TEMPO.CO, Jakarta -
18 Dosa Jokowi
Halo pembaca,
Presiden Joko Widodo akan segera menyelesaikan pemerintahannya pada 20 Oktober 2024. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, segera menggantikannya. Jokowi gagal mendapat dukungan partai-partai dan publik memperpanjang masa jabatan atau mendapatkan kekuasaan satu periode lagi. Namun, ia masih punya anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden.
Dinasti politik Jokowi mungkin akan melebar ke daerah. Adik Gibran, Kaesang Pangarep, siap menjadi kontestan pemilihan kepala daerah. Jika Gibran mendapat legitimasi Mahkamah Konstitusi menjadi kandidat wakil presiden melalui revisi Undang-Undang Pemilu, Kaesang mendapat pintu masuk lewat tafsir Mahkamah Agung soal usia pelantikan kepala daerah.
Di Sumatera Utara, juga ada Bobby Nasution, menantu Jokowi yang kini Wali Kota Medan, dan bersiap menjadi calon gubernur. Belum para ajudan Jokowi dan istrinya yang menjadi calon wali kota, bupati, hingga gubernur. Jokowi benar-benar mewujudkan ucapannya akan cawe-cawe dalam pemilu.
Dinasti politik itu yang meruntuhkan demokrasi Indonesia. Pemilu tak lagi jujur dan adil karena ada tangan kekuasaan yang bermain di sana. Jokowi memakai kekuasaan mengubah hukum sehingga pelanggaran-pelanggaran terlegitimasi oleh aturan. Para ahli politik menyebutnya legalisme otokratik. Demokrasi tumpas di tangan pemimpin otoriter yang memakai hukum untuk menopang kepentingan politik.
Demokrasi, kata filsuf Swiss Jean-Jacques Rousseau, seperti buah: ia bagus bagi pencernaan dengan lambung yang sehat. Di lambung Presiden Joko Widodo, buah yang baik itu pelan-pelan membusuk. Akibatnya, organ-organ lain turut layu dan kehilangan fungsi menopang tubuh Indonesia.
Dengan kerusakan yang sudah ditimbulkan Jokowi itu kami coba memotretnya melalui edisi khusus ini. Kami menyiapkan edisi ini selama tiga bulan. Kami undang para ahli dari pelbagai bidang untuk merumuskan kerusakan parah selama kepemimpinan Jokowi. Dari diskusi itu kami melihat setidaknya enam sektor yang hancur: politik, ekonomi, hukum, lingkungan, diplomasi luar negeri, dan kebebasan berpendapat.
Enam sektor ini adalah wajah Indonesia. Celakanya, semua itu menopang demokrasi dan harapan-harapan Reformasi 1998. Dalam sepuluh tahun, Reformasi yang baru 25 tahun itu runtuh dan kita mungkin butuh waktu lebih lama lagi untuk memperbaikinya. Dua tema itu, runtuhnya demokrasi dan harapan Reformasi, menjadi tema yang mengikat edisi khusus ini.
Setiap sektor, yang menjadi bab, coba kami detailkan lagi fokusnya. Dari sana kami mendapatkan setidaknya dosa besar Jokowi. Sehingga ada 18 dosa Jokowi yang kami catat selama periode kepemimpinannya. Angka itu, tanpa terduga, dua kali lipat dari janji Jokowi pada 2014 memajukan Indonesia yang disebut Nawacita. Maka untuk menyebut 18 dosa itu kami menyebutnya Nawadosa berganda.
Untuk menguatkannya kami mengundang para analisis menuliskan kolom untuk memberikan perspektif tentang tiap topik. Tapi, kami sadar, tak boleh ada yang memonopoli kebenaran. Karena itu kami mengundang juga analisis dari pemerintah untuk menunjukkan sisi positif kebijakan Jokowi. Dengan begitu, pembaca akan mendapatkan perspektif yang berimbang tentang sepuluh tahun Indonesia di bawah Jokowi.
Selamat membaca,
Bagja Hidayat
Wakil Pemimpin Redaksi
Mengapa Kami Membuat Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi
Dalam dua periode pemerintahannya, Jokowi menarik mundur demokrasi. Di akhir kekuasaannya, Indonesia menjelma menjadi negara yang bercorak legalisme otokratis.
Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga
Jokowi bermanuver agar perpanjangan masa jabatan presiden bisa berjalan. Memberi karpet merah untuk dinasti politiknya.
Bengkak Utang Menjelang Akhir Jabatan
Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo meninggalkan gunungan utang. Pengelolaan APBN minim partisipasi publik dan pengawasan.
Ambisi Hampa di Kota Nusantara
Rencana Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara meleset dari target awal Juli 2024. Fasilitas air belum siap.
Proyek Strategis Nasional Perusak Lingkungan
Diklaim bakal memeratakan pembangunan, proyek strategis nasional justru memicu kerusakan lingkungan dan konflik agraria.
Persekutuan Ekonomi-Politik Jokowi-Luhut Pandjaitan
Persekutuan Jokowi-Luhut menjadi poros ekonomi-politik Indonesia satu dekade terakhir. Memicu pembusukan mutu demokrasi.
Ekbis
Peluncuran Simbara, Uji Biodiesel, dan Pengangkatan Komisaris PLN
Peristiwa pekan ini: peluncuran Simbara, uji biodiesel di kereta, dan pengangkatan dua komisaris PLN.
Hukum
Keluarga Afif Maulana Meminta Ekshumasi
Berita sepekan kasus hukum dan kriminal, dari ekshumasi Afif Maulana hingga pengusaha diduga dibunuh oleh anak dan istri.
Internasional
Kamala Harris Siap Menghadapi Donald Trump
Kamala Harris kini menjadi calon presiden terkuat dari Partai Demokrat setelah Joe Biden mundur dari pencalonan.
Baca selengkapnya di Majalah Tempo:
Mengapa Kami Membuat Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi
Bengkak Utang Menjelang Akhir Jabatan
Ambisi Hampa di Kota Nusantara
Persekutuan Ekonomi-Politik Jokowi-Luhut Pandjaitan
