alasan Kaesang menggunakan jet pribadi karena sang istri, Erina Gudono sedang hamil besar.